NERACA

Jakarta – Pengamat kebijakan UI menyoroti pengelolaan Kawasan Berikat Nasional (KBN) yang seharusnya profesional dan cepat tanggap dalam menghadapi dinamika pesatnya perkembangan pasar persewaan gudang (warehousing) seiring mendorong ekspor nonmigas Indonesia.

“KBN dibangun oleh pemerintah,untuk menyatukan kawasan industri ,dengan tujuan untuk memudahkan perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan produksi dan ekspor,” ujar Andrinof Chaniago, pengamat kebijakan UI kepada pers, Senin (11/3).

Apalagi, menurut dia, KBN dibangun oleh pemerintah untuk menggenjot ekspor nasional yang saat ini terlihat semakin melemah. Karena itu, direksi PT KBN harus mampu mengelola secara profesional. Misalnya dalam penetapan tarif sewa di wilayah itu, pengelola telah mempunyai surat ketetapan direksi (SKD) yang merupakan realisasi dari memorandum of understanding (MoU) antara penyewa dan pengelola, mengingat  70% penyewa gudang di KBN merupakan PMA.

\"Penetapan tarif harus standar sesuai SKD. ,Jangan seenaknya melanggar kontrak, sebab kalau para penyewa hengkang dari Indonesia, bagaimana? Semakin hancurlah ekspor Indonesia di mata dunia,\" ujarnya.

Pengusaha Resah

Sebelumnya sejumlah pengusaha (penyewa) di KBN Cakung merasa resah, akibat kebijakan direktur pemasaran yang seenaknya mengubah kebijakan tarif sewa tanpa mengindahkan perjanjian kontrak sebelumnya yang sudah disepakati oleh para penyewa.

“Kami terus terang keberatan dengan cara sepihak yang dilakukan direktur pemasaran KBN dalam mengubah penetapan tarif sewa, bahkan mengancam pengusaha yang tidak setuju, silakan hengkangdari KBN,” ujar pengusaha yang enggan disebutkan jati dirinya kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini.

Menghadapi sikap kepemimpinan direksi baru KBN tersebut, sejumlah pengusaha bukannya merasa takut, namun menantang segera hengkang dari KBN jika tidak tercapai kesepakatan negosiasi tarif sewa gudang, yang mengalami kenaikan cukup tinggi sekitar 150% hingga 200% dari tarif semula.

Andrinof menilai, kegiatan pemasaran belum berjalan optimal hal ini disebabkan oleh minimnyanetworking. Oleh karena itu untuk memperluas networking perusahaan dapat mempergunakan agen pemasaran atau properti yang memberikan fee sesuai kesepakatan.

Menurut dia, penerapan tarif sewa juga seharusnya adil, artinya tidak membedakan investor yang satu dengan yang lainnya karena bila terjadi perbedaan tarif terutama yang baru lebih rendah dari yang lama, hal ini akan menimbulkan masalah karena penyewa lama akan minta diberikan tarif sama dengan yang baru dan lebih murah.

“Seharusnya pemerintah tidak membiarkan hal ini terjadi, tetapi rawatlah yang sudah ada. Jangan sampai PMA tersebut hengkang, jadi bersikaplah profesional dan semua dapat dikomunikasikan dengan baik,” ujarnya.

Seperti diketahui publik, usaha pokok PT KBN adalah mengelola kawasan industri terpadu berstatus berikat yang berfungsi sebagai kawasan proses ekspor (export processing zone - EPZ) dan non berikat serta jasa pelayanan logistik yang meliputi usaha angkutan, mekanik dan dokumen (forwarding), dan pergudangan (warehousing).

Lebih lanjut Adrinof mengatakan, penetapan tarif sewa gudang di KBN sudah terikat dalam perjanjian kontrak yang merupakan addendum dari MoU. Direktur Pemasaran KBN tidak bisa mengubah harga sewa secara sepihak karena menyalahi perjanjian yang ada.