RSBI Resmi Jadi Sekolah Reguler

Semua sekolah yang telah mendapatkan izin dari Kemdikbud sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) resmi berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Eks sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional resmi kembali menjadi sekolah reguler. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang diteken Mendikbud pada Rabu, 30 Januari 2013 kemarin, ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah, yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau menejemen sekolah.

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

"Sekolah reguler itu maknanya sekolah biasa. Selesaikan dulu. Nanti setelah itu pada saat menjelang tahun ajaran baru kita akan menetapkan bagaimana mengelola eks RSBI itu," kata Mendikbud Mohammad Nuh usai memberikan keterangan pers tentang anggaran kurikulum 2013 di Kemdikbud, pekan lalu.

Sementara terkait pembiayaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah eks RSBI. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI.

Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan menejemen berbasis sekolah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu, kata Mendikbud. "Pungutan itu memang tidak boleh, tetapi bukan berarti menutup sumbangan masyarakat, masyarakat boleh berpartisipasi," tegas Menteri Nuh.

Dalam kebijakan yang diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012, yang mengabulkan permohonan Koalisi Pendidikan ke MK tersebut juga diatur pembagian tanggung jawab baik pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan SNP.

Adapun pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap bertanggung jawab membina sekolah eks RSBI. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing. Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi.

BERITA TERKAIT

KPK Tekankan Pentingnya Kurikulum Antikorupsi Masuk Sekolah-sekolah

KPK Tekankan Pentingnya Kurikulum Antikorupsi Masuk Sekolah-sekolah NERACA Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan pentingnya kurikulum antikorupsi masuk sekolah-sekolah dalam…

Wakil Presiden - Mutu Sekolah Favorit Tidak Turun Dengan Sistem Zonasi

Jusuf Kalla Wakil Presiden Mutu Sekolah Favorit Tidak Turun Dengan Sistem Zonasi  Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem…

Mitsubishi Eclipse Cross Resmi diperkenalkan di Indonesia

NERACA   Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) tadi malam baru saja memperkenalkan model terbaru di…

BERITA LAINNYA DI PENDIDIKAN

Tata Cara Sembelih Hewan Secara Halal

Masyarakat Juru Sembelih Halal (Juleha) hadir untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia terkait tata cara menyembelih hewan secara halal. Salah satu…

Lulus Modal IPK Tinggi Itu Masa Lalu

      Rektor Universitas Negeri Padang Prof Ganefri menyatakan, lulusan perguruan tinggi hanya bermodalkan capaian indek prestasi kumulatif (IPK)…

6 Bahasa PBB Yang Layak Dipelajari

    Orang yang tertarik pada bahasa asing juga cenderung tertarik pada kancah internasional. Oleh karena itu, Persatuan Bangsa Bangsa…