KRL Ekspres Jangan Dihapuskan

Sehubungan dengan rencana pengoperasian KRL Commuter Line yang berhenti di setiap stasiun di Jabodetabek mulai 2 Juli 2011, kami meminta pimpinan PT KRL Commuter Jabodetabek (KCJ) untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Pasalnya, penghapusan KRL Ekspres merupakan tindakan sewenang-wenang atas pelayanan publik, yang berdampak pada kerugian penumpang jasa KRL Ekspres selama ini.

Kami melihat di balik keputusan pimpinan PT KCJ ternyata terselip upaya menaikkan harga jual tiket KRL AC Ekonomi yang semula Rp 4.500 (Bekasi-Jakarta) dan Rp 5.500 (Bogor-Jakarta) menjadi rata-rata Rp 8.000. Ini merupakan strategi licik PT KCJ dengan mengorbankan fasilitas KRL Ekspres, yang selama ini sudah cukup membantu mempercepat angkutan pegawai sampai ke kantornya lebih cepat.

Jadi, gagasan pengoperasian KRL Commuter Line yang seolah-olah ekonomis, pada kenyataannya berdampak merugikan masyarakat. Padahal sesuai teori konsumen, pihak PT KCJ seharusnya mempertahankan KRL Ekspres sesuai kehendak masyarakat pengguna KRL. Karena kebijakan penghapusan KRL Ekspres hanya kedok untuk menutupi kenaikan tarif KRL AC Ekonomi.

John Kusuma, Jakarta

Email: johnkusuma31@yahoo.com

BERITA TERKAIT

Cabut Stiker Mubazir di KRL

Jika pelayanan belum optimal selama ini, direksi PT KAI/KCI jangan membuat resah penumpang KRL CommuterLine. Pasalnya, stiker di dalam gerbong…

Memilih Pemimpin Amanah, Jangan yang Hidup Mewah

  Oleh : Joko Aristanto, Pemerhati Ekonomi, Sosial dan Politik               Posisi ke-85 pada daftar 100 orang terkaya di…

KRL Dilarang Berhenti di Gambir

Rasanya omong kosong soal integrasi moda transportasi di Jakarta, jika KRL CommuterLine sampai sekarang dilarang berhenti di stasiun Gambir, Jakarta…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pemerintah Perlu Waspadai Radikalisme

  Oleh : Desy Wulandari, Pengamat Sosial, Ekonomi dan Politik                   Beredar kabar terbaru mengenai radikalisme yang sedang disebar…

Cukai Vape Diberlakukan, Langkah Tepat Pemerintah

Oleh: Abdur Rozid, Mahasiswa PKN STAN Epidemi masalah tembakau akibat rokok merupakan salah satu ancaman terbesar kesehatan masyarakat yang saat…

Menyoal Rencana Amandemen Ke-6 PP Nomor 23/2010

Oleh: Pril Huseno Rencana pemerintah untuk kali yang ke-6 mengamandemen Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan…