Empat hari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato di Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Jenewa, Swiss (14/6), yang mengungkapkan a.l. “We have therefore taken institutional, administrative and legal steps, to protect and empower our migrant workers.” Pemerintah Arab Saudi (18/6) menghukum pancung tenaga kerja Indonesia (TKI), Ruyati binti Satubi, asal Bekasi karena terbukti membunuh isteri majikannya.

Ini sangat memilukan. Bagaimanapun pidato SBY itu pada intinya penuh optimisme terhadap nasib para pekerja, termasuk para pekerja migran. Namun, apa yang dialami Ruyati yang akhirnya meregang nyawa, merupakan pertanda upaya perlindungan TKI di luar negeri masih lemah. Menurut data Migrant Care, ada 23 tenaga kerja lainnya yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Nah, apa yang salah dengan negeri ini? Pertanyaan ini sangat strategis karena dua hal. Pertama, secara politik, sudah kesekian kalinya Kepala Negara memberi perhatian terhadap nasib TKI. Bahkan sesaat setelah terpilih menjadi presiden pada 2004, SBY memberikan perhatian khusus dan berdialog langsung dengan TKI. Saat itu SBY mengatakan, TKI sebagai pahlawan karena mampu meretas problem pengangguran yang masih cukup tinggi di Tanah Air.

Kedua, secara ekonomi, keberadaan TKI memang memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap perekonomian dalam negeri. Hasil kerja keras para TKI di luar negeri menghasilkan devisa yang tidak kecil. Data Bank Indonesia (BI) mengungkapkan,  hingga akhir Sept. 2010, kiriman uang dari TKI mencapai US$ 5,03 miliar dan terbesar kedua berasal dari TKI di Arab Saudi. Sebagian TKI berhasil mengangkat perekonomian keluarganya, tapi sebagian lainnya sekadar untuk membiayai hidup subsisten.

Memang kalau kita melihat secara struktural, rekonstruksi terhadap beragam kendala bagi dunia tenaga kerja tak sedikit yang sudah dilakukan. Revisi undang-undang, perbaikan sistem, rekonstruksi kelembagaan terkait TKI, bahkan memorandum of understanding (MoU) antara negara sudah ditandatangani. Namun, rekonstruksi pada tataran struktural itu tak berdampak maksimal terhadap nasib tenaga kerja.

Di sisi lain, perlakuan semena-mena terhadap TKI oleh negara lain  menunjukkan lemahnya posisi tawar sekaligus kedaulatan negara. Keberadaan lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, KemenakerTrans, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), seolah tidak punya apa-apa untuk TKI. Padahal, mereka sejatinya menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di negeri ini.

Persoalan TKI bukan sekadar menunjukkan problem diplomasi, tapi juga menyangkut potret ekonomi politik yang selama ini sering dibanggakan karena klaim keberhasilan. Dalam hal politik, misalnya, Indonesia selama ini dianggap sebagai negara muslim terbesar yang berhasil menerapkan demokrasi.

Sedangkan di sisi ekonomi, Indonesia termasuk negara yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Bahkan Bank Dunia memprediksi Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya selama dua tahun ke depan, yaitu dari 6,1% pada 2010 menjadi 6,4% pada 2011 dan meningkat lagi menjadi 6,7% pada 2012.

Namun, potret keberhasilan dalam ekonomi dan politik tersebut ternyata tak berbanding lurus apabila dikaitkan dengan nasib TKI. Keberadaan TKI menunjukkan adanya problem ekonomi yang melanda sebagian masyarakat kita, sehingga mereka pun mencoba mencari nafkah sampai ke luar negeri. Ke depan, pemerintah harus mampu menjaga martabat warga negaranya di mata dunia. Semoga!