Jerman Minati Proyek Petrokimia di Papua - Akan Beroperasi 2019

NERACA

Jakarta - Salah satu perusahaan Jerman, Ferrostaal GmbH , berniat ikut masuk dalam pembangunan satu proyek penanaman modal petrokimia-downstream di kawasan Papua Barat. Rencananya mulai tahun 2019 di Kabupaten Teluk Bintuni direncanakan pengoperasian kompleks instalasi petrokimia untuk menghasilkan metanol, propilen dan polipropilen dari gas bumi.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan Ferrostaal mengambil bagian sebagai developer dan investor pada proyek ini dan akan menstrukturkan investasi yang direncanakan, baik oleh mitra investasi luar negeri maupun lokal dari Indonesia. Sesuai dengan Letter of Intent dalam bulan-bulan berikut diadakan pembagian pengadaan gas pada pokoknya dari sumber daya alam daerah serta pembagian lahan bangunan dalam satu kawasan industri di Teluk Bintuni.

Menurut mantan Ketua Kadin itu, proyek ini berprospek untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar untuk pasar Indonesia karena pertambahan nilai yang diraih di dalam negeri yang besar. "Pertama Indonesia akan mengurangi impornya dengan nilai sampai 600 juta Dollar Amerika per tahun karena menggunakan produk akhir untuk pasar sendiri," papar Hidayat lewat siaran pers yang diterima Neraca, Senin (4/3).

Selain itu, Dr. Klaus Lesker, Direktur dari Ferrostaal GmbH mengutarakan instalasi ini dengan tekniknya yang terkembang mengakibatkan transfer teknologi dan menjamin adanya lowongan kerja yang berkelanjutan untuk sampai kira-kira 3000 karyawan langsung dan tidak langsung. Ini sama dengan kira-kira empat kali lipat dari lowongan kerja yang dihasilkan oleh produksi misalnya gas cair (LNG).

Jumlah Produksi

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Panggah Susanto, mengutarakan kalau instalasi setelah rampung direncanakan menghasilkan kira-kira 400.000 ton polipropilen per tahun. Bahan sintetik serta produk sampingan bensin (kira-kira 150.000 ton) dan gas cair (kira-kira 34.000 ton) akan dijual di pasar lokal, untuk menutupi kebutuhan yang meningkat dari ekonomi dalam negeri, dan untuk memajukan perkembangan negara dengan substitusi impor ini.

Polipropilen setelah polietilen adalah bahan sintetik terpenting kedua di seluruh dunia. Di Indonesia bahan ini secara primer digunakan di industri plastik untuk memproduksikan misalnya kotak kemasan, dan semakin banyak digunakan di industri otomotif dan mebel.

Lebih jauh lagi Panggah menerangkan proyek ini mendukung realisasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang tujuannya adalah industrialisasi yang berkelanjutan sampai tahun 2030 untuk mempercepat pembangunan ekonomi, khususnya di daerah Timur dari Indonesia.

"Indonesia menarik manfaat terutama dari teknologi alternatif untuk memproduksi polipropilen. Untuk memproduksi hanya digunakan gas bumi daerah dari sumber daya alam di Papua Barat, yang potensinya bisa memasok kompleks instalasi selama minimal 25 tahun," terang Panggah.

Sebelumnya, Panggah berharap nilai impor produk petrokimia Indonesia yang diprediksi bisa mencapai US$ 8 miliar pada 2013 mendatang bisa dikurangi. "Setiap tahun, kebutuhan produk petrokimia akan naik setidaknya sekitar 10 persen. Itu mengikuti pertumbuhan industri hilir pengguna. Tahun ini, impor petrokimia bisa mencapai US$ 6-7 miliar. Tahun depan bisa sekitar US$ 8 miliar," kata Panggah.

Menurut Panggah, untuk mengurangi ketergantungan impor, Kemenperin telah membuat peta rencana pengembangan industri petrokimia nasional dengan mencantumkan proyek-proyek investasi yang sedang dikaji dan ditargetkan sudah bisa dinikmati pada 2016-2017.

"Dalam peta rencana pengembangan industri petrokimia nasional, di dalamnya terdapat rencana pembangunan kilang di Balongan dan Tuban. Kapasitas setiap kilang tersebut dirancang masing-masing sebesar 300.000 barel per hari. Setiap kilang ditaksir menelan dana investasi US$ 8-9 miliar," ungkapnya.

Untuk menarik minat investor, kata Panggah, pemerintah telah menawarkan sejumlah insentif menarik berupa tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk barang modal atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

Related posts