NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sedang memikirkan dua opsi mengatasi defisit anggaran akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kemungkinan pemerintah menaikkan harga jual premium sangat besar.

Menteri Perindustrian MS Hidayat membenarkan Presiden sedang merancang dua opsi mengatasi persoalan subsidi BBM. Dia mengatakan pilihan apapun yang bakal diambil pemerintah tentunya akan mengganggu pertumbuhan industri. Namun, karena sudah dirancang jauh-jauh hari, kalaupun BBM naik melebihi Rp 6.000 per liter sekalipun, dampaknya pada industri tidak akan terlalu besar.

\"Pasti ada (dampak). Tapi ini sudah calculated, apalagi sudah kita bicarakan selama 3 tahun terakhir,\" ujar Hidayat selepas mengikuti pembukaan Munas Apindo, di Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).

Menperin mengatakan dalam rapat kabinet terakhir, target pemerintah adalah mengurangi subsidi BBM Rp 50 sampai Rp 80 triliun. Jika tidak dilakukan, dengan langkah apapun, APBN di akhir tahun nanti akan defisit akibat subsidi premium dan fiskal turut terganggu.

Presiden sedang menghitung dua jenis opsi pengurangan BBM. Pilihan pertama adalah membatasi distribusi premium, agar tidak dikonsumsi pengendara mobil atau orang mampu. Sementara opsi kedua adalah menaikkan harga premium untuk semua kalangan, dengan konsekuensi pemerintah wajib menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat tidak mampu.

Karenanya, Hidayat mengaku secara pribadi lebih mendukung kenaikan harga BBM. Dia merasa mengendalikan pasokan bahan bakar kepada pengguna mobil lebih sulit dilakukan. \"Itu adalah keputusan tidak populer apalagi bagi kaum politik. Untuk menjaga fiskal dan menghapus defisit APBN, saya pribadi lebih condong pada pilihan kedua,\" ungkapnya.

Terkait pilihan menaikkan harga, Hidayat mengakui kebijakan ini tidak mudah diwujudkan. Banyak partai politik menolak BLT karena takut Presiden menggunakannya buat mencari muka jelang pemilihan umum.\"BLT itu ditentang parpol, kalau dinaikkan untuk semuanya memang risikonya politik,\" tandasnya.

Menperin tidak berani berspekulasi kapan Presiden SBY bakal mengumumkan kebijakan soal BBM. Dia hanya yakin pengumuman akan muncul dalam waktu dekat karena perumusan kebijakan sudah dilakukan cukup lama.

Katrol Biaya Produksi

Sementara itu, Adhi S Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPPMI mengutarakan naiknya harga BBM akan berpengaruh terhadap harga makanan-minuman serta tarif transportasi.Karena BBM sebagai salah satu elemen utama, bahkan terbesar, dalam komponen ongkos produksi dan distribusi. \"Industri makan-minum membutuhkan BBM untuk produksi, distribusi dan bahan baku. Kenaikan BBM setinggi Rp1.500 akan menyebabkan kenaikan harga pangan sedikitnya 5-10%,\" kata Adhi.

Beberapa tahun terakhir dunia industri sudah tak lagi menikmati subsidi BBM, tetapi menurut Adhi, naiknya harga minyak dunia juga menjadi pendongkrak meroketnya ongkos produksi.\"Ya kami kan harus menyesuaikan harga juga akhirnya,\" kilah Adhi.

Meski terbilang besar, kenaikan ini menurutnya jauh lebih ringan dari pada situasi tahun 2008, saat harga BBM juga naik hingga Rp6.000. \"Saat itu situasi global sedang diguncang krisis pangan, jadi harga makanan-minuman tidak terkendali. Harganya naik sampai 15-30%,\" tambahnya.Momok kenaikan harga lain muncul dari sektor transportasi, yang selalu menaikkan tarif saat kenaikan harga BBM terjadi.

Buruh termasuk kelompok yang paling rentan kena imbas kenaikan harga BBM.\"Kami tidak punya pilihan karena harga BBM itu merupakan 30% komponen biaya industri transportasi, paling besar dibanding komponen suku cadang atau lainnya,\" kata Ketua Organisasai Angkutan Darat, Organda DKI, Soedirman.

Dengan harga BBM naik 33%, menurut Soedirman, kenaikan tarif angkutan yang masuk akal adalah 35%, tuntutan yang menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa \"terlalu besar dan harus dirundingkan kembali\'.

Menurut Hatta, kenaikan tarif angkutan masuk akal bila tak lebih dari 10-20%. Tetapi menurut Soedirman, hitungan itu justru tak bernalar.\"Itulah kalau tak paham soal angkutan tapi berkomentar. Bagaimana pengusaha (angkutan) dituntut peremajaan, memberi layanan yang safety dan nyaman, kalau tarifnya selalu murah?\" kritik Soedirman pedas.

Sampai kini, tarif angkutan menyesuaikan dengan penaikan harga BBM baru, belum lagi dibicarakan antara Organda dengan pemerintah.