RSBI Resmi Jadi Sekolah Reguler

Semua sekolah yang telah mendapatkan izin dari Kemdikbud sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) resmi berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Eks sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional resmi kembali menjadi sekolah reguler. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang diteken Mendikbud pada Rabu, 30 Januari 2013 kemarin, ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah, yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau menejemen sekolah.

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

"Sekolah reguler itu maknanya sekolah biasa. Selesaikan dulu. Nanti setelah itu pada saat menjelang tahun ajaran baru kita akan menetapkan bagaimana mengelola eks RSBI itu," kata Mendikbud Mohammad Nuh usai memberikan keterangan pers tentang anggaran kurikulum 2013 di Kemdikbud, pekan lalu.

Sementara terkait pembiayaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah eks RSBI. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI.

Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan menejemen berbasis sekolah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu, kata Mendikbud. "Pungutan itu memang tidak boleh, tetapi bukan berarti menutup sumbangan masyarakat, masyarakat boleh berpartisipasi," tegas Menteri Nuh.

Dalam kebijakan yang diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012, yang mengabulkan permohonan Koalisi Pendidikan ke MK tersebut juga diatur pembagian tanggung jawab baik pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan SNP.

Adapun pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap bertanggung jawab membina sekolah eks RSBI. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing. Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi.

BERITA TERKAIT

Investree Resmi Kantongi Izin OJK

    NERACA   Jakarta - PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai pionir marketplace lending di Indonesia resmi mengantongi Izin…

Realme C2 dan 3 Pro Resmi Masuk Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta – Memulai debutnya di India, akhirnya Realme C2 dan Realme 3 Pro resmi masuk ke pasar Indonesia.…

Pemkab Serang Targetkan 2020 Tidak Ada Sekolah Rusak

Pemkab Serang Targetkan 2020 Tidak Ada Sekolah Rusak   NERACA Serang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, terus melakukan perbaikan sekolah maupun…

BERITA LAINNYA DI PENDIDIKAN

Merajut Jaring Literasi Baca Anak

    "Halo, perkenalkan, namaku Ceta. Aku mau ajak teman-teman di sini untuk bermain tebak-tebakan. Mulai dari kelompok perempuan dulu,…

Tips Mengajak Anak Berpuasa

    Memasuki Ramadan, maka umat Islam akan mulai ibadah puasa. Tidak jarang anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan pun…

Pentingnya Peran Peneliti untuk Mitigasi Bencana

  Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Sunarti Purwaningsih menilai pentingnya peran peneliti dan…