Pengusaha Minta Dana BK CPO untuk Hilirisasi

Rabu, 06/02/2013

NERACA

Jakarta – Gabungan Industri Minyak Sawit Nabati Indonesia (GIMNI) menerima kebijakan pemerintah menaikkan Bea Keluar (BK) minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dari 7,5% menjadi 9%. Namun dana hasil penerapan BK CPO harus dimanfaatkan untuk mengembangkan industri hilir komoditas kelapa sawit.

“Pemerintah harus melakukan hilirisasi industri kelapa sawit di dalam negeri untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Selain itu, pemerintah tidak terlalu terpengaruh dengan langkah Malaysia yang menurunkan BK CPO, justru menaikkan BK CPO dari 7,5% pada bulan lalu menjadi 9%,” kata Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, di Jakarta, Selasa (5/2).

Menurut Sahat, tingginya penerapan BK CPO bisa mendorong hilirisasi CPO di dalam negeri dan produk-produk hasil olahan dalam negeri harus lebih kompetitif dibandingkan dengan produk lainnya. “Saat ini, kapasitas pabrik Indonesia mencapai 1.000 ton per hari dan Malaysia hanya 600 ton per hari. Namun, infrastruktur seperti pelabuhan harus segera dibenahi untuk mendorong hilirisasi CPO,” paparnya.

Dia menjelaskan, untuk melakukan ekspor dari Malaysia ke Rotterdam, harus mengeluarkan biaya sebesar US$65, itupun termasuk handling di pelabuhan. “Tetapi berbeda dengan biaya Indonesia ke Rotterdam yang menelan biaya sekitar US$85. Itu lantaran dari Kalimantan harus melalui Pelabuhan Dumai atau Belawan yang berada di Sumatera terlebih dahulu sebelum bertolak ke negara tujuan,” ujarnya.

Sahat menambahkan, kebijakan BK akan mendukung peningkatan investasi terutama di sektor hilir, seperti refine oil dan oleochemical. “Pada tahun lalu, investasi sudah mencapai US$1,02 miliar. Pada periode 2013-2015 diperkirakan meningkat menjadi US$2,3 miliar,” bilang Dia.

Hilirisasi Lamban

Sebelumnya, Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Aryan Warga mengatakan bahwa perkembangan industri hilir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Indonesia masih berjalan lamban, setidaknya dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia saat ini baru bisa menghasilkan 47 produk turunan CPO, sedangkan Malaysia sudah mencapai 100 produk turunan.

Meski berjalan lambat, lanjut dia, jumlah produk turunan CPO Indonesia sudah membaik ketimbang beberapa tahun sebelumnya yang hanya menghasilkan 23 produk turunan. "Kami memacu hilirisasi yang akan menghasilkan nilai tambah berlipat. Semakin ke hilir, nilai tambahnya semakin tinggi,” ujar Aryan.

Pada dasarnya, pengolahan kelapa sawit merupakan suatu proses terhadap tandan buah segar (TBS) menjadi CPO yang berwarna kuning dan minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) yang jernih. CPO dan PKO banyak digunakan sebagai bahan industri pangan (minyak goreng dan margarin), industri sabun (bahan penghasil busa), industri baja (bahan pelumas), industri tekstil, kosmetik, dan sebagai bahan bakar alternatif (biodisel). CPO juga dapat diolah menjadi bahan kimia, seperti methyl ester, asam lemak (fatty acid), dan gliserin (glycerine).

Di Indonesia, turunan produk CPO banyak digunakan industri pangan berupa minyak goreng, margarin, shortening, dan vegetable ghee. Turunan produk CPO pada industri oleokimia, antara lain berupa fatty acids, fatty alcohol dan glycerin, dan biodiesel.

Menurut Aryan Warga, sejak pemerintah menerapkan bea keluar (BK) CPO, industri hilir CPO di Indonesia kian berkembang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 67/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan BK dan Tarif BK menyebutkan, ekspor CPO dikenakan BK dari 0-25% tergantung perkembangan harganya di Rotterdam, Belanda. Namun, pemerintah akhirnya menurunkan besaran BK menjadi 22,5% setelah pengusaha perkebunan sawit memprotesnya. Besaran BK itu diatur melalui PMK No 128/2011 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar pada 15 Agustus 2011.

Aryan menegaskan, pemberlakuan BK CPO berdampak baik pada peningkatan hilirisasi di dalam negeri, terbukti dengan peningkatan jumlah produk turunannya. Sebaliknya, utilisasi industri olein di Malaysia anjlok. "Dia (Malaysia) membutuhkan bahan baku dari kita. Sejak pemberlakuan BK, pasokan ke sana berkurang, utilisasi produksinya anjlok menjadi 50%. Artinya, pemberlakuan BK itu ampuh," ujar Aryan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sait Indonesia (Gapki) mencatat, saat ini terdapat 1.911 industri sawit di Indonesia yang menghasilkan 23,5 juta ton CPO dari area 8,2 juta hektare lahan. Gapki menyarankan, besaran BK CPO dan hilirnya perlu dikaji kembali. "Level BK untuk produk hilir sebaiknya dinolkan dan level untuk CPO dikurangi," kata Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan.

Menurut Fadhil, fungsi instrumen BK CPO tidak efektif dan tumpang tindih. Di satu sisi, kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lain, BK CPO untuk mengamankan pasokan bahan baku untuk industri minyak goreng (migor) di dalam negeri dan hilirisasi industri berbasis CPO. "Besaran BK CPO hingga 22,5% itu masih menyebabkan smuggling. Dirjen Bea dan Cukai tidak tahu beda CPO dan turunannya,” terang dia.

Selain untuk CPO, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengenakan BK untuk produk turunan kelapa sawit, antara lain untuk PKO, crude CPKO, dan crude palm olefin, dan crude palm stearin.

Fadhil juga menyampaikan, luas lahan perkebunan yang terbatas di Indonesia yang hanya 8 juta hektare (ha) membuat industri sawit Indonesia belum bisa mengalahkan Malaysia. Belum lagi, iklim investasi sawit di Malaysia lebih bagus. "Kita tidak bisa mengembangkan industri tanpa ada perluasan area, memang ada lahan kita yang dikuasai Malaysia, cukup signifikan," tutur dia.