Pengelolaan Apartemen Kisruh, UU Rusun Harus Diuji Materi

NERACA

Jakarta - Pelaku usaha properti dapat melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun karena tidak realistis dan sulit direalisasikan. Salah satunya terkait mekanisme penentuan hak suara dalam pemilihan pengurus rumah susun (rusun) yang penetapan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dilakukan berdasarkan nilai atau harga jual.

“Saya tegaskan, aturan-aturan yang tidak applicable bukanlah hukum, tetapi sebuah puisi indah yang hanya dibuat dan didengar. Karena itu saya mendorong developer dan asosiasi pengembang untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Rumah Susun ke Mahkamah Konstitusi,” kata Pakar hukum properti, Erwin Kallo di Jakarta, kemarin.

Dalam Pasal 1, Ayat 1 UU No. 20/2011 tentang Rusun disebutkan, “Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disebut NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.”

Menurut Erwin, penentuan hak suara dengan NPP berdasarkan nilai atau harga jual sulit dilakukan dan rentan memicu tindak penipuan. Sebab harga bisa direkayasa oleh pengembang maupun pemilik rusun, selain sifat harga jual yang terbentuk menurut pergerakan pasar.

“Kalau NPP berdasarkan nilai atau harga jual seperti diatur dalam UU No 20 tahun 2011 itu, saya kira akan rumit sekali. Lebih fair dan jelas jika NPP ditetapkan menurut luas bangunan rusun, mengingat luas sulit dipermainkan karena yang menentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kalau menurut harga itu subjektif sekali dan mudah direkayasa,” tegas Erwin.

Dia menyebut, penentuan NPP berdasarkan luas atau ukuran bangunan sifatnya pasti (fixed), tidak seperti harga jual yang ditentukan mekanisme pasar. Misalkan pemilik unit di lantai 5 bisa saja mengklaim harga unitnya lebih mahal dibanding unit di lantai 7, meski dengan luas yang sama.

Sementara opsi penentuan NPP berdasarkan prinsip one man one vote (satu orang satu suara), Erwin berpendapat cara ini tidak adil. Sebagai contoh hak suara orang yang memiliki 5 unit dan membayar service charge (biaya pemeliharaan) untuk 5 unit, tentu tidak bisa disamakan dengan suara pemilik satu unit sarusun. “Dia bayar lima, jadi kewajibannya lebih besar dengan yang punya satu unit. Enggak fair dong kalau hak suaranya sama,” terang Dia.

Sejumlah kalangan memang menilai ketentuan NPP dalam UU No 16 tahun 1985 tentang Rusun yang menentukan hak suara menurut luas unit lebih realistis dibanding aturan penggantinya UU No 20 tahun 2011. “Peraturan lama lebih realistis. Kalau berdasarkan nilai jual itu rancu, karena sifatnya tidak fixed. Developer itu maunya yang mudah dicerna dan dilakukan. Yang masuk akal saja,” katanya.

Mekanisme penentuan hak suara untuk memilih pengurus rumah susun menjadi penting karena posisi itu dianggap strategis dan “basah”. Karena berdasarkan undang-undang, pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

BERITA TERKAIT

Menteri Luar Negeri RI - Kemakmuran Umat Harus Jadi Prioritas Kerja Sama OKI

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI Kemakmuran Umat Harus Jadi Prioritas Kerja Sama OKI Jakarta - Menteri Luar Negeri RI…

Dunia Usaha - Revitalisasi Pabrik Gula Harus Didukung Inovasi Teknologi

NERACA Jakarta – Revitalisasi pabrik gula di Indonesia harus didukung adanya inovasi dalam teknologi. Pemerintah perlu membangun dan mengembangkan ekosistem…

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota NERACA Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Imbas Perang Dagang, Indonesia Punya Peluang

NERACA Jakarta – Indonesia dinilai memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sebab, Indonesia masih…

Dunia Usaha - Industri Daur Ulang Jadikan Limbah Plastik Punya Nilai Tambah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran industri daur…

Komisi VI DPR Terima Usul Anggaran Tambahan Kemenperin

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI mengenai tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun untuk membiayai…