P2TP2A Desak Pemerintah Selamatkan Para TKI

NERACA

Bandung - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Heryawan mendesak Pemerintah Pusat segera mengupayakan langkah koordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi, menyusul hukuman pancung terhadap Ruyati Warga Kampung Serengseng Jaya, RT 01/03, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.

Hal itu, ujar isteri Gubernur Jawa Barat itu, penting guna mencegah jatuhnya korban lagi akibat hukuman pancung. Apalagi saat ini masih sekitar 23 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang juga terancam hukuman pancung di Arab Saudi.

Menurut Ketua P2TP2A Jawa Barat tersebut, jangan sampai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Darsem asal Subang yang saat ini menunggu eksekusi pada tanggal 1 Juli nanti, ikut dihukum pancung. Untuk itu Darsem, lanjut Netty Heryawan, harus diselamatkan meskipun harus mengeluarkan tebusan senilai Rp 4,7 miliar.

“Jangan sampai Darsem menyusul Ruyati karena Pemerintah kurang tanggap mengantisipasi masalah TKI yang terbelit persoalan hukum di Arab Saudi, saat ini ada 23 TKI yang menunggu eksekusi dan harus segera diselamatkan,” ujar Netty usai melakukan kunjungan ke kediaman Almarhumah Ruyati, Senin (20/6) petang.

Untuk itu Netty, yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, akan menyertakan P2TP2A Jawa Barat melakukan advokasi kepada keluarga yang ditinggalkan. Salah satunya memberikan pemahaman kembali soal sistem ketenagakerjaan.

"Sesuai topuksi, kami akan melakukan advokasi, baik kepada keluarga maupun masyarakat secara umum mengokohkan kembali upaya preventif yang harus dibangun masyarakat. Termasuk pengetahuan yang utuh tentang sistem ketenagakerjaan," jelasnya.

Lebih lanjut Netty mendesak Pemerintah Pusat untuk segera meningkatkan koordinasi lintas sektoral agar persoalan TKI yang dihukum pancung tidak terulang lagi. “Ini persoalan kemanusiaan dan harga diri bangsa. Mudah-mudahan kejadian ini bisa jadi momentum untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap nasib TKI di luar negeri,” kata Netty.

Dalam kunjungannya ke rumah Ruyati, Netty atas nama pribadi dan masyarakat Jawa Barat menyampaikan rasa belasungkawa mendalam terhadap keluarga. Netty yang datang tanpa rombongan tersebut juga memberikan santunan rasa simpati kepada keluarga Ruyati.

Sementara itu, Ketua LSM Jerami (Jaringan Ekonomi Rakyat Mandiri) Jawa Barat, Sugianto menyatakan, pemerintah harus berani melakukan kebijakan untuk sementara menanguhkan pengiriman TKI/TKW ke Arab Saudi sebelum ada kesepakatan yang saling menghargai dan menguntungkan.

“Kita jangan mentang-mentang perlu, lalu mereka mau melakukan apa saja terhadap warga kita yang kerja di sana. Pemerintah juga harus segera melakukan upaya agar kita tidak lagi mengirim TKI ke manapun,” tandas Sugianto yang dihubungi , Selasa kemarin.

BERITA TERKAIT

Penanaman Modal Asing - Pemerintah Bidik Investasi Industri Elektronika Hingga Rp2,3 T

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan investasi di sektor industri elektronika dan telematika. Tujuannya untuk memperdalam struktur manufakturnya…

MASKAPAI DIMINTA TURUNKAN HARGA TIKET PALING LAMBAT 18 MEI - Pemerintah Turunkan TBA Sebesar 12-16%

Jakarta-Pemerintah akhirnya memutuskan menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12% hingga 16%. Atas dasar itu, Menteri Perhubungan telah…

Pemerintah diminta Untuk Menerapkan Kembali Pungutan Ekspor Sawit

NERACA   Jakarta - Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir.…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, Wom Finance Berbagi Kebaikan

Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, Wom Finance Berbagi Kebaikan NERACA Jakarta – Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh hikmah.…

Menteri Siti: Sampah Plastik Berbahaya - KLHK Kampanye Puasa Bersih Sampah Plastik di Rest Area Cibubur

Menteri Siti: Sampah Plastik Berbahaya KLHK Kampanye Puasa Bersih Sampah Plastik di Rest Area Cibubur NERACA Jakarta - Dalam rangkaian…

Kemenkop Targetkan 25 Ribu IUMK Melalui OSS

Kemenkop Targetkan 25 Ribu IUMK Melalui OSS NERACA Denpasar - Kementerian Koperasi dan UKM pada 2019 menargetkan sebanyak 25.000 Izin…