Jangan Takut ”Gertakan” Australia - PENGHENTIAN IMPOR RUGIKAN PETERNAK NEGARA KANGGURU

Jakarta – Pembeli adalah raja. Idiom klasik itu tidak berlaku bagi negara tetangga, Australia, yang belakangan menghentikan ekspor sapi. Ini sebagai buntut tuduhan rumah pemotongan sapi tidak memenuhi standar di Indonesia. Di sisi lain, kita mesti mewaspadai tekanan Australia sebagai bentuk gertakan dan tekanan dengan memainkan posisi mereka sebagai penyuplai dominan sapi segar ke Tanah Air.

NERACA

Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan, pemerintah dan masyarakat konsumen daging sapi di Indonesia harus menunjukkan kemandirian sekaligus kepercayaan diri di mata Australia. Indonesia juga jangan mau dimanfaatkan sekadar pasar Australia. Bahkan, penghentian impor sapi sejatinya merugikan negara Kangguru itu sendiri.

”Biarkan saja Australia menutup kran impor sapi. Nanti dia juga kelimpungan sendiri. Toh, tidak makan daging sapi, juga tidak mati kok,” ujar Hermanto kepada Neraca, Selasa (14/6).

Dia juga menegaskan, masyarakat secara luas perlu menunjukkan sikap nasionalisme dalam ketahanan pangan. Apalagi menurut amatannya, kualitas daging sapi lokal tak jauh berbeda dengan sapi impor. ”Intinya, kita tidak perlu takut terhadap Australia,” ujar dia

Terkait tingkat pasokan sapi dari Australia yang mencapai 30%-35% dari total impor sapi, menurut Hermanto, hal ini bakal mengganggu dalam jangka pendek. Untuk itu dia meminta pemerintah berhati-hati, apalagi dalam dua bulan ke depan bakal memasuki bulan puasa dan lebaran. Dia memastikan harga daging akan naik dan dengan penghentian ini justeru ada potensi kekosongan stok.

Kasus ini juga sekaligus menjadi pengingat bahwa swasembada daging merupakan keharusan, sayangnya hal itu butuh waktu lama. Hermanto menghitung butuh sekitar 4-5 tahun untuk menghentikan ketergantungan pada sapi impor. Dia juga menyodorkan solusi dengan pengembangan daging subtitusi, seperti domba dan kambing.

Senada, pengamat pertanian Bustanul Arifin mengingatkan pemerintah agar tidak terpengaruh dengan provokasi Australia dan harus menjaga posisi tawar sebagai pengimpor. Ia menegaskan, stop impor 400 ribu sapi ini malah akan membawa dampak positif bagi peternakan Indonesia.

“Berarti, kita didorong untuk meningkatkan produksi sapi. Dan artinya peternak sapi lokal kita juga didorong untuk terus mengembangbiakkan serta memproduksi. Selain itu, distribusi pun harus diperbaiki,” katanya kemarin. Dia juga mengingatkan hal ini sebagai tantangan swasembada pangan jangka pendek.

Menurut dia, di Australia sendiri terbelah pendapatnya. Pertama, yang menentang pemutusan impor ke Indonesia berasal dari kalangan peternak kecil dan menengah. Sedangkan yang mendukung adalah mereka yang memiliki industri pengolahan dan pemotongan sapi. “Peternak kecil protes karena pasarnya mengecil. Beda dengan industri. Karena di internal mereka terpecah suara, biarkan saja,” ujarnya.

Tahun 2011 Kementerian Pertanian mengalokasikan izin impor daging sapi sebanyak 50.000 ton, jauh lebih rendah dari 2010 yang realisasinya 120.000 ton. Impor datang dari Australia, Selandia Baru, AS dan Kanada.

Data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyebutkan, kebutuhan daging sapi tahun 2011 ini mencapai 424 ribu ton dengan pasokan daging lokal 316.100 ton dan pasokan daging sapi bakalan mencapai 119.703 ton atau setara 665 ribu ekor. Australia sendiri menyetop kuota untuk Indonesia yang sebesar 400 ribu ekor.

Sedangkan daging dari impor sebanyak 60 ribu ton, sedangkan tujuh ribu ton untuk cadangan impor. Diperkirakan, populasi sapi saat ini sekitar 12 juta ekor. Kementan memaparkan total kebutuhan daging masyarakat tahun 2011 sebanyak 423.000 ton dengan target impor sebesar 25%.

Namun, Wakil Menteri Pertanian Krisnamurthi mengingatkan total jumlah sapi yang dipotong tidak didominasi sapi impor. “Meski stok sapi impor lebih dari 150 ribu ekor tetapi setiap tahunnya Indonesia memotong 1,7 sampai 2 juta ekor sapi. Jadi, jangan pandang impor kita itu gede. Tidak demikian," kata dia.

Dia juga mengeluhkan tindakan Australia yang sewenang-wenang melakukan penghentian sementara ekspor sapi ke Indonesia. Bayu menilai keputusan Australia sebagai bentuk diskriminasi karena penghentian ekspor sapi terhadap Indonesia berbeda dengan perlakuan mereka terhadap negara lain. Sebelumnya Australia sudah pernah melakukan tindakan yang sama ke beberapa negara tetapi didahului dengan kajian terlebih dulu.

Aturan yang berlaku di dalam negeri Australia juga belum diakui oleh organisasi kesehatan hewan internasional OIE dan WHO. Sementara Indonesia juga memiliki standar kesejahteraan hewan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong dan unit penanganan daging.

Perkembangan terakhir, Pemerintah Australia belum memutuskan untuk membuka keran impor sapi ke Indonesia. Hasil pertemuan Atase Pertanian Australia dan Menteri Pertanian Suswono menyepakati, kebijakan impor sapi akan ditentukan setelah melakukan investigasi terhadap dugaan penyiksaan hewan di rumah potong.

Sementara Wakil Menteri Kementerian Perdagangan, Mahendra Siregar mengatakan, pihak Kementerian Perdagangan juga turut melakukan proses pembahasan regulasi pemotongan hewan. Dalam waktu dekat, kata dia, akan dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang menertibkan cara penjagalan hewan ternak yang melanggar hak asasi hewan atau sadis. cahyo/ardi/inung

BERITA TERKAIT

PT PAU Diduga Akibatkan Kerugian Negara Rp 2 Triliun

PT PAU Diduga Akibatkan Kerugian Negara Rp 2 Triliun  NERACA Jakarta - PT Panca Amara Utama (PAU) dengan Vinod Laroya…

Jangan Percaya Hoaks

Pada era globalisasi saat ini teknologi berkembang sangat pesat. Sebagian besar individu telah mengenal smartphone dan komputer yang terhubung dengan…

KPK Bertemu Pemprov DKI Jakarta Bahas Opsi Penghentian Privatisasi Air

KPK Bertemu Pemprov DKI Jakarta Bahas Opsi Penghentian Privatisasi Air NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertemu kembali…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pefindo Raih Mandat Obligasi Rp 52,675 Triliun

Pasar obligasi pasca pilpres masih marak. Pasalnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo mencatat sebanyak 47 emiten mengajukan mandat pemeringkatan…

GEMA Kantungi Kontrak Rp 475 Miliar

Hingga April 2019, PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA) berhasil mengantongi kontrak senilai Rp475 miliar. Sekretaris Perusahaan Gema Grahasarana, Ferlina Sutandi…

PJAA Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo

NERACA Jakarta - Emiten pariwisata, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) memiliki tenggat obligasi jatuh tempo senilai Rp350 miliar. Perseroan…