Jakarta - Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng mengatakan kedaulatan kebijakan nasional telah tersandera oleh undang-undang (UU) yang dibiayai dari utang luar negeri (LN). \"Seluruh UU yang berkaitan dengan ekonomi dan sumber daya alam, dibiayai sejak LOI IMF (Letter of Intent International Monetery Fund) dan dilajutkan dengan utang dari Bank Dunia dan ADB,\" kata Peneliti Indonesian Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng di Jakarta, Rabu.

Kondisi tersebut, ia mengatakan mendatangkan masalah terhadap kedaulatan bangsa. Sumber kolonialisasi saat ini adalah UU dan kebijakan yang pembuatannya dibiayai dari utang LN. \"Hasil riset kami menunjukkan pembuatan UU pascareformasi dibiayai negara maju. Ini menyandera kebijakan nasional kita,\" ujar dia.

Menurut dia, seharusnya UU dan kebijakan yang dibuat diletakkan untuk kepentingan negara dan murni untuk kepentingan rakyat, bukan bisnis, pasar, atau utang.

Apa pun komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional, menurut dia, akan menjerat leher rakyat Indonesia sendiri karena akan memberatkan Indonesia ketika rezim berganti.

Sebelumnya Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Surna Tjahyadjayadiningrat mengatakan setiap penyusunan UU tidak pernah didasari paradigma yang mendasar yang dibutuhkan bangsa tetapi justru paradigma dunia yang dapat menimbulkan neokapitalis.

Utang, menurut dia, menimbulkan ketergantungan mendasar. \"Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak memiliki kekuatan apa pun mengelak dari tekanan barat, kita selalu hanya bisa bilang konsep mereka bagus saja tanpa bisa berargumentasi.\"