Pengelolaan Apartemen Kisruh, UU Rusun Harus Diuji Materi

NERACA

Jakarta - Pelaku usaha properti dapat melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun karena tidak realistis dan sulit direalisasikan. Salah satunya terkait mekanisme penentuan hak suara dalam pemilihan pengurus rumah susun (rusun) yang penetapan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dilakukan berdasarkan nilai atau harga jual.

“Saya tegaskan, aturan-aturan yang tidak applicable bukanlah hukum, tetapi sebuah puisi indah yang hanya dibuat dan didengar. Karena itu saya mendorong developer dan asosiasi pengembang untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Rumah Susun ke Mahkamah Konstitusi,” kata Pakar hukum properti, Erwin Kallo di Jakarta, kemarin.

Dalam Pasal 1, Ayat 1 UU No. 20/2011 tentang Rusun disebutkan, “Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disebut NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.”

Menurut Erwin, penentuan hak suara dengan NPP berdasarkan nilai atau harga jual sulit dilakukan dan rentan memicu tindak penipuan. Sebab harga bisa direkayasa oleh pengembang maupun pemilik rusun, selain sifat harga jual yang terbentuk menurut pergerakan pasar.

“Kalau NPP berdasarkan nilai atau harga jual seperti diatur dalam UU No 20 tahun 2011 itu, saya kira akan rumit sekali. Lebih fair dan jelas jika NPP ditetapkan menurut luas bangunan rusun, mengingat luas sulit dipermainkan karena yang menentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kalau menurut harga itu subjektif sekali dan mudah direkayasa,” tegas Erwin.

Dia menyebut, penentuan NPP berdasarkan luas atau ukuran bangunan sifatnya pasti (fixed), tidak seperti harga jual yang ditentukan mekanisme pasar. Misalkan pemilik unit di lantai 5 bisa saja mengklaim harga unitnya lebih mahal dibanding unit di lantai 7, meski dengan luas yang sama.

Sementara opsi penentuan NPP berdasarkan prinsip one man one vote (satu orang satu suara), Erwin berpendapat cara ini tidak adil. Sebagai contoh hak suara orang yang memiliki 5 unit dan membayar service charge (biaya pemeliharaan) untuk 5 unit, tentu tidak bisa disamakan dengan suara pemilik satu unit sarusun. “Dia bayar lima, jadi kewajibannya lebih besar dengan yang punya satu unit. Enggak fair dong kalau hak suaranya sama,” terang Dia.

Sejumlah kalangan memang menilai ketentuan NPP dalam UU No 16 tahun 1985 tentang Rusun yang menentukan hak suara menurut luas unit lebih realistis dibanding aturan penggantinya UU No 20 tahun 2011. “Peraturan lama lebih realistis. Kalau berdasarkan nilai jual itu rancu, karena sifatnya tidak fixed. Developer itu maunya yang mudah dicerna dan dilakukan. Yang masuk akal saja,” katanya.

Mekanisme penentuan hak suara untuk memilih pengurus rumah susun menjadi penting karena posisi itu dianggap strategis dan “basah”. Karena berdasarkan undang-undang, pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

BERITA TERKAIT

Pasar Apartemen Tetap Tumbuh di Tahun Politik

NERACA Jakarta –Meskipun tahun depan dihantui sentimen politik, para pelaku properti menyakini industri properti masih tetap positif. Apalagi, properti masih…

Agenda Mewujudkan Keadilan Ekologis Harus Terus Dijalankan

Agenda Mewujudkan Keadilan Ekologis Harus Terus Dijalankan WALHI beserta seluruh elemen rakyat deklarasikan Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia NERACA Jakarta…

Salurkan CSR, Bank DKI Sediakan Fasilitas Hidroponik di Rusun

  NERACA   Jakarta - Sebagai bentuk kepedulian dalam bidang lingkungan, Bank DKI salurkan CSR dalam bentuk penyediaan fasilitas Hidroponik…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Industri Kecil dan Menengah - Pemerintah Pacu Daya Saing IKM Lewat Platform Digital E-Smart

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin gencar memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar memanfaatkan platform digital e-Smart…

Akuakultur - KKP Realisasikan Asuransi Untuk Pembudidaya Ikan Kecil

NERACA Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merealisasikan program Asuransi Perikanan bagi pembudidaya ikan kecil. Program tersebut merupakan kerjasama antara…

Proyeksi Kebutuhan Gula Industri 3,6 Juta Ton di 2018

NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto memperkirakan konsumsi gula mentah untuk kebutuhan industri mencapai 3,6 juta…