RSBI Resmi Jadi Sekolah Reguler

Semua sekolah yang telah mendapatkan izin dari Kemdikbud sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) resmi berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Eks sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional resmi kembali menjadi sekolah reguler. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang diteken Mendikbud pada Rabu, 30 Januari 2013 kemarin, ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah, yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau menejemen sekolah.

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

"Sekolah reguler itu maknanya sekolah biasa. Selesaikan dulu. Nanti setelah itu pada saat menjelang tahun ajaran baru kita akan menetapkan bagaimana mengelola eks RSBI itu," kata Mendikbud Mohammad Nuh usai memberikan keterangan pers tentang anggaran kurikulum 2013 di Kemdikbud, pekan lalu.

Sementara terkait pembiayaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah eks RSBI. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI.

Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan menejemen berbasis sekolah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu, kata Mendikbud. "Pungutan itu memang tidak boleh, tetapi bukan berarti menutup sumbangan masyarakat, masyarakat boleh berpartisipasi," tegas Menteri Nuh.

Dalam kebijakan yang diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012, yang mengabulkan permohonan Koalisi Pendidikan ke MK tersebut juga diatur pembagian tanggung jawab baik pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan SNP.

Adapun pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap bertanggung jawab membina sekolah eks RSBI. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing. Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi.

BERITA TERKAIT

Orori Indonesia Jadi Reseller Resmi Antam

PT Orori Indonesia (Orori), sebagai perusahaan penjualan perhiasan online resmi menjadi "reseller" emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam).”Orori menjadi jembatan…

Honor 10 Lite Smartphone Berbasis Android Pie Resmi Dirilis

Setelah meluncurkan Honor Magic 2, vendor smartphone asal Tiongkok ini merilis Honor 10 Lite. Ini adalah smartphone berbasis Android Pie…

Wakil Ketua MPR RI - Pancasila Lebih Efektif Diajarkan di Sekolah

Mahyudin Wakil Ketua MPR RI Pancasila Lebih Efektif Diajarkan di Sekolah  Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menilai empat…

BERITA LAINNYA DI PENDIDIKAN

Film "Prasangka" Juarai Lomba Film Pendek Koperasi

Tiga film pendek terbaik berhasil memenangkan Lomba Film Pendek Koperasi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM Oktober 2018.  Ketiga film…

Pegawai Kemenkop dan UKM Lakukan Aksi Galang Dana Untuk Korban Bencana

Pegawai Kementerian Koperasi dan UKM melakukan aksi penggalangan dana bagi korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.…

Presiden Setujui Pendirian Universitas Persis

      Presiden Joko Widodo menyetujui pendirian Universitas Persis sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) agar…