Jika kita  berjalan kaki di sepanjang jalan raya di kota besar seperti Jakarta, Bandung atau Surabaya. Maka kita akan menghadapi ancaman begitu besar pada jiwa kita. Pejalan kaki seperti tidak dihargai sama sekali, harus mengalah dari kendaran motor dan mobil. Bahkan ketika mau menyeberang pada jalan yang tidak tersedia jembatan penyeberangan, pejalan kaki harus mengalah pada kendaraan untuk lewat dahulu, padahal tempat penyeberangan itu terdapat zebra cross. Kejadian ini terlihat sebuah budaya hidup yang sangat penuh ironi, sepertinya pemilik kendaraan ikut alur pemikiran pemerintah, abai pada keselamatan jiwa mereka yang lebih lemah.

Dari fakta tersebut kita dapat menarik kesimpulan dan arah positif untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Trotoar sebagai tempat pejalan kaki di pinggir jalan hanya salah satu contoh infrastruktur yang seharusnya memberikan tempat dan perlindungan bagi pejalan kaki.

Tetapi semua itu harus didukung oleh penggunaan akan fungsi, pengamanan dan kontrol yang tepat. Selain harus mulai diterapkan pembagian jalan dengan tepat, antara jalur mobil besar, motor dan sepeda. Tanpa pengaturan yang jelas selalu akan terjadi kecelakaan, kemacetan dan korban jiwa yang berjatuhan setiap saat.

Ini adalah masalah pokok dalam transportasi dan tingkat kecelakaan tinggi merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur jalan yang tidak beperspektif pembangunan untuk masyarakat. Ada kesan selama ini pembangunan menggunakan perspektif  “kejar laba” bagi pengusaha dan pemerintah, sehingga mengorbankan masyarakat luas.

Kita merasakan pembangunan infrastruktur secara umum dan jalan secara khusus sejauh ini tidak pernah didasarkan atas kebutuhan besar masyarakat, tetapi lebih memberikan fasilitas kepada pengusaha, dalam hal ini investor. Karena faktor “kejar laba ” tersebut, maka penilaian atas kebutuhan masyarakat, kondisi tanah dan proses yang lebih manusiawi sering terabaikan.

Masyarakat seharusnya mulai sadar akan bahaya yang setiap saat menantinya, bentuk nyata atas kerakusan pembangunan ala kapitalisme, yang menjadi korban adalah masyarakat. Dalam ranah praktis seperti ini, maka seharusnya mulai menyatukan kekuatan bersama agar pembangunan yang dijalankan pemerintah berbasis kebutuhan masyarakat dengan proses keterlibatan penuh dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Walau pemerintah membangun trotoar bagi pejalan kaki, itu hanya sekedar formalitas. Selain lebarnya yang tidak sesuai, juga kegunaan trotoar banyak yang bergeser tanpa kontrol dari negara. Banyak pedagang menggunakan trotoar, karena pedagang tidak diberi tempat berdagang oleh negara. Mereka sering digusur oleh pemerintah, tetapi pedagang membayar pungutan uang ke aparat. Hal ini jelas menimbulkan kerugian kepada pihak pejalan kaki dan pedagang kecil.

Sekarang saatnya dituntut kesadaran dan keberanian kita sebagai masyarakat untuk menekankan proses pembangunan infrastruktur tersebut. Karena proses tersebut tidak terpisah dari kontrol masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang berasal dari uang rakyat.