Sistem operasi tunggal (single operation) KRL yang akan resmi diterapkan mulai 2 Juli 2011 tampaknya perlu dievaluasi kembali karena berpotensi meresahkan masyarakat pengguna jasa kereta komuter di Jabodetabek. Pemerintah harus mengkaji kembali semua aspek yang terkait pelayanan dan tarif sarana transportasi publik tersebut.

Selain menaikkan harga tiket hingga 70%, sistem baru yang diperkenalkan PT KCJ/KAI ini menghilangkan fasilitas kereta ekspres dan kereta ekonomi AC. Kedua jenis kereta itu akan digantikan oleh KRL Commuter Line atau Single Operation yang berhenti di setiap stasiun. Adapun tarif baru melesat jadi Rp 9.000 untuk rute Jakarta-Bogor dari semula Rp 5.500, dan Rp 8.000 untuk rute Jakarta-Bekasi, Jakarta-Tangerang, dan Jakarta-Serpong dari sebelumnya Rp 4.500.

Melihat kenaikan tarif KRL yang sangat tinggi itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun menilai kenaikan tarif tersebut tidak didasarkan pada data kemampuan bayar konsumen. Memang diakui terdapat selisih yang jauh antara tarif operasional per penumpang dengan harga tiket yang dijual, yang selama ini ditutupi dengan dana public service obligation (PSO) dari pemerintah sebesar Rp 560 miliar per tahun, PT KCJ/KAI sebagai pengelola tidak bisa seenaknya menetapkan tarif yang sangat tinggi tersebut.

Yang jadi masalah pelik lagi, kenaikan tarif hingga 70% tidak dibarengi dengan peningkatan standar pelayanan minimal (SPM), namun malah jadwal keberangkatannya berkurang 12% dari sebelumnya. Ini jelas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa KRL. Dan tentu saja dampaknya, bisa menimbulkan gesekan di tingkat masyarakat bawah, karena frekuensi kereta semakin jarang membuat mereka gampang marah dan berpotensi rusuh.

Berdasarkan SPM angkutan orang dengan kereta api yang harus dipatuhi oleh semua pegawai PT KCJ/KAI sebenarnya sangat mudah dan murah dilakukan, tapi pelaksanaannya sering tidak konsisten. Misalnya informasi stasiun yang akan disinggahi/dilewati secara berurutan di kereta sering lupa dilakukan oleh masinis. Kemudian informasi gangguan perjalanan kereta api, seringkali pegawai KAI/KCJ berdalih ”menunggu antrean” atau ”gangguan sinyal”.

PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) seharusnya melakukan perbaikan infrastruktur terlebih dahulu. Sebab pelaksanaan sistem operasi tunggal itu sangat rentan. Karena kondisi sekitar 70% kereta api saat ini yang dipergunakan sudah sangat tua usianya.

Usia rata-rata kereta api yang digunakan sepanjang rute Jabodetabek selama ini sekitar 30-40 tahun (eks hibah Jepang). Ini tentu akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan operasi tunggal yang membutuhkan kereta dengan tingkat kekuatan yang sepadan, sementara harus menanggung beban yang cukup berat bagi kereta tua.

Masalah lainnya, PT KCJ/KAI juga kurang melakukan sosialisasi. Seharusnya ada penjelasan yang detil semua jadwal keberangkatan dan dipublikasikan di media cetak, elektronik dan selebaran yang dibagikan gratis kepada masyarakat.

Jadi, KRL Ekonomi AC yang kini namanya diubah menjadi KRL Commuter Line jelas terselubung kenaikan tarif yang tidak wajar. Padahal sebelumnya fasilitas KRL AC Ekonomi dan KRL AC Ekspres sudah berkontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek. Bukankah kenaikan tarif yang sewajarnya seharusnya tidak lebih dari 10% sesuai laju inflasi di Indonesia yang saat ini ditekan hingga 6%?