Hilirisasi Timah Masih Setengah Hati - Industri Minerba

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menilai upaya pemerintah dalam melakukan hilirisasi komoditas timah di dalam negeri masih setengah hati. “Dengan potensi bahan baku timah yang dimiliki Indonesia, khususnya yang ada di Bangka Belitung, sepantasnya Indonesia merajai pangsa pasar produk timah di pasar global,” katanya di Jakarta, Rabu (6/3).

Kebijakan pemerintah terkait mineral dan batubara, menurut Marwan, selama ini hanya fokus pada pertumbuhan ekspor, bukan pada sistem pengelolaan dan pengendalian cadangan minerba yang dimiliki Indonesia. “Khusus untuk timah, pada 2006 cadangan yang kita miliki sebesar 900.000 ton. Kalau setiap tahunnya diekspor sebesar 60.000 hingga 90.000 ton, maka cadangan yang kita miliki saat ini hanya tersisa untuk 10 hingga 12 tahun ke depan,” paparnya.

Jika tidak dikelola dengan benar, lanjut Marwan, potensi timah yang ada di Indonesia akan terus dinikmati oleh negara-negara lain. Pemerintah juga tidak tegas dalam menentukan lokasi pembangunan pabrik pengolahan timah yang saat ini justru dibangun bukan di Provinsi Bangka Belitung sebagai daerah penghasil bahan baku.

“Saya tidak habis pikir mengapa pabrik tin chemical yang nilai tambah produknya 20 kali lipat dari produk hulu justru dibangun di Banten, padahal seharusnya pabrik tersebut dibangun daerah penghasil agar royaltinya juga dinikmati oleh masyarakatnya,” tandasnya.

Sementara itu,Pemerintah Indonesia tetap akan melarang ekspor mentah bahan tambang untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri pada 2014. "Tidak ada ceritanya lagi kita menjadi bangsa yang mengekspor barang mentah tambah lagi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Hatta mengatakan, jika terus dibiarkan ekspor barang tambang mentah, Indonesia akan termasuk bangsa yang merugi. Sebaliknya, jika tidak dihentikan maka seluruh sumber daya alam yang kita miliki seperti nikel, bouksit, alumunium yang saat ini urutannya 1 sampai 5 dunia hanya akan habis begitu saja karena hanya digarap oleh non skill, di cangkul, lalu dibawa ke kapal untuk diproses di luar negeri. "Mereka memprosesnya menjadi barang jadi dan itu melibatkan para sarjananya. Negara pemasok bahan mentah tidak dapet apa. Malah bisa jadi hanya jadi beban bagi generasi penerusnya," katanya.

Ia menambahkan, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia pada 2025. Apalagi, saat ini negara-negara maju sedang mengalami ketuan sehingga pusat pertumbuhan bergeser ke Asia. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar ke 2 setelah China. Untuk menjadi negara terbesar, perlu peningkatan daya saing sains dan teknologi serta penambahan wirausaha-wirausaha baru. "Pertumbuhan wirausaha sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena jangan takut untuk mencoba," jelasnya.

Hatta menambahkan, dibutuhkan 2-4% wirausahawan muda sehingga Indonesia masuk kategori negara maju. Saat ini porsi wirausaha di Indonesia baru mencapai angka 1,4%. "Kewirausahaan menjadi kata kunci bangsa ini menjadi negara yang maju, bangsa yang bersaing dan bukan bangsa yang kalah," tegasnya.

Sulit Bangun Smelter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui, pembangunan pabrik pengolahan (smelter) bahan tambang mineral akan sulit tercapai pada 2014, meski sudah diterbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2013. Hal ini tentu akan mengganjal kebijakan hilirisasi minerba yang sesuai UU Minerba wajib dilaksanakan setahun lagi.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, UU No 4 Tahun 2009 memang mengamanatkan tahun 2014, tapi diperkirakan akan sulit. Menjelaskan, Inpres 3/2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian Di Dalam Negeri itu lebih pada kewajiban masing-masing instansi terkait dan sinkronisasi kebijakannya agar pembangunan "smelter" berjalan lebih cepat.

Dijelaskan Susilo, sampai saat ini, pihaknya memang telah menerima 158 proposal pembangunan "smelter" mineral yang diusulkan perusahaan tambang. Namun, jumlah tersebut dinilai pemerintah terlalu banyak. "Idealnya, sekitar 20-an," ujarnya akhir pekan lalu. Akan tetapi, menurut dia, dari 20-an "smelter" itu diperkirakan tidak terbangun juga pada 2014.

Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite mengatakan, dari sisi Kementerian ESDM, inpres itu ditekankan pada jaminan suplai bahan baku "smelter" dan produknya bagi kepentingan dalam negeri. "Kami sudah melakukan itu melalui kebijakan rekonsiliasi," jelasnya.

Thamrin juga telah menjamin ketersediaan energi listrik dan BBM untuk memenuhi kebutuhan "smelter". Dia memberi contoh, pihaknya menjamin kebutuhan bahan baku PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pascapengambilalihan oleh perusahaan Indonesia. "Kita rencanakan ada 'smelter' yang mengolah bauksit menjadi alumina sebagai bahan baku Inalum. Selama ini bauksit diekspor, lalu di luar negeri diolah menjadi alumina dan diiimpor ke Indonesia," tandasnya.

Dijelaskan Thamrin, meski "smelter" tidak terbangun di 2014, namun terpenting cadangan sumber daya alam masih tersimpan dan tidak cepat habis diekspor. "Tunggu saja sampai 'smelter' jadi. Kita harus ada 'security of suplai' sekaligus menjamin bahan baku bagi perusahaan 'smelter'," ungkapnya.

Related posts