NERACA

 Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, sepanjang kuartal pertama tahun 2013, masih ada deviasi atau penyimpangan anggaran sekitar 1-2%.

Kementerian Keuangan akan melakukan pemblokiran permanen terhadap K/L yang belum melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.

“Kuartal 1 kan masih dihitung tetapi yang jelas Pusat - Daerah lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu untuk belanja modal, deviasinya 1-2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu tapi angkanya masih bergerak,” kata Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati di Jakarta, Kamis (4/4).

Anny menegaskan, deviasi itu hampir terjadi di semua Kementerian/Lembaga (K/L). Tapi indikasi deviasi ini telah dibicarakan kepada seluruh K/L. Padahal sudah ada aturan revisi pengadaan barang dan jasa. Sehingga, Anny menduga ada hal lain yang menyebabkan deviasi terjadi.

\"Kita sudah kumpulkan K/L 20 besar, untuk mendeteksi kenapa belum didisburse (dicairkan). Kalau terkait dengan blokir sebetulnya sudah turun signifikan kemarin, kan yang signifikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama,\" ucapnya.

Dia mengaku telah mengingatkan kepada seluruh K/L yang anggarannya dicairkan akan terblokir secara permanen. \"Kami mengingatkan K/L karena ada pengaturan bahwa blokir yang nggak dilengkapi dokumen bisa jadi blokir permanen. Tetapi kami inginkan datang dari K/L karena mereka yang paling tahu mana-mana yang bisa diblokir permanen dan mana yang tidak bisa karena terkait prioritas. Tapi kami menginfokan ada pengaturan mengenai itu,\" jelasnya

Penyerapan belanja kementerian dan lembaga, khususnya belanja modal pada kuartal pertama pada tahun ini lebih rendah ketimbang periode sama tahun lalu. Hal itu berlaku pada instansi di pusat maupun daerah.

Hal tersebut, Anny melanjutkan, guna mengidentifikasi masalah apa saja yang menjadi penghambat rendahnya penyerapan anggaran tersebut. \"Ada yang karena mereka lebih hati-hati dalam memproses, kemudian ada faktor dokumen juga,\" tuturnya. \"Selain itu, ada faktor kesiapan program. Ada juga karena mereka mengatakan lebih hati-hati dalam konteks,\" tuturnya.

Terkait dengan blokir anggaran, Anny megingatkan agar kementerian atau lembaga untuk memberikan perhatian lebih terhadap anggarannya yang masih diblokir. Sebab, bisa jadi anggaran tersebut akan digunakan untuk program prioritas di institusinya.

\"Kalau terkait dengan blokir, sebetulnya sudah turun signifikan. Tapi, kami juga inginkan perhatian itu datang dari kementerian atau lembaga. Karena, mereka yang paling tahu mana-mana yang bisa diblokir permanen, dan tidak bisa karena terkait prioritas,\" tegasnya.

Menurut Anny, KL sudah sangat paham proses itu. Pihaknya, hanya membantu KL untuk mengingatkan dan menghimbau untuk mempercepat proses. “Tapi kami juga inginkan itu datang dari kementrian lembaga karena mereka yang paling tau mana-mana yang bisa diblokir permanen, mana-mana yang tidak bisa karena terkait prioritas. Tapi kan sudah menginfokan ada pengaturan mengenai itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, ada juga karena mereka lebih hati-hati didalam memproses, kemudian ada faktor dokumen juga dan ada faktor kesiapan program. Tapi juga mereka mengatakan lebih hati-hati dalam konteks. Kadang-kadang ada kekhawatiran juga. Begitu informasi yang kami terima waktu itu dikumpulkan oleh Ditjen Perbendarahaan.

Anny menuturkan, satu kementrian yang terkena pemblokiran anggaran terbesar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar Rp62,1 triliun. Pasalnya, ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi Kemendikbud, meski pembahasan di DPR telah selesai. \"Dokumentasinya kan harus ada proses kembali untuk buka blokir. Jadi semoga sudah selesai,” katanya.