GAMIS Turut Sosialisasikan Pemilukada 2013

Kota Sukabumi

Jumat, 22/02/2013

Kota Sukabumi

GAMIS Turut Sosialisasikan Pemilukada 2013

Sukabumi - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Masyarakat Independen (GAMIS) Sukabumi membagikan selebaran kepada warga Kota Sukabumi tentang mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sukabumi yang akan digelar tanggal 24 Februari 2013 mendatang.

Kegiatan yang melibatkan Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah, berawal di kantor DPRD Kota Sukabumi Jalan Ir H Juanda, kemudian di depan Toserba Yogya dan berakhir di jalan Jalan A Yani di depan Supermall.

Di tiga lokasi tersebut, mereka membagikan selebaran dan himbauan kepada masyarakat untuk mensukseskan Pemiliha Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi. “Intinya kami mensosialisasikan dan mengajak semua warga Kota Sukabumi untuk memberikan suaranya dan tidak lupa datang ke TPS pada tanggal 24 Februari 2013 mendatang”, ujar Ketua GAMIS Sukabumi Muhammad Rifki yang didampingi oleh salah satu anggota GMNI Fahmi, Rabu (20/2).

Dikatakan Fahmi, aksi damai ini mengajak kepada seluruh masyarakat yang sedang menghadapi pesta demokratis ini untuk mewujudkan Pemilukada yang demokratis, aman, damai dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. “Siapa pun yang terpilih jadi Walikota dan Walikota Sukabumi nanti, kita harapkan saja itu yang terbaik dan saling menjaga kondusifitas Kota Sukabumi”, kata dia. (arya)

Kota Sukabumi

Sukabumi - Kota Sukabumi merupakan peringkat ketiga di Jawa Barat (Jabar) dalam kasus Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS). Sementara di Jabar sendiri pengidap penyakit yang mematikan tersebut berjumlah 8.762 kasus. Pengidap HIV/AIDS di Kota Sukabumi berjumlah 654 kasus. dari jumlah itu, sebanyak 126 diantaranya merupakan temuan kasus baru pada tahun 2012. Hal itu dikatakan Humas Komisi Perlindungan Aids Provinsi Jabar Tri Irwanda, saat dialog bersama sejumlah media, di kantor Perwakilan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kota Sukabumi. Kamis (21/2).

Tri menambahkan, tidak ada satu daerah pun di Jawa Barat terbebas dari virus yang sampai detik ini belum ditemukan obatnya. Sebanyak 26 kota dan kabupaten di Jawa Barat, semua terdeteksi kasus HIV/AIDS. "Bila dibandgingkan dengan daerah lain yang ada di jawa barat, daerah Kabupaten Banjar yang paling rendah terdeteksi HIV/AIDS nya", kata dia.

Lebih jauh dia menjelaskan, akhir-akhir ini terjadi pergeseran modus penularan HIV/AIDS. Jika sebelum penularan didominasi melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian oleh pengguna Narkoba, kini penularan didominasi melalui kontak seksual. "Jadi kembali lagi didominasi melalui kontak seksual," katanya.

Dia menambahkan, untuk mencegah meluasnya virus yang melemahkan daya tahan tubuh tersebut harus dimulai dari individu. Caranya tidak melakukan kontak seksual dengan orang yang beresiko tinggi dan tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. (arya)

Komisi B DPRD Bogor

Ajak Pemkab Sukabumi Bahas Pendapatan Sektor Energi

Sukabumi - Komisi B DPRD Kabupaten Bogor, kunjungi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, guna membahas pendapatan perimbangan dari sektor energi panas bumi yang dikelola oleh Chevron. Kedatangan rombongan komisi B DPRD Bogor ini, diterima Assda IV Bidang Ekonomi, Pemkab Sukabumi di Pendopo Negara. "Kedatangan kami ke Kabupaten Sukabumi, ingin membicarakan peningkatan pendapatan bagi hasil dari panas bumi yang dikelola oleh Chevron," kata Ketua rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Bogor, Marsono, kepada NERACA Kamis (21/2).

Selain itu, kata dia mengajak Pemkab Sukabumi, mendesak Kementerian ESDM merubah aturan penerimaan pendapatan bagi hasi, serta melibatkan Pemkab Bogor dan Pemkab Sukabumi, terlibat dalam hal pengawasan jumlah produksi. "Sebab selama ini, Chevron sangat tertutup akan hasil produksi dari sumur panas bumi yang dihasilkan. Bahkan untuk mendapatkan data pun sulit," papar dia.

Chevron sebagai pengelola panas bumi yang berada di area Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, memiliki perbedaan sumber gas alam. "Tidak sama jumlah sumur yang ada di daerah Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Tetapi dalam bagi hasil daerah, nilainya sama yakni 32 persen. Ini karena kedua pemerintah daerah tidak bisa menghitung hasil produksi gas panas bumil papar dia.

Menanggapi hal itu, pihak Pemkab Sukabumi, melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak agar dewan mendorong adanya kesesuaian bagi hasil ke Dinas ESDM provinsi. "Kami berharap dewan melakukan upaya, agar pendapatan daerah dari bagi hasil meningkat," ujar Kepala Seksi Energi Dinas ESDM Kabupaten Sukabumi, Zaki.

Untuk mencapai adanya peningakatan pendapatan perimbangan ini, lanjut Zaki, banyak yang harus dipelajari. Mulai dari penguasaan undang-undang yang mengatur pendapatan daerah, dan menghitung jumlah produksi serta menyamakan persepsi Pendapatan Asli Daerah. "Ini bisa dilakukan dengan cara meminta perubahan persentase melalui Permen ESDM," kata Zaki.

Sementara pihak DPRD Kabupaten Bogor mengajak Pemkab Sukabumi, melalui DPRD, berkunjung ke DPR RI guna membahas hal tersebut. "Bila perlu kita minta agar merevisi Undang-undang ke MK, agar semua pihak puas," terang Marsono.

Selain itu, tambah dia, melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM supaya adamengkaji ulang persentase pendapatan dari sisi produksi. "Dan kita meminta hak Kontrol bersama-sama yang dilakukan oleh Pemkab Bogor dan Sukabumi. (ron)