INDONESIA SEBAIKNYA TIDAK BERGABUNG - AEC Hanya Untungkan Singapura

NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat dan pengusaha menilai Indonesia tidak siap bergabung dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bakal mulai berlaku pada 2015. Dengan ketidaksiapan menghadapi perdagangan bebas di kawasan ASEAN itu, Indonesia hanya akan dijadikan sebagai pasar produk impor dari negara-negara tetangga.

Karena itu, Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika meminta pemerintah untuk mengurungkan niatnya gabung ke AEC. Erani meyakini, AEC hanya akan menguntungkan Singapura karena memiliki struktur industri dan perdagangan yang baik.

“Indonesia belum siap untuk ikut AEC. Struktur kekuatan industri dan perdagangan dalam negeri belum mendukung sama sekali. Sehingga Indonesia hanya dijadikan pasar saja. Perbaiki dahulu struktur industri dan perdagangan sehingga kita mempunyai produk perdagangan yang berdaya saing tinggi. Untuk itu, pemerintah agar mengurungkan niat ikut AEC, karena hanya menguntungkan negara seperti Singapura,” ungkap Erani kepada Neraca, Kamis (4/4).

Selain itu, Erani juga memaparkan, apabila Indonesia ikut AEC, maka akan memperparah nasib 50 juta industri UMKM. Karena banyak produk UKM nasional sulit bersaing di tingkat nasional, apalagi secara regional. “Masalahnya, tidak ada lagi bea masuk barang-barang dari luar ke Indonesia,” paparnya.

Tanpa perdagangan bebas di AEC pun, sebut Etani, produk China atau negara tetangga lainnya sudah mudah masuk ke Indonesia. Celakanya harganya jauh lebih murah. “Sayangnya sejauh ini belum ada terobosan radikal yang dapat membuat Indonesia siap menghadapinya,” jelasnya.

Senada dengan pendapat Erani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah dan dunia usaha belum mampu menghadapi AEC. Hal itu dikarenakan pemerintah belum memberikan dukungan penuh kepada para pengusaha. Sofjan juga menilai kalau pengusaha dalam negeri banyak memberikan kontribusi kepada negara tanpa diberikan bantuan. \"Saya tidak percaya kalau kita siap,” tegasnya.

Sofjan juga menilai pemerintah belum memberikan kebijakan yang meringankan pengusaha, baik pemberian insentif maupun meringankan bea keluar di beberapa komoditi ekspor. “Pemerintah dan Pengusaha belum melakukan koordinasi dengan baik untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut,” ungkapnya.

Menurut dia, sektor yang saat ini belum siap menghadapi perdagangan bebas di 2015 adalah sektor logistik dan sektor yang sudah siap adalah sektor kekayaan alam, namun hal tersebut sangat membutuhkan dukungan pemerintah. “Logistik menurut saya belum siap, kekayaan alam saja yang siap, sebenarnya yang sudah siap ada 3-4 sektor, namun itu semua tergantung persiapan dari pemerintah,” ujarnya, kemarin.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Natsir Mansyur mengungkapkan, pengusaha sendiri belum siap untuk menghadapi AEC  karena masih banyak hal yang harus dibenahi seperti persoalan infrastruktur, biaya logistik, dan biaya upah pekerja. Dia menambahkan, masalah transportasi darat, laut dan udara saat ini masih belum dapat mendukung distribusi.  \"Bagaimana mau bersaing dengan negara lain, kalau yang ini saja masih tertinggal,\" tukasnya.

Natsir menambahkan, Indonesia adalah negara yang wilayahnya mayoritas lautan, namun infrastruktur transportasi laut masih sangat buruk seperti minimnya fasilitas penyebrangan, pelabuhan dan kapal pengangkut barang. \"Pengusaha itu kan berusaha mencari biaya produksi yang rendah. Soal AEC ini, sebenarnya bagaimana agar indonesia bisa menjadikannya pasar, bukan dijadikan sebagai pasar AEC,\" tegas Natsir.

iwan/bari/silke/munib

BERITA TERKAIT

MIGRANT CARE MENILAI ATURAN BARU MEREPOTKAN - YLKI Pertanyakan Permendag No. 7/2024

Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempertanyakan alasan dibalik berubahnya peraturan yang dirilis Kementerian Perdagangan terkait barang bawaan Pekerja Migran Indonesia…

PRESIDEN JOKOWI: - Anggaran Jangan Banyak Dipakai Rapat dan Studi Banding

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kepada kepala daerah agar tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan…

BPS MENGUNGKAPKAN: - Pertumbuhan Kuartal I Tembus 5,11 Persen

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen di kuartal I-2024 ini. Adapun penopang utama pertumbuhan ekonomi…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MIGRANT CARE MENILAI ATURAN BARU MEREPOTKAN - YLKI Pertanyakan Permendag No. 7/2024

Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempertanyakan alasan dibalik berubahnya peraturan yang dirilis Kementerian Perdagangan terkait barang bawaan Pekerja Migran Indonesia…

PRESIDEN JOKOWI: - Anggaran Jangan Banyak Dipakai Rapat dan Studi Banding

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kepada kepala daerah agar tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan…

BPS MENGUNGKAPKAN: - Pertumbuhan Kuartal I Tembus 5,11 Persen

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen di kuartal I-2024 ini. Adapun penopang utama pertumbuhan ekonomi…