Indonesia Gawat Darurat Menghadapi AEC 2015

Ketua Umum Kadin DKI jakarta Eddy Kuntadi

Sabtu, 11/05/2013

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi:

Indonesia Gawat Darurat Menghadapi AEC 2015

Nyaris semua pihak di kalangan dunia usaha merasa belum siap menghadapi dideklarasikannya Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Mereka merasa pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab serasa belum melakukan langkah kongkret agar kalangan dunia usaha di Indonesia siap bersaing dengan masyarakat di negara-negara anggota Asean lainnya. Waktu dua tahun untuk mempersiapkannya adalah waktu yang bisa dibilang gawat darurat, jadi harus super serius melakukan langkah persiapan, bukan pernyataan apologis saja.

Berikut petikan wawancara Neraca dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi, Rabu (8/5) di Jakarta.

Kadin DKI termasuk ujung tombak Indonesia dalam menghadapi dideklarasikannya AEC 2015. Sudah siapkan?

Kalau bicara data dan fakta di lapangan, sebetulnya kita masih cukup waktu untuk mempersiapkannya. Yang mengkhawatirkan adalah kalau kita tidak melihat bahwa hal ini harus dipersiapkan. Banyak faktor yang akan dihadapi saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Antara lain liberalisasi tenaga kerja. Itu yang paling penting. Selama ini tenaga kerja kita lebih banyak unskilled. Dilihat dari situ, jelas kita tidak siap.

SDM pada level mana yang saat ini banyak terserap di pasar Asean?

SDM di tingkat Asean adalah yang terdidik seperti insinyur, lawyer, di situ kita belum siap. Kita harus menyosialisasikan rencana itu hingga ke tingkat paling bawah pelaku usaha, yaitu IKM. Banyak di antara mereka yang belum tahu. Apa ini bisa dibilang kita sudah siap?

Hal lainnya, secara kompetisi global saja, kemampuan kita masih jauh. Jangankan dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand saja kit masih ketinggalan. Jika demikian, kita justru akan dimanfaatkan oleh teman-teman dari Negara Asean sendiri.

Maksudnya, Indonesia hanya akan menjadi pasar produk dan jasa asing?

Betul. Jadi sekali lagi, saya ingin ada pemikiran bersama dari berbagai pihak untuk ikut menyosialisasikan masalah ini. Termasuk perguruan tinggi yang bertugas menyiapkan tenaga kerja kita yang lebih trampil dan unggul. Sosialisasi juga ke kalangan usaha mikro kecil dan menengah. Tentu saja hal itu juga harus diimbangi dengan berbagai aturan, misalnya pemberian insentif di sektor pertanian, perpajakan. Itu bisa mempekuat posisi kita. Lihat saja, masalah perbankan, kita tak efisien, masalah logistik, juga tidak efisien. Bagaimana kita mau bersaing. Pemerintah sendiri juga harus diingatkan.

Apakah Anda ada pihak di Tanah Air yang justru tidak menginginkan Indonesia siap bersaing, tapi membiarkan tetap tergantung atau dikuasai asing?

Kita tak bisa menuduh jika tanpa fakta. Tapi, memang benar, fakta di lapangan, kita belum siap. Karena itu seluruh stake holder harus bicara dan berbuat , termasuk Kementerian Tenaga Kerja,Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Koperasi dan UKM. Semua harus bicara apa konsep kita, apa target kita. Time frame-nya seperti apa, itu yang harus kita intensifkan.

Apakah sudah ada progress yang kongkret ke arah itu?

Saya melihat masih naya report saja. Tapi di dalam sendiri saya tidak melihat ada yang siap. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, sosialisasi sudah disampaikan ke tingkat paling bawah. Saya tidak melihat itu di sini. Padahal, semua pihak harus turun ikut mempersiapkannya.

Report di Kementerian Perdagangan menyebutkan angka-angka bahwa kita sudah siap, tapi di lapangan kita jelas belum siap.

Kalau begitu mereka baru apologi saja?

Betul, betul.

Kadin DKI sendiri sudah atau akan melakukan apa?

Sejak Rapimprov Kadin DKI awal tahun ini, sudah saya ungkapkan dan agar terus dibicarakan hingga ke tingkat paling bawah secara serius. Kami ingin ini disikapi dalam bentuk forum-forum, termasuk dengan kalangan asosiasi anggota luar biasa (ALB) Kadin.

Jadi kondisinya seperti apa?

Menurut saya, ini sudah darurat sekali. Harus masuk ruang gawat darurat. (saksono)