Menteri BUMN Dukung Gubernur Jokowi - Audit Proyek Casablanca

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan mendukung Gubernur DKI Jokowidodo untuk melakukan audit terhadap proyek pembangunan jalan nontol Kampung Melayu-Tanah Abang. \"Saya mendukung Jokowi untuk audit jalan nontol Casablanca, kalau memang ada BUMN yang tidak beres bongkar saja,\" kata Dahlan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

Menurut Dahlan, audit terhadap proyek tersebut harus dipercepat karena operasional jalan yang sudah hampir selesai sudah ditunggu oleh masyarakat. \"Saya tidak akan menutup-nutupi, bahkan akan ikut membongkar jika memang ada indikasi permainan dalam proyek tersebut,\" tegas Dahlan.

Mantan Dirut PT PLN ini pun mengharapkan agar proyek tersebut tetap dijalankan karena karena hanya butuh waktu 1,5 bulan saja. \"Proyek itu jangan dikorbankan karena tinggal menyelesaikan sekitar 10 meter saja, jalan layang yang persis di atas jalan Sudirman,\" ujar Dahlan.

Diketahui proyek jalan layang nontol Kampung Melayu-Tanah Abang sepanjang terpaksa ditunda pengerjaannya karena ada yang harus ditata ulang agar tidak terjadi kerugian negara.

Proyek jalan layang dengan anggaran sekitar Rp101,5 miliar tersebut diindikasikan ada yang tidak beres dalam pengerjaannya, yang mengakibatkan terjadi penundaan pembayaran.

Istaka Dahlan menyebutkan terdapat dua BUMN Karya yang dilibatkan dalam proyek jembatan layang Casablanca tersebut yaitu, PT Istaka Karya dan PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Nindya Karya.

Akibat penundaan pembayaran tersebut, mengakibatkan Istaka juga menghentikan proyek yang dimaksud. \"Saat ini Istaka masih punya tagihan kepada Pemda DKI yang belum dibayar sekitar Rp24 miliar. Tapi Istaka menyadari sepenuhnya mungkin diperlukan proses administrasi dan Istaka juga mendukung kalau diadakan audit,\" tegas Dahlan.

Meski demikian Dahlan meminta agar Istaka tetap melanjutkan pengerjaan yang ditangani perusahaan yang tinggal hanya sekitar 10 meter saja tersebut. \"Istaka sesungguhnya sedang mencari pinjaman kepada pihak ketiga, perbankan agar bisa menyelesaikan proyek tersebut tanpa menunggu pembayaran oleh Pemda DKI. Tapi karena proses pencarian pinjaman memakan waktu, sementara proyek tersebut sudah dihentikan,\" ujar Dahlan.

Ia menambahkan, proyek itu belum bisa dikatakan terlambat karena sesuai dengan kontraknya seharusnya selesai akhir Juni 2013. \"Istaka merasa tidak ada permainan dalam proyek tersebut. Istaka juga merasa tidak menyogok dalam proyek tersebut karena ketika tender dilakukan Istaka sendiri dalam posisi tidak punya uang sama sekali, bahkan saat itu dalam proses pailit,\" ujar Dahlan.

Sementara itu, Wijaya Karya (Wika) menurut Dahlan sudah menyelesaikan seluruh proyeknya dan tidak punya tagihan kepada Pemda DKI. \"Saya sudah cek, kewajiban Pemda DKI kepada Adhi Karya semuanya sudah dibayarkan, sehingga tidak punya masalah soal tagihan,\" ujar Dahlan.

BERITA TERKAIT

YEL Dukung PLTA Batangtoru Ramah Lingkungan

YEL Dukung PLTA Batangtoru Ramah Lingkungan NERACA Jakarta - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan merupakan…

BNI Dukung Perhelatan Asian Para Games 2018

  NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali berpartisipasi sebagai Official Prestige Digital Banking Partner…

Bank BUMN Sosialisasi Aturan Relaksasi Nasabah Eksportir

  NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyosialisasikan aturan relaksasi bagi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Yusril: Vonis Terhadap SAT Pertontonkan Ketidakadilan dan Coreng Kepastian Hukum

Yusril: Vonis Terhadap SAT Pertontonkan Ketidakadilan dan Coreng Kepastian Hukum NERACA Jakarta - Pakar hukum Prof. Dr. Yusril Irza Mahendra…

IPW: Polri Harus Usut Tuntas Perembesan Gula Rafinasi

IPW: Polri Harus Usut Tuntas Perembesan Gula Rafinasi NERACA Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai kepolisian harus menindaklanjuti pelaporan…

Pemkab Jember Gandeng KPK Tekan Gratifikasi

Pemkab Jember Gandeng KPK Tekan Gratifikasi NERACA Jember - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menekan…