Percepat Sertifikasi Rumah Murah, REI Bikin Satgas

Jumat, 22/02/2013

NERACA

Jakarta - Real Estate Indonesia (REI) menilai bahwa proses sertifikasi masih membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan membuat Satuan Tugas (Satgas) percepatan pelayanan setifikat tanah.

"Kami telah meminta bantuan audiensi kepaa Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Menteri Perindustrian M.S Hidayat yang juga sebagai Dewan Kehormatan REI. Pokoknya kami ingin berusaha membantu masyrakat berpenghasilan bawah untuk mendapatkan rumah murah," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan REI, F.X Teguh Kinarto di Jakarta, Kamis (21/2).

Tak hanya membentuk Satgas, pihaknya juga meminta agar mempermudah, menyederhanakan dan mempercepat pemberian sertifikat tanah untuk rumah murah harga dibawah Rp100 juta. Pemberian sertifikat rumah murah, menurut Teguh, membutuhkan waktu yang lama sehingga merugikan masyarakat. "Saat ini, untuk mendapatkan sertifikat rumah murah butuh waktu 2 bulan sampai dengan 2 tahun," ujarnya.

Beberapa daerah, lanjut Teguh, masih memungut biaya yang tinggi dalam pembuatan sertifikat rumah murah. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat yang ingi mempunyai rumah. "Masih ada beberapa daerah yang memungut bayaran dalam proses pembuatan sertifikat. Yang paling penting, pemerintah mempunyai political will untuk memprioritaskan pengembang kecil membangun rumah dibawah harga Rp100 juta," paparnya.

Teguh juga menuturkan, bahwa pengurusan sertifikasi yang memakan waktu lama itu akan membuat biaya produksi meningkat karena bunga kredit perumahan dari bank juga terus bergulir. Pengembang juga tidak bisa memberikan kredit pemilikan rumah karena landasan hukum yang memayungi pembangunan tidak ada. "Karena kalau sertifikat ini lama, ada cost tambahan padahal realisasi juga belum dilaksanakan. Pengembang tidak bisa memberikan KPR tanpa ada landasan yang jelas," ujarnya.

Izin Dibebaskan

Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terus mengupayakan agar sejumlah biaya dalam pembangunan rumah wong cilik segera dibebaskan. Terkait pembebasan biaya sertifikasi tanah, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz sudah menyampaikan surat usulan ke BPN. Sejumlah beban biaya lainnya yang mau diupayakan untuk dibebaskan meliputi SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), penyambungan listrik dan gambar instalasi listrik, serta pembebasan beban biaya untuk pengembangan air minum. "Pemerintah saat ini mengupayakan penurunan harga jual rumah sejahtera bagi MBR," katanya.

Tak hanya itu, Kemenpera juga berusaha menurunkan harga jual rumah sejahtera itu lewat pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada pengembang. Bantuan PSU itu berupa jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum, jaringan listrik, persampahan dan pengolah air limbah yang akan dilaksanakan dengan sistem reimbursement.Mengingat terbatasnya kapasitas APBN, kata Djan, perlu kepastian dukungan dari APBN dan pencarian sumber pendanaan lain, seperti penyelenggaraan tabungan perumahan.

Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera, Pangihutan Marpaung menambahkan bahwa negara kita mengalami kekurangan rumah atau backlog sebesar 80% dari total kebutuhan rumah 700 ribu unit per tahun. Sementara, pengembang hanya mampu memenuhi 150 ribu unit atau 20% kebutuhan rumah. "Backlog terus meningkat karena penyediaan rumah yang tidak seimbang dengan permintaan," ujarnya. Faktor penyebab lainnya adalah rendahnya daya beli masyarakat, birokrasi yang rumit, mahalnya perizinan, biaya sarana dan prasarana umum yang meningkat.

Kendala Rumah Murah

Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menjelaskan pemenuhan kebutuhan rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnnya di Jakarta masih menjadi hal yang mustahil. Ia menilai, ada tiga persoalan yang menjadi penghambat dalam penyediaan rumah murah di Jakarta.

Menurut dia, permasalahan yang ada saat ini merupakan akumulasi sejak dulu. Tetapi bukan tidak mungkin pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo saat ini dapat berupaya meminimalkan permasalahan tersebut. "Yang menghambat itu manusia, tanah, dan pengembangnya," kata Yayat. Manusia yang Yayat maksud adalah oknum staf pemerintah daerah yang belum menyadari fungsinya sebagai pelayan warga masyarakat. Sehingga tidak menyadari apa saja kebutuhan warganya.

Kendala kedua yaitu faktor tanah, lahan dengan harga terjangkau sudah sulit ditemukan. Tingginya arus urbanisasi membuat perputaran uang pun menjadi tinggi di Ibukota Jakarta. Hal itu berimbas pada tingginya capital gain yang di satu sisi baik bagi investasi, tetapi di sisi lain buruk bagi upaya penyediaan lahan untuk perumahan murah. "Kalau harga tanah mahal, tentu saja tidak bisa membangun rumah dengan harga terjangkau di situ," ujar Yayat.

Kendala ketiga adalah faktor pengembang. Ini masih berhubungan dengan tingginya harga lahan di Jakarta. Hal ini membuat pengembang yang secara naluriah mencari keuntungan tinggi, tidak tertarik mengembangkan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena tidak menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Karena itu, Kemenpera terus melakukan berbagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah murah. Salah satunya adalah menaikkan harga rumah bebas PPN dari Rp70 juta per unit menjadi maksimal Rp88 juta per unit.“Kami sudah menyurati Me­keu supaya penghapusan PPN dinaikkan jadi Rp88 juta dari Rp70 juta,” katanya.