TERJADI SAAT PEMASANGAN KABEL PLN PT KAI Daops 3 Cirebon diduga Lakukan Pungli

NERACA

Cirebon-PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops 3 Cirebon dituding meminta pungutan, saat ada kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Beberapakontraktor di Cirebon mengeluhkan tentang kurangnya pemahaman PT KAI Daops 3 Cirebon terkait Peraturan Menteri (Permen) khususnya yang berhubungan dengan kepentingan Umum. Salah satunya, pembangunan Jaringan Listrik atau Saluran Kabel Tegangan Menengah ( SKTM ) sepanjang 600 meter, di jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon yang dilaksanakan pihak PT PLN APJ Cirebon, beberapa waktu lalu.

Kejadiannya bermula, ketikapihak PLNmenanam kabel jaringan listrik di area lahan PT KAI. Kabarnya, Daops 3 mengenakan biaya sewa tanahsebesar Rp. 650 juta. Alhasil, pembangunan jaringan pun tertunda. Karena situasi mendesak, pihak PLN akhirnya memindahkan jalur jaringan ke tempat lain, di daerah bedengbatu. Pihak PLN, kabarnya merasa keberatan dengan permintaan uang sewa tersebut, karena tidak sesuai dengan peraturan menteri, khususnya pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Saya sudah bertemu langsung dengan manajer PLN, dan dia keberatan dengan biaya sewa tersebut. Lagi pula, mana ada aturan yang mengharuskan pembangunan untuk kepentingan umum, dipungut biaya. Wong lewat rumah kita saja, kita gratiskan kok. Ini membuktikan Manajemen Daops 3 Cirebon tidak paham aturan,’ kata Pemerhati Ketenaga Listrikan Cirebon, Athur Simamora, Senin (6/6).

Atur mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih mempertanyakan uang sewa yang diminta oleh pihak Daops 3 Cirebon. Masalahnya kata Athur, selama ini banyak sekali asset-asset PT. KAI Daops 3 Cirebon, yang sering disewakan kepada pihak ke tiga. Disamping itu, hingga saat ini transparansi anggaran sangat sulit diberikan Daops 3 Cirebon kepada publik.

“Ya aneh saja, kenapa uang sewa tanah tersebut muncul. Kami juga sudah pernah bertemu denganbidang pertanahan Daops 3, dan mereka mengakui ada permintaan sewa tanah. Nilainya memang hanya Rp. 300 juta, untuk semacam konpensasi pemakaian lahan. Tapi, untuk apa uang sebesar itu, karena selama ini diduga masih banyak asset PT KAI yang disewa-sewakan,” ucap Ayhur.

Hal senada dikatakan Ketua LSM Bela Negara, Setiawan Kaltara MH. Pihaknya sempat mempertanyakan, maksud permintaan sewa lahan yang dilakukan PT KAI Daops 3 Cirebon itu. Setiawan menilai, permintaan sewa lahan tersebutsama halnya dengan pemalakan ala premanisme. Akibatnya, justru menghambat pembangunan itu sendiri.

“Bagaimana mungkin pembangunan untuk kepentingan Umum atau Negara yang juga dilakukan oleh BUMN, dan ada keterkaitan dengan BUMN lainnya, malah dikenai pungutan ratusan juta.Ini harus diusut tuntas oleh parat berwenang. Kami menduga, pungutan ini tidak hanya meninpa PT PLN saja, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap instansi maupun BUMN-BUMN. Kalau betul, untuk apa duitnya,” tukas Setiawan.

BERITA TERKAIT

Eksplorasi Khazanah Cirebon dan Kuningan

Sebagai orang yang akrab dengan iklim pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura), memilih tempat berlibur di kawasan yang nyaris serupa nampaknya…

Cara Tepat Mencegah Dehidrasi saat Berpuasa

Di bulan Ramadan, tubuh menahan haus dan lapar selama lebih dari 12 jam. Artinya, ketika berpuasa, tubuh tidak menerima asupan…

Agar ASI Tetap Lancar saat Bulan Ramadan

Memasuki bulan Ramadan, umat Islam harus beradaptasi dengan penyesuaian waktu makan. Utamanya, bagi ibu menyusui yang membutuhkan asupan demi air…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, Wom Finance Berbagi Kebaikan

Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, Wom Finance Berbagi Kebaikan NERACA Jakarta – Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh hikmah.…

Menteri Siti: Sampah Plastik Berbahaya - KLHK Kampanye Puasa Bersih Sampah Plastik di Rest Area Cibubur

Menteri Siti: Sampah Plastik Berbahaya KLHK Kampanye Puasa Bersih Sampah Plastik di Rest Area Cibubur NERACA Jakarta - Dalam rangkaian…

Kemenkop Targetkan 25 Ribu IUMK Melalui OSS

Kemenkop Targetkan 25 Ribu IUMK Melalui OSS NERACA Denpasar - Kementerian Koperasi dan UKM pada 2019 menargetkan sebanyak 25.000 Izin…