RSBI Resmi Jadi Sekolah Reguler

Semua sekolah yang telah mendapatkan izin dari Kemdikbud sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) resmi berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Eks sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional resmi kembali menjadi sekolah reguler. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang diteken Mendikbud pada Rabu, 30 Januari 2013 kemarin, ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah, yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau menejemen sekolah.

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

"Sekolah reguler itu maknanya sekolah biasa. Selesaikan dulu. Nanti setelah itu pada saat menjelang tahun ajaran baru kita akan menetapkan bagaimana mengelola eks RSBI itu," kata Mendikbud Mohammad Nuh usai memberikan keterangan pers tentang anggaran kurikulum 2013 di Kemdikbud, pekan lalu.

Sementara terkait pembiayaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah eks RSBI. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI.

Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan menejemen berbasis sekolah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu, kata Mendikbud. "Pungutan itu memang tidak boleh, tetapi bukan berarti menutup sumbangan masyarakat, masyarakat boleh berpartisipasi," tegas Menteri Nuh.

Dalam kebijakan yang diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012, yang mengabulkan permohonan Koalisi Pendidikan ke MK tersebut juga diatur pembagian tanggung jawab baik pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan SNP.

Adapun pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap bertanggung jawab membina sekolah eks RSBI. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing. Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi.

BERITA TERKAIT

Salurkan Dana Bantuan Pasca Gempa - XL Axiata Bangun Gedung Sekolah di Lombok Utara

Belum berakhir PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) membantu pemulihan wilayah Lombok pasca gempa tahun lalu. Kini XL Axiata kembali…

HSF Resmi Jadi Pengendali Baru Saham KMTR

HSF (S) Pte. Ltd. (HSF) tercatat menjadi pengendali saham baru PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) melalui penerapan penerbitan saham baru…

Obligasi Tiphone Resmi Tercatat di Bursa

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mencatatkan dan memperdagangkan obligasi berkelanjutan II Tiphone Mobile Indonesia Tbk…

BERITA LAINNYA DI PENDIDIKAN

Literasi Kurang Efektif Tangkal Hoaks

    Pakar Saraf dari Institut Pertanian Bogor Berry Juliandi menyampaikan bahwa literasi informasi kurang efektif menangkal penyebaran kabar bohong…

Aborsi Jadi Fenomena Seperti Gunung ES di Kalangan Remaja

    "Saya ditanya oleh bidan, mau melihat anak saya tidak. Saya jawab, tidak. Tapi bidan itu bilang, masa tidak…

Peran Universitas Di Masa Depan

      Anggota komunitas Global University Leaders Forum bertemu di Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) 2019…