Piutang Pajak Harus Dikejar

Kita tentu saja terkejut saat membaca laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan hingga akhir 2010 pemerintah masih memiliki piutang pajak sekitar Rp 70 triliun atau 70,7% dari keseluruhan piutang pada 2009. Sungguh luar biasa nilainya!

Berdasarkan data Ditjen Pajak, piutang pajak tersebut didominasi oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) yang rata-rata jumlah tunggakannya kecil. Tercatat ada 1,8 juta wajib pajak yang menunggak kewajiban membayar. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat; ada wajib pajak orang pribadi dan ada pula perusahaan.

Piutang pajak itu paling banyak PBB, karena walaupun nilainya kecil-kecil tetapi jumlahnya banyak, terutama di wilayah pedesaan. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengakui pihaknya mengalami kesulitan dalam menagih piutang pajak tersebut. Penyebabnya a.l. ada wajib pajak nakal yang sengaja melarikan diri dari kewajibannya dengan berbagai alasan, misalnya usahanya tutup. Di samping itu, banyak yang tidak lagi diketahui keberadaan atau alamat domisilinya.

Ada pula wajib pajak yang keberatan atas tunggakan pajak yang ditentukan oleh Ditjen Pajak, sehingga mereka melakukan upaya banding baik ke Pengadilan Pajak maupun ke Mahkamah Agung (MA). Persoalan bertambah panjang dan ruwet karena selama masih dalam proses banding si wajib pajak belum menganggap kewajiban membayar pajaknya sebagai piutang. Akibatnya, selama itu pula pajaknya belum bisa ditagih, kecuali setelah MA menyatakan pemerintah yang menang.

Khusus para penunggak pajak di daerah, terutama pedesaan, biaya penagihannya kadang-kadang lebih besar daripada nilai piutang pajaknya. Hal itu terjadi karena wilayahnya susah dijangkau, ditambah sarana transportasinya belum memadai. Sehubungan dengan itu Ditjen Pajak menegaskan akan memfokuskan diri pada pengejaran piutang dengan nilai yang besar. Instansi itu telah memperbaiki sistem, pengawasan, dan penegakan hukum sebagai upaya mengurangi piutang pajak.

Penting pula menjadi bahan pertimbangan bahwa piutang pajak memiliki masa kedaluwarsa. Setelah lewat 10 tahun pemerintah harus rela melepas piutang tersebut dari potensi penerimaan negara. Jadi, ada baiknya Ditjen Pajak beserta aparatnya di lapangan mendata, mengecek ulang, menyisir, dan mengejar para wajib pajak yang piutangnya masih memungkinkan ditagih. Dalam konteks ini, perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan membutuhkan penegakan hukum supaya menimbulkan efek jera.

Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini dikenal tidak kenal kompromi, seharusnya lebih proaktif turut membantu mengejar para penunggak pajak kepada negara. Jangan sampai nanti KPK terkesan tidak berdaya, sehingga penunggak pajak akhirnya memilih kabur ke luar negeri sebelum prosesnya sampai di KPK.

Sebab bukan rahasia umum lagi kuatnya jaringan mafia pajak di negeri ini sering dikaitkan rendahnya moral sejumlah aparat penegak hukum. Sudah banyak kasus negara dirugikan akibat adanya kongkalikong antara aparat pajak dan wajib pajak, demi kepentingan pribadi aparat pajak. Karena itu, membangun daya tahan dan mentalitas, antara lain harus ditopang oleh disiplin lewat efektivitas penjeraan yang kuat.

BERITA TERKAIT

Walikota Depok Berikan Award Wajib Pajak Teladan 2018

Walikota Depok Berikan Award Wajib Pajak Teladan 2018 NERACA Depok - ‎Walikota Depok Dr. KH. Mohammad Idris MA secara rutin…

MASALAH KEPATUHAN WP DIPERTANYAKAN - Kontribusi Pajak Orang Kaya Masih Minim

Jakarta-Pengamat perpajakan menilai, meski nilai harta orang terkaya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data majalah Forbes…

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Wisata Halal di 10 Destinasi Baru Indonesia

  Oleh:  Bima Setyo Wicaksono, GenBI  UPN Veteran Jakarta Sejak istilah wisata halal dikenalkan pada tahun 2015 di World Halal…

Bersatu Menangkal Paham Radikal di Tempat Ibadah

Oleh : Rahmat Kartolo, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Tujuan dari pendirian masjid sebenarnya untuk tempat bersujud, berkumpul menunaikan shalat, serta…

Tahun Pengelolaan Anggaran Tanpa APBN Perubahan

Oleh: Satyagraha Tahun 2018 hampir terlewati dengan sejumlah catatan pengelolaan makro ekonomi yang stabil dan kokoh dalam menghadapi kondisi global…