"Goda" Investor, Pemerintah Naikkan Harga Listrik EBT

Jumat, 22/02/2013

NERACA

Jakarta - Demi meningkatkan investasi dalam Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemerintah telah menaikan harga jual listrik dari pengembangan pembangkit listrik tenaga mini, biomassa (sampah), panas bumi, dan mikro hidro.

"Selepas mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam pembangkit listrik, harga jual EBT dinaikkan agar ada investor yang tertarik kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru dan Terbarukan (PLT EBT)," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut dia, cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menaikkan harga yaitu dengan menggunakan metode Feed in Tarif (FIT) yang tertera dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.22/2012 untuk Panas Bumi dan Permen ESDM No.4/2012 untuk Biogas, Biomassa dan Sampah Kota. Lebih lanjut lagi, Susilo mengatakan bahwa pemerintah telah mengatur harga PLT EBT diantaranya, PLT Biomassa dari harga Rp 656 per kilowatt hour (kWh) naik menjadi Rp 850-1.250 per kWh, lalu PLT Panas Bumi dari harga maksimalnya USD9,7 sen per kWh berubah menjadi USD10-18,5 sen per kWh.

Selain itu juga, tambah Susilo, beberapa PLT EBT yang aturan FiT nya sedang dalam tahap finalisasi yaitu, PLT Mini dan Mikro Hidro dari harga Rp656 per kWh naik menjadi Rp 800-1.600 per kWh, PLT Sampah Kota dari Rp850 per kWh naik menjadi Rp1.250-1.450 per kWh. "Sesudah ketentuan harga yang telah dinaikkan, kita juga menentukan harga untuk PLT Surya dan PLT Bayu," ucap Susilo.

Jadi, lanjut Susilo, penentuan harga PLT Surya, dalam aturan FiT listriknya akan dihargai berkisaran USD25-30 sen per kWh, dan PLT Bayu listriknya berkisaran dari Rp1.250-1.810 per kWh."Semoga dengan membaiknya harga PLT EBT, maka diharapkan akan menarik minat investor," tuturnya.

Mengenai harga jual listrik, kata dia, hal itu tergantung tempat, daerah perintis, dan keekonomian proyek. Pemerintah juga sudah mewajibkan PLN membeli listrik sesuai permen. "Dengan demikian, soal harga tidak menjadi alasan lagi," ujarnya. Untuk itu, Ia meminta kepada semua pihak untuk tidak melihat harga jual EBT yang mahal. Pasalnya, mahal dalam arti terkompensasi dengan manfaat yang jauh lebih besar terutama minim polusi. Apalagi, tambahnya, prosentase pemanfaatan EBT hanya kecil, sehingga tidak banyak memakai anggaran subsidi dibandingkan BBM, gas, atau batubara. "Jadi, kalau mahal sedikit, tidak apa-apa," katanya.

Ia juga mengatakan, selain harga, kendala pengembangan EBT lain yang juga telah dan sedang diatasi pemerintah adalah pendanaan dan tumpang tindih lahan. Dari sisi pendanaan, investor kurang bergairah karena ketiadaan jaminan atas pembayaran dan perbankan juga kurang tertarik.

Terkait lahan, menurut dia, karena sebagian besar proyek EBT berlangsung di kawasan hutan, sehingga sering kali terkendala peraturan maupun pemanfaatan lahan. Pemerintah, lanjutnya, sudah meminta daerah lebih kooperatif dengan proyek EBT, karena listrik yang dihasilkan untuk daerah juga. Sesuai Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006, pemanfaatan EBT dalam bauran energi ditargetkan 17% pada 2025. Per 2011, porsi EBT masih 5,7%, lainnya minyak 49,7%, gas 20,1%, batubara 24,5%. Pada 2025, target bauran energi adalah minyak 20%, gas 30%, batubara 33%, dan EBT 17%.

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dinilai bisa menjadi jalan keluar dari masalah kelistrikan seperti kenaikan TDL dan rencana pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan sumber daya energi terbarukan seperti air, panas bumi, sinar matahari, dan angin, seharusnya saat ini Indonesia sudah lepas dari ketergantungan terhadap energi fosil. "Selama pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), pembengkakan subsidi listrik akan terus menjadi masalah yang ujung-ujungnya berimbas pada kenaikan TDL," ujar Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi.

Selain itu, imbuhnya, pemerintah harus mendorong PLN untuk mengembangkan pembangkit yang menggunakan sumber energi terbarukan. "Namun ini baru bisa diwujudkan apabila pemerintah juga memiliki kebijakan yang pasti untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik. Krisis pasokan listrik, BBM dan gas saat ini karena pemerintah terlalu berorientasi ekspor komoditas fosil dan mengenyampingkan pengembangan energi alternatif," paparnya.