NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan memasang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di setiap Kementerian Lembaga (KL). Hal ini sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 01 Tahun 2013 dimana setiap kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD dilarang menggunakan BBM bersubsidi atau premium.

\"Oleh karena itu, kita memberikan jalan keluarnya dengan menyediakan SPBG di setiap kementerian,\" ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Edy Hermantoro di kantornya, Rabu (20/3).

Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah mendapatkan jaminan pasokan gas dari kerjasama antara Pertamina dan PGN sebesar 23 juta metrik per hari. \"Kami sudah mendapatkan jaminan gas. Tapi saat ini kami masih menunggu kontraknya selesai. Saat ini yang paling mungkin untuk dikerjakan adalah Kementerian yang ada di Jakarta,\" katanya.

Edy beralasan dana dan tenaga yang dimiliki oleh ESDM masih terbatas untuk membangun SPBG di daerah sehingga priotitas utama ada di Jakarta. Selain itu, ia juga memaparkan bahwa pembangunan SPBG di setiap kementerian tidak terlalu besar hanya 3x4 meter. \"Kami berharap pertengahan  tahun ini bisa langsung dibangun dan bisa mulai digunakan,\" lanjutnya.

Menurut dia, pemerintah telah masif memberikan konverter kit. Tercatat anggaran pada tahun ini dalam APBN sudah disetujui pengadaan 4 ribu konverter kit untuk kendaraan umum dan 1.000 konverter kit untuk nelayan. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga mengalokasikan 1.000 konverter kit. \"Nantinya bis-bis angkutan darat akan menggunakan konverter kit. Saya berharap program konversi dari BBM ke BBG akan sukses di tahun 2013,\" ucapnya.

Lebih lanjut lagi dikatakan Edy, untuk tahun ini Kementerian ESDM telah menganggarkan Rp 474 miliar untuk pembangunan infrastruktur pendukung BBG. Kemudian ditambah Rp 127 miliar untuk optimalisasi program konversi BBM ke BBG. \"Tahun ini bangun 20 SPBG di Jakarta. Anggran tahun ini Rp 474 miliar plus ada suatu optimalisasi Rp 127 miliar. Pembangunan ini sudah mulai berjalan,\" kata Edy.

Desak Pertamina

Tidak hanya membangun SBPG di setiap Kementerian, ESDM juga mendesak PT Pertamina (Persero) untuk membangun 9 SPBG. \"Kita minta Pertamina cepat selesaikan pembangunan 9 SPBG yang ditargetkan, kita akan paksa selesaikan, karena duitnya juga sudah ada Rp 470 miliar,\" kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Kementerian ESDM Umi Asngadah.

Umi memaparkan target kita ada 18 SPBG yang beroperasi tahun ini, ditambah 2 SPBG Online dan 2 Mother station serta 5 MRU. Langkah ini dilakukan agar makin banyak masyarakat yang beralih dari penggunaan BBM untuk mobil/kendaraanya menggunakan BBG (bahan bakar gas). \"Pasalnya harga BBG murah hanya Rp 3.500 per setara 1 liter premium, itu tidak disubsidi dan gas kita banyak. Dengan makin banyaknya SPBG masyrakat tidak perlu khawatir lagi kesulitan mencari BBG,\" ucap Umi.

Jika tidak banyak yang menggunakan BBG, maka bisnis SPBG tidak bisa hidup. Karena itu pemerintah mendorong penggunaan BBG untuk kendaraan pribadi khususnya mobil. \"Satu SPBG harus bisa menjual 5.000 liter setera premium, atau melayani sekurangnya 250 mobil jika ingin SPBG tersebut bisa balik modal dan untung,\" tandas Umi.

Butuh Dukungan

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengaku siap melakukan invetasi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Namun, mereka butuh dukungan dari pemerintah.

Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan, pihaknya siap membangun SPBG jika pemerintah juga siap dan konsisten untuk membangun insfrastruktur dasar dari konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Pasalnya, saat ini anggota Hiswana sudah ada yang membangun beberapa SPBG di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. \"Di beberapa SPBU yang sudah eksis nanti kita pasang dispenser untuk gas,\" kata Eri.

Menurut Eri, pihaknya siap melakukan penambahan SPBG lagi jika infrastruktur dasarnya telah siap dan pengadaan konverter kit-nya berjalan lancar. Apalagi, jika dispenser gas yang berada di SPBU sistemnya bisa SPBG mobile dan stasioner selama infrastrukturnya memadai. \"Yang terpenting, pemerintah segera siapkan infrastruktur dasarnya. Tahun lalu konversi BBM ke BBG gagal karena belum ada infrastruktur dan marginnya,\" ungkap Eri.

Sedangkan ketika ditanyakan berapa nilai investasi dari SPBG mobile yang sedang disiapkan Hiswana, Eri belum bisa menjelaskan karena saat ini masih dalam kajian. \"Masih dalam kajian,\" tutup Eri.