Para petani Pangalengan Kabupaten Bandung tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi kasus sengketa tanah yang dialami petani Pangalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP), BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Permintaan AGRA tersebut disampaikan oleh Andi Nurroni, salah seorang aktivis AGRA dalam aksi unjuk rasa belasan anggota AGRA yang didampingi oleh Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (6/6).

Andi mengungkapkan, beberapa hari belakangan ini, para petani penggarap mengalami berbagai bentuk intimidasi. Antara lain para petani itu didatangi oleh sekelompok orang yang memaksa untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berisi perintah pengosongan lahan.

“Petani dipaksa untuk menyerahkan tanah garapannya, padahal tanah itu milik pemerintah yang ditelantarkan sejak lama,” kata dia..

Andi meminta pihak-pihak berkepentingan menghentikan kekerasan terhadap kaum petani penggarap.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan legalisasi atas lahan sengketa yang digarap petani. Lahan yang ada itu terbengkalai dan menjadi bernilai setelah digarap petani," pinta dia.