Nama Proyek Properti Gunakan Bahasa Indonesia - Perkuat Identitas Lokal

NERACA

Bandung – Perhimpunan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung penggunaan nama proyek properti dalam bahasa Indonesia untuk memperkuat karakter lokal proyek tersebut. Saat ini banyak apartemen dan unit cluster yang menggunakan nama asing dengan alasan yang tidak jelas.

\"Harus dimulai pembangunan cluster dan apartemen dengan bahasa Indonesia. Sekarang sudah banyak proyek namanya menggunakan asing. Jangan sampai Gedung Sate ada di Singapura bukan di sini,” cetus Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso, disela Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers (FIABCI) Asia Pacific Regional Secretariat Summit di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/3)

Menurut Maharso, dengan menggunakan nama lokal, proyek properti bisa mendapatkan nilai tambah baik dari sisi pendapatan penjualan produk properti tersebut maupun unsur kearifan lokal. “REI yang akan mendorong anggotanya untuk mulai mendapatkan kearifan lokal dan mendapatkan nilai jual yang laku,\" terangnya.

Sementara itu, Presiden FIABCI Asia Pacific, Teguh Satria memandang, pelestarian nama lokal untuk diterapkan menjadi nama unit apartemen dan cluster penting dilakukan seperti yang sudah dilakukan di Provinsi Bali.

“Salah satu langkahnya adalah pelestarian nama dan Bali jadi contoh. Carilah identitas nama yang diketahui semua orang agar ini laku di pasar. Cara ini saya pandang lebih baik,” ungkap Dia.

Teguh memberi contoh, proyek properti seperti Bumi Serpong Damai dan Pondok Indah memakai nama lokal, namun produknya laris manis diserap pasar. Sejak tahun 1992, imbuh Teguh, sebenarnya REI sudah mendorong pemakaian bahasa Indonesia pada proyek-proyek properti.

Warisan Budaya

Dalam kesempatan itu, Teguh meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat sisi regulasi yang tegas dan jelas dalam mengatur pembangunan properti yang berhadapan langsung dengan warisan budaya.

Bagi Teguh, hal tersebut sangat penting dilakukan agar pengembang properti tahu batasan-batasan pembangunan yang akan dilakukan. “Seperti ada kasus bangunan hotel di Bogor yang dibangun dekat Tugu kujang, kaitannya dengan heritage, Pemda harus membuat regulasi. Bangunan hotel masa dipotong Keluarkan dong peraturannya. Kaitannya jangan sampai salah pengertian dan pengembang disalahkan. Dengan demikian bisa dikeluarkan regulasi yang jelas,\" tandasnya.

Menurut Chairman Indonesia Heritage, I Gede Ardika, pembangunan proyek properti sebenarnya bisa harmonis dengan pelestarian kawasan warisan budaya di Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki banyak kota-kota dengan kawasan yang punya karakter heritage.

\"Pembangunan dan pelestarian warisan budaya berlawanan ini pemahaman yang keliru. Keduanya bisa diharmonisasikan. Bukan berarti pembangunan kota meniadakan warisan budaya tetapi ada gabungan kedua yang harmonis,\" jelasnya.

Gde Ardika mengaku melihat Bandung bisa menjadi percontohan proyek pembangunan dua konsep ini. Selain itu, di Bandung juga sudah terbentuk Bandung Heritage Society yang tentu menjadi faktor pendukung proyek percontohan dua konsep pembangunan.

Bandung tidak hanya menjadi ibokota Provinsi Jawa Barat, lebih dari itu Bandung akan menjadi contoh pembangunan dua konsep di dunia, yaitu modern klasik. Jejak ini sudah dilakukan sebelumnya oleh kota Barcelona (Spanyol) dan Kyoto (Jepang) yang memadukan pembangunan modern dan klasik.

\"Di dunia ada di Barcelona dan Kyoto sedangkan di Indonesia ada Bandung yang sudah mulai bergerak dalam hal itu. Saya ingin Bandung jadi mercusuar dan contoh pembangunan kota yang bisa diharmonisasikan dengan prinsip budaya,\" terang Gede Ardika.

Menurut Maharso, upaya pelestarian salah satu bentuk warisan budaya sudah menjadi gerakan yang cukup masif di berbagai belahan dunia. Indonesia yang juga memiliki beragam wujud warisan arsitektur lama, idealnya tak ketinggalan untuk mengambil peranan.

“Kota-kota di Indonesia memiliki banyak warisan peninggalan arsitektur bernilai tinggi. Namun, hampir semua warisan budaya itu tidak bisa dikelola secara optimal demi kepentingan wisata budaya dan penggalian potensi ekonomi bagi masyarakat,” tandas Dia.

Related posts