Peneliti: Telah Menyandera Kebijakan Nasional - UU Dibiayai Utang Luar Negeri

Jakarta - Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng mengatakan kedaulatan kebijakan nasional telah tersandera oleh undang-undang (UU) yang dibiayai dari utang luar negeri (LN). \"Seluruh UU yang berkaitan dengan ekonomi dan sumber daya alam, dibiayai sejak LOI IMF (Letter of Intent International Monetery Fund) dan dilajutkan dengan utang dari Bank Dunia dan ADB,\" kata Peneliti Indonesian Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng di Jakarta, Rabu.

Kondisi tersebut, ia mengatakan mendatangkan masalah terhadap kedaulatan bangsa. Sumber kolonialisasi saat ini adalah UU dan kebijakan yang pembuatannya dibiayai dari utang LN. \"Hasil riset kami menunjukkan pembuatan UU pascareformasi dibiayai negara maju. Ini menyandera kebijakan nasional kita,\" ujar dia.

Menurut dia, seharusnya UU dan kebijakan yang dibuat diletakkan untuk kepentingan negara dan murni untuk kepentingan rakyat, bukan bisnis, pasar, atau utang.

Apa pun komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional, menurut dia, akan menjerat leher rakyat Indonesia sendiri karena akan memberatkan Indonesia ketika rezim berganti.

Sebelumnya Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Surna Tjahyadjayadiningrat mengatakan setiap penyusunan UU tidak pernah didasari paradigma yang mendasar yang dibutuhkan bangsa tetapi justru paradigma dunia yang dapat menimbulkan neokapitalis.

Utang, menurut dia, menimbulkan ketergantungan mendasar. \"Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak memiliki kekuatan apa pun mengelak dari tekanan barat, kita selalu hanya bisa bilang konsep mereka bagus saja tanpa bisa berargumentasi.\"

BERITA TERKAIT

Presiden Jokowi: Program Pemberantasan Korupsi Perlu Dievaluasi

Presiden Jokowi: Program Pemberantasan Korupsi Perlu Dievaluasi   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai bahwa program pemberantasan korupsi terutama yang…

Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Jabar

Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Jabar   NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan…

KY: Peran Jurnalisme Investigasi Penting Wujudkan Peradilan Bersih

KY: Peran Jurnalisme Investigasi Penting Wujudkan Peradilan Bersih NERACA Jakarta - Ketua Bidang Layanan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga Komisi Yudisial…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi: Korupsi Kecil dan Besar Sama-sama Tidak Boleh

Presiden Jokowi: Korupsi Kecil dan Besar Sama-sama Tidak Boleh   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan baik korupsi kecil maupun…

Kaligis Luncurkan Buku "KPK Bukan Malaikat" di Penjara

Kaligis Luncurkan Buku "KPK Bukan Malaikat" di Penjara   NERACA Bandung - Pengacara OC Kaligis meluncurkan buku bertajuk Komisi Pemberantasan Korupsi…

Produsen Minta Pemerintah Tindak Tegas Kasus Pemalsuan

Produsen Minta Pemerintah Tindak Tegas Kasus Pemalsuan   NERACA Jakarta - Direktur PT Usaha Jaya Primatek (UJP) Tommy Halim selaku pemasok…