Membangun Kota Agar Layak Huni

Makin bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan untuk hunian, dan tidak jelasnya peraturan tentang tata ruang dan wilayah, menjadi penyebab utama kawasan perkotaan yang semrawut, kumuh, gersang, macet, dan tidak manusiawi.

NERACA

Institute for Transportation and Development Program (ITDP) bekerja sama dengan para ahli perencana dan disainer di sepuluh kota di dunia, menawarkan sebuah konsep menata kota hingga layak huni.

Kota yang layak huni, kata CEO ITDP Wolter Hook, antara lain ditandai warganya tak lagi berjalan-jalan di jalanan berlumpur, berjam-jam duduk di kursi mobil, transportasinya ramah lingkungan, tidak macet, terdapat ruang publik sebagai tempat berinteraksi dan bermain. Tidak bising.

Menurut Hook, ada delapan prinsip untuk mewujudkan cita-cita dasar tersebut. Pertama, walk, menyediakan areal jalan kaki, sebab, jalan kaki adalah bentuk transportasi yang universal. Kedua, cycle, memberikan kemudahan akses bersepeda sebagai sarana transportasi jarak pendek, dari rumah ke rumah atau dari gedung ke gedung. Moda transportasi ini jelas ramah lingkungan jika dibandingkan naik ojek, taksi, atau mobil pribadi untuk jarak pendek.

Ketiga, connect. Agar berjalan kaki atau bersepeda terasa nyaman, antarblok atau gedung dibuat terkoneksi. Keempat, transit, yaitu memprioritaskan angkutan umum massal sebagai sarana transportasi bersama untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Angkutan umum massal dapat memindahkan atau mengantarkan jutaan warga kota ke tempat tujuan denan cepat dan nyaman, serta hemat bahan bakar.

Kelima, mix, yaitu mewujudkan ruang jalan umum yang memadai dan baik dapat mengakomodasi pergerakan warga kota ke tempat-tempat hunian tetap. Keenam, density, yaitu menyesuaikan kepadatam penduduk dengan kapasitas transportasi yang memadai. Tersedianya sarana transportasi yang memadai diharapkan mampu mengantarkan perjalanan jutaan warga ke tempat tujuan.

Ketujuh, compact. Merencanakan pusat kota baru yang kecil di pusat-pusat kota. Perlunya, kata Hook, untuk mendekatkan lokasi hunian dengan pusat-pusat aktivitas seperti perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, kantor pemerintah, maupun tempat ibadah. Kedelapan, shift. Mengatur, atau dalam bahasa lainnya membatasi kendaraan pribadi dan dialihkan menggunakan ke angkutan umum yang memadai. Caranya membatasi lahan parkir untuk mencegah penggunaan kendaraan bermotor pada jam sibuk. Hal itu dapat meminimalisasi kemacetan sekaligus membangun trek khusus untuk pesepeda dan pejalan kaki.

Sepuluh kota pilihan ang dapat menjadi contoh bagaimana menata kota secara baik dan manusiawi tersebut adalah Mexico City (Meksiko), New York (Amerika Serikat), Kopenhagen (Denmark), Hangzhoe (Tiongkok), Melbourne (Australia), Malmo (Swedia), Johannesburg (Afrika Selatan), Massena, Paris (Prancis), Zurich (Swiss), dan Curitiba (Brazil).

Di Hangzhoe, sekitar 43% perjalanan ditempuh dengan sepedaRatusan kilometer jalur sepeda dan bus rapid transit (BRT) tersedia. Bahkan, kota itu memiliki sistem bike sharing (stasiun sepeda) terbesar di dunia. Sejak diluncurkan pada 2008, bike shaing di sana memiliki 90 ribu unit sepeda dengan 1.700 stasiun. Bike sharing terkoneksi dengan bus kota atau busway, dan sistem parkir terpadu. Kopenhagen juga tercatat sebagai kota sepeda. Barcelona di Spanyol juga sudah pynya program bike sharing dengan istilah Bicing. “Kami berharap pemimpin nasional dan lokal di seluruh dunia dapat menggunakan konsep itu sebagai sumbe inspirasi,” kata Hook, saat membuka seminar tentang masa depan Kota Jakarta di Jakarta belum lama ini.

Bagaimana dengan Jakarta?

Lima tahun lalu, 66,62% wilayah darata kota Jakarta sudah terbangun. Hal itu ditandai dengan tertutupnya permukaan tanah oleh bangunan dan jalan. Ketika itu masih terdapat 9,79% ruang terbuka hijau (RTH) dan 23,59% lahan lainnya berpotensi menjadi RTH. Lahan berpotensi menjadi RTH tersebut meliputi halaman, pekarangan, dan lahan kosong milik pengembang.

Arsitek lanskap dari Univesitas Trisakti Nirwono Joga mengungkapkan, di Fukuda, Jepang, pemerintah kota memberlakukan hari tanpa kendaraan (car free day) setiap hari Jumat. Warga didorong bepergian memakai angkutan umum atau bersepeda. “Jakarta harus melakukan terobosan baru agar bebas dari polusi maupun banjir di kala musim penghujan,” kata dia.

Car free day sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada hari libur Minggu di sejumlah ruang jalan di lima wilayah. Menurut Joga, di Kopenhagen (Denmark) dan Busan (Korsel), warga diajak naik sepeda ke kantor atau bersekolah. Pemerintah setempat pun membuatkan fasilitas pendukung seperti jalur khusus sepeda, marka jalan khusus sepeda, tempat parkir khusus sepeda, bengkel dan toko sepeda, maupun penyewaan sepeda. Pihak ITDP mengusulkan ditetapkannya bike sharing di Jakarta dengan melibatkan sponsor. Sebab, investasi tiap stasiun sepeda diperkirakan membutuhkan dana sedikitnya Rp 400 juta.

Joga berharap Pemprov DKI membenahi tata ruang kota, terutama di kawasan bantaran kali. “Bentuk tim audit RTH terutama RTH privat di kavling-kavling gedung perkantoran dan mal,” kata koordinator penyusun Peta Hijau Jakarta (Jakarta Green Map) ini. Langkah lainnya, relokasi warga ke kawasan terpadu rumah lingkungan dengan pendekatan.

Sementara itu, pakar transportasi Darmaningtyas menyatakan, untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni, aspek transportasi juga harus dipikirkan. Dia sangat setuju dengan konsep bike sharing untuk menunjang sistem tranportasi massal terpadu. “Sistem park and ride sangat pas untuk memindahkan pemakaian kendaraan pribadi ke kendaraan massal. Karenanya tugas pemerintah menyelenggarakan sarana angkutan umum yang aman, nyaman, murah, dan terjangkau,” kata Darmaningtyas yang juga direktur eksekutif Institut Studi transportasi (Instran). (saksono)

Related posts