NERACA

Cirebon -  PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops 3 Cirebon dituding meminta pungutan, saat ada kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Beberapa  kontraktor di Cirebon mengeluhkan tentang kurangnya pemahaman PT KAI Daops 3 Cirebon terkait Peraturan Menteri (Permen) khususnya yang berhubungan dengan kepentingan Umum. Salah satunya, pembangunan Jaringan Listrik atau Saluran Kabel Tegangan Menengah ( SKTM ) sepanjang 600 meter, di jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon yang dilaksanakan pihak PT PLN APJ Cirebon, beberapa waktu lalu.

Kejadiannya bermula, ketika  pihak PLN  menanam kabel jaringan listrik di area lahan PT KAI. Kabarnya, Daops 3 mengenakan biaya sewa tanah sebesar Rp. 650 juta. Alhasil, pembangunan jaringan pun tertunda. Karena situasi mendesak, pihak PLN akhirnya memindahkan jalur jaringan ke tempat lain, di daerah bedeng  batu. Pihak PLN, kabarnya merasa keberatan dengan permintaan uang sewa tersebut, karena tidak sesuai dengan peraturan menteri, khususnya pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

 “Saya sudah bertemu langsung dengan manajer PLN, dan dia keberatan dengan biaya sewa tersebut. Lagi pula, mana ada aturan yang mengharuskan pembangunan untuk kepentingan umum, dipungut biaya. Wong lewat rumah kita saja, kita gratiskan kok. Ini membuktikan Manajemen Daops 3 Cirebon tidak paham aturan,’ kata Pemerhati Ketenaga Listrikan Cirebon, Athur Simamora, Senin (6/6).

Atur mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih mempertanyakan uang sewa yang diminta oleh pihak Daops 3 Cirebon. Masalahnya kata Athur, selama ini banyak sekali asset-asset PT. KAI Daops 3 Cirebon, yang sering disewakan kepada pihak ke tiga. Disamping itu, hingga saat ini transparansi anggaran sangat sulit diberikan Daops 3 Cirebon kepada publik.

“Ya aneh saja, kenapa uang sewa tanah tersebut muncul. Kami juga sudah pernah bertemu denganbidang pertanahan Daops 3, dan mereka mengakui ada permintaan sewa tanah. Nilainya memang hanya Rp. 300 juta, untuk semacam konpensasi pemakaian lahan. Tapi, untuk apa uang sebesar itu, karena selama ini diduga masih banyak asset PT KAI yang disewa-sewakan,” ucap Ayhur.

Hal senada dikatakan Ketua LSM Bela Negara, Setiawan Kaltara MH. Pihaknya sempat  mempertanyakan, maksud permintaan sewa lahan yang dilakukan PT KAI Daops 3 Cirebon itu. Setiawan menilai, permintaan sewa lahan tersebut  sama halnya dengan pemalakan ala premanisme. Akibatnya, justru menghambat pembangunan itu sendiri.

“Bagaimana mungkin pembangunan untuk kepentingan Umum atau Negara yang juga dilakukan oleh BUMN, dan ada keterkaitan dengan BUMN lainnya, malah dikenai pungutan ratusan juta.  Ini harus diusut tuntas oleh parat berwenang. Kami menduga, pungutan ini tidak hanya meninpa PT PLN saja, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap instansi maupun BUMN-BUMN. Kalau betul, untuk  apa duitnya,” tukas Setiawan.