Efisiensikan PLN Agar Tak Membebani Rakyat

Saat ini, Biaya Pokok Pengadaan (BPP) Listrik lebih besar dari tarif tenaga listrik (TTL).  Itu sebabnya, pemerintah mengeluarkan subsidi.  Besarnya subsidi tenaga listrik itu dari tahun ke tahun terus meningkat, kendati TTL-nya juga terus naik.

Contohnya, pada 2003, BPP rata-rata mencapai Rp 618/kWH. Sedangkan TTL-nya hanya Rp 561/kWH. Dari situ, pemerintah mengucurkan subsidi sebesar Rp 2,26 triliun. Sepuluh tahun kemudian, BPP diperkirakan sebesar Rp 1.136/kWH, TTL rata-rata Rp 813/kWH. Alhasil, subsidi yang harus dikeluarkan sebanyak Rp 78,63 triliun.

Dibandingkan dengan tingkat konsumsi listrik di kawasan ASEAN, Indonesia berada pada posisi paling bawah.  Pemakai listrik terbanyak adalah Brunei Darussalam dengan 8.662 kWH/kapita/tahun, disusul Singapura 7.949 kWH/kapita/tahun.  Berikutnya, Malaysia sebesar 3.614 kWH//kapita/tahun. Posisi Indonesia sebesar 590 kWH/kapita/tahun,  di bawah Pilipina. Konsumsi listrik di Indonesia hanya 1/15 Brunei, sangat rendah.

Asisten Departemen Urusan Energi dan Ketenagalistrikan Kementerian Koordinator Perekonomian Emi Perdana Hari mengatakan, selain mengurangi subsidi, pemerintah juga berupaya mengurangi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik melalui konversi energi pembangkit dari BBM ke batubara “Saat ini BPP listrik dari BBM paling mahal dibandingkan batubara yang sebesar US$ 4 sen per KWH,” tutur Emi.

Hal senada diungkapkan  Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Satya Zulfanitra . Dia mengatakan, sebanyak 71% BPP listrik bersumber dari bahan bakar primer yang digunakan. “Meski saat ini porsi BBM hanya 20% dari total energy mix, tapi mengontribusi paling besar dalam BPP listrik karena harga BBM paling mahal dibandingkan energi primer lainnya,” kata dia.

Menurut Emi,  kebijakan  pemerintah menaikkan TTL karena memang banyak permasalahan di sektor ketenagalistrikan. “Subsidi listrik mengorbankan anggaran untuk sektor infrastruktur dan industri. Subsidi listrik salah sasaran, karena yang menikmati subsidi adalah masyarakat menengah ke atas, padahal anggaran APBN untuk kebutuhan semua rakyat,” ujarnya.

”Kalau tarif listrik tidak dinaikkan, beban APBN akan berat. Kalau disubsidi terus-menerus, pembangunan tidak akan maju. Pembangunan pembangkit listrik untuk mencapai 5.000 megawatt tidak akan terealisasi,” kata Emi. Subsidi listrik pada APBN 2012 mencapai Rp 80 triliun. Jika tarif tak dinaikkan, kata dia,  subsidi akan sekitar Rp 100 triliun.

Sebagian membandingkan rendahnya TTL di Indonesia dengan negara lain. Namun hal itu tentu tak bisa dijustifikasi sebagai upaya menaikkan TTL agar sepadan dengan negara lain. Sebab, TTL itu harus disepadankan dengan besarnya pendapatan per kapita masing-masing negara. 

Kendati demikian,  pemerintah lebih suka menaikkan TTL.  Rencana, kenaikan TTL dibagi menjadi empat termin. Termin pertama dilakukan pada 1 Januari – 31 Maret 2013. Tahap kedua, pada 1 April – 30 Juni, tahap ketiga 1 Juli – 30 september, dan tahap akhir pada 1 Oktober – 31 Desember.

Karena itu, bisa jadi justru TTL di Indonesia termasuk mahal.  Itu sebabnya, Ketua Masyarakat Kelistrikan Indonesia Beni Marbun, pengurus YLKI Tulus Abadi berharap agar pemerintah dan PT PLN (persero) mau melakukan efisiensi atas BPP agar tak membebani rakyat. Hal senada juga dilontarkan Kepala Badan Geologi Nasional Kementerian ESDM Sukhyar di tempat terpisah.

Batubara Melimpah

Kementerian ESDM sudah mempunyai empat langkah efisiensi. Menurut Satya, empat langkah efisiensi biaya produksi harus dilakukan PLN. Keempat itu adalah program diversifikasi energi pembangkit BBM ke non BBM, program penurunan susut jaringan (losses), optimalisasi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batubara, serta meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam pembangkitan tenaga listrik.

Menurut Sukhyar, bentuk efisiensi energi itu antara lain dengan mengganti bahan penggerak pembangkit dari BBM ke batubara. Cadangan batubara nasional tiap tahun selalu surplus,  hingga akhirnya lebih banyak diekspor dari pada dikonsumsi sendiri. Sementara itu, ini ironis, PLN justru menggunakan BBM yang lebih mahal, karena sebagian impor.

Pada 2011, PLN masih membutuhkan 43 juta ton batubara, dan tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 90 juta ton. Untuk mencukupi kebutuhan hingga 2014, PLN bahkan tender mengadakan batubara sebanyak 20 juta ton tahun ini.  Angka itu tergolong kecil jika dibandingkan dengan cadangan batubara yang ada, yaitu sebanyak 28 miliar ton.

Sedangkan potensi eksporasi batubara dapat mencapai 161 miliar ton yang meliputi tambang terbuka 120 miiar ton dan tambang tertutup sebanyak 40 miliar ton. Produksi batubara tahun lalu mencapai 317 juta ton, dan tahun ini ditargetkan 360 juta ton. (saksono)

Perkembangan Subsidi Listrik

Tahun      BPP Rata-2          TTL Rata-2          Subsidi

                   (Rp/kWh)             (Rp/kWh)           (Triliun Rp)

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2003             618                        561                        3,36

2004             597                        584                        3,31

2005             710                        589                        10,64

2006             934                        622                        33,90

2007             920                        627                        37,48

2008             1.271                     651                        78,58

2009             1.009                     662                        53,72

2010             1.008                     703                        58,11

2011             1.251                     738                        93,18

2012*)          1.152                     729                        64,97

2013**)        1.163                     813                        78,63

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Keterangan: *)  alokasi APBN-P 2012,   **) alokasi APBN 2013

Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM