NERACA

Jakarta – Diawal tahun ini, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meraih kontrak senilai US$ 3,5 miliar jual beli batu bara dari anak usaha PT Indonesia Power untuk memenuhi pasotak batu bara. Disebutkan, dalam kontrak tersebut PTBA akan memasok batu bara sebanyak 51,8 juta ton untuk selama 10 tahun.

Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk, Joko Pramono mengatakan, nilai kontrak  tersebut masih estimasi dan belum bisa dipastikan karena harga jual yang ditetapkan oleh perseroan dengan PTIP mengacu pada harga batubara acuan dengan masa berlaku 1-31 Desember selama kontrak berlangsung, “Dalam kontrak tersebut dijelaskan bahwa sekitar 5.000 kcal/kg jenis batubara akan diserahkan melalui FOB Pelabuhan Tarahan,”katanya di Jakarta, Kamis (14/3).

Dia menjelaskan, nilai kontrak US$ 3,5 juta terdiri dari perhitungan harga batu bara sekitar US$ 60, ditambah dengan penyesuaian pengangkutan kereta api sekita US$ 9 dan dikalikan dengan 51,8 juta ton batu bara menjadi US$ 3,5 miliar. PTBA sendiri merupakan pemasok batu bara PLTU Suralaya sejak PLTU tersebut mulai beroperasi. Selama ini kontrak jual-belinya berlangsung dengan sistem CIF dengan volume sekira lima sampai enam juta ton per tahun.

Pada tahun ini, PTBA menganggarkan belanja modal sebesar Rp2,2 triliun atau naik dibandingkan anggaran sebelumnya sebesar Rp955 miliar. \\\"Anggaran tahun ini dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu, anggaran tersebut berasal dari kas internal, kita selama ini belum pernah pinjam dari bank,\\\"ujar Joko.

Dia mengungkapkan, rencananya belanja modal digunakan untuk pengembangan pembangkit Patuha, mendongkrak kapasitas, serta pengangkutan Pelabuhan Tarahan di Lampung dan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan.

Sementara terkait pembagian dividen, pihaknya masih belum menentukan besaran, karena harus melalui RUPS terlebih dulu. Namun pihaknya berjanji, bila sudah ditentukan, maka akan langsung diinformasikan.\\\"Belum ditentukan besarannya, kita harus RUPS dulu, tapi selama dua tahun berturut-turut kita bagikan dividen 60%,\\\"tuturnya.

Penurunan Laba

Kemudian, soal penurunan laba bersih, kata Joko Pramono, dikarenakan biaya operasional yang naik. Sebagai informasi, PTBA mencatatkan penurunan laba bersih sekitar 5,8% dengan total Rp 2,9 triliun dari tahun sebelumnya.

Untuk tahun ini, perseroan menargetkan penjualan tumbuh dari tahun sebelumnya sebanyak 35% yaitu menjadi 20,68%. Jumlah penjualan tersebut diharapkan sebanyak 18,22 juta ton dari produksi PTBA dan dari pihak anak perusahaan.

Menurut Joko, penurunan persentase laba bersih tersebut dikarenakan penurunan indeks harga pasar batubara dunia sekitar 20 - 30%. Padahal berdasarkan data yang dimiliki, PTBA sendiri berhasil meningkatkan pendapatan usaha Rp 11 triliun atau sekitar 9,6% lebih tinggi dibandingkan tahun 2011. Soal lonjakan harga batu bara, pihaknya mengklaim telah mengantisipasi bersama PT Kereta Api (KA) dengan meningkatkan kapasitas angkutnya menjadi 22,7 juta ton per tahun dimulai tahun 2014 hingga 2029.

Target Penjualan

Kemudian peningkatan pendapatan perseroan, kata Joko akan didapat berkat peningkatan penjualan mencapai 15,3 juta ton dari tahun sebelumnya yaitu 13,5 juta ton, “Untuk briket ada peningkatan produksi yaitu menjadi 28.000 ton dari tahun sebelumnya yang hanya menargetkan 6.000 ton. Kami sudah melakukan survei dengan pihak-pihak petani tembakau di Mataram dan sudah masuk tahap pembahasan\\\", tandasnya

Dia menuturkan, briket batubara terdekat adalah Gresik yang biasannya akan dikirim ke Mataram. Sebagai informasi, tahun 2012 lalu PTBA telah menandatangani kontrak jangka panjang pasokan batubara dengan PT Pupuk Indonesia sebanyak 68,6 juta ton selama 30 tahun. PTBA juga memiliki kontrak jangka panjang dengan PT sumber Segara Primadaya yang diketahui sebagai pemasok batubara sebanyak 4,5 juta ton untuk PLTU Cilacap di Jawa Tengah sejak 2012 hingga 2016.

Dalam bidang sektor pengembangan usaha, PTBA telah menyelesaikan pembangunan PLTU milik sendiri 3X10 MW di dekat tambang PTBA Tanjung Enim. Selain itu, pada akhir tahun ini akan menyelesaikan pembangunan PLTU 2X8 MW yang juga milik sendiri di Pelabuhan Tarahan di Bandar Lampung.

Soal kasus sengketa lahan dengan gubernur setempat hingga kerugian mencapai Rp 20 triliun, lanjut Joko, kasus tersebut telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada April lalu dan telah bergulir sejak 2004. (nurul)