KWARTAL PERTAMA 2011 CAPAI DEFLASI 0, 90 Program Raskin Kota Depok Mampu Kendalikan Inflasi

Depok – Program kegiatan pemberian Beras Miskin (Raskin) bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kota Depok, ternyata mampu mengendalikan laju inflasi. Bahkan pada kwartal I (periode Januari – April 2011) capaian program ini bisa menekan laju inflasi hingga mencapai deflasi 0,90. Dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu (2010) terjadi inflasi 0,30.

NERACA

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (PMKP) Pemerintah Kota Depok , Zalfinus Irwan kepada Neraca di ruang kerjanya akhir pekan mengatakan, capaian itu diperoleh berdasarkan hasil evaluasi rapat koordinasi berkala setiap bulannya yang dilakukan pemerintah Kota Depok, Khususnya dalam hal membahas berbagai masalah ekonomi termasuk laju inflasi bersama dinas terkait di bidang ekonomi. “Deflasi itu terjadi didominasi oleh turunnya harga beras,” ujar Zafinus Irwan.

Dijelaskannya, keberhasilan Depok mampu mencapai tingkat deflasi, merupakan kota terbaik kedua setelah Bekasi (0,95) dari 26 Kota dan Kabupaten se Jawa barat. Sedangkan Kota atau Kabupaten lain yang mecapai deflasi adalah; Sukabumi 0,19, Bogor 0,15 dan Bandung 0,02. Kemudian untuk seluruh Indonesia yang tertinggi raihan deflasinya adalah Jambi 1,57.

Menurut Kepala Kantor PMKP Kota Depok itu, Deflasi terjadi karena peran distribusi raskin yang teratur dan sesuai jadwal berdasarkan jatah yang disalurkan Bulog untuk Kota Depok. Jumlah pasokannya hampir sama dengan beras yang diproduksi dari petani padi di kota ini.

“Jumlah pasokan Raskin setiap tahunnya mencapai 4.664 ton. Sedangkan data dari Dinas Pertanian Kota menyebutkan, produksi beras dari petani padi jumlahnya sekitar 5000 ton petahun,” papar Zalfinus.

Selain itu, lanjut dia, lancarnya distribusi Raskin karena tunggakan pembayaran pembelian beras kepada Bulog relatif nihil. Namun, jika tunggakan macet dari masyarakat atau di tingkat aparatur kelurahan, maka pihak bulog akan menahan pasokannnya.

“Pernah Bulog tidak melakukan pasokannya sesuai jadwal, sehingga beberapa bulan tidak ada penyaluran. Akibatnya harga beras di Kota Depok meningkat tajam yang mengakibatkan tingginya inflasi,” ujarnya.

Zalfinus Irwan juga mengaku khawatir pada periode kwartal II nanti tingkat inflasi cukup tinggi mungkin sampai dua digit akan terjadi, jika Bulog dari sekarang tidak mewaspadainya. Pada periode ini tingkat kebutuhan beras sangat tinggi dan bisa mencapai tiga kali lipat.

Kebutuhan Meningkat

Selain itu peran komoditi lain seperti bawang merah, cabe rawit, cabe keriting, ayam ras dan lainnya akan meningkat kebutuhannya. ”Karena periode ini adalah masa bulan puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri yang tingkat kebutuhan masyarakat sangat tinggi dan cenderung berlipat ganda dari kebutuhan hari biasa,” tutur Zalfinus.

Pada bagian lain, Zalfinus mengungkapkan, kebutuhan beras bagi masyarakat Depok yang berjaumlah 1,7 juta jiwa saat ini, diperlukan sekitar 200 ribu ton pertahunnya. Kebutuhan ini dihitung berdasarkan standar PBB oleh FAO (Food Agricultural Organization) 139 kg/kapita/tahun. Oleh sebab itu, jika pasokan Raskin macet, produksi menurun atau tidak sesuai predeksi, maka harga beras dipastikan akan melonjak tajam yang otomatis akan menggelembungkan laju inflasi.

Oleh sebab itu, imbaunya, Bulog jangan terlalu ketat menilai tunggakan raskin yang terjadi di berbagai kota yang minim produksi beras. Apalagi untuk Kota Depok yang merupakan kota pantauan langsung Bank Indonesia dalam hal laju inflasi.

Zalfinus juga mengharapkan agar aparat kelurahan sebagai pengelola raskin di tingkat paling bawah, melaksanakan pembayarannya tepat waktu. Jangan sampai terjadi masyarakat telah bayar pembelian Raskinnya, tetapi setoran ke tingkat kotanya macet. ”Kami dari PMKP selalu intensif mensosialisasikan sistem Raskin ini agar dapat berjalan lancar dan dirsakan oleh masyarakat sekaligus terkendali laju inflasi,” katanya.

BERITA TERKAIT

BPKP Targetkan Audit Enam OPD Terbesar APBD 2018 Kota Depok - Selain ‎Audit Dana Bansos dan Hibah

‎BPKP Targetkan Audit Enam OPD Terbesar APBD 2018 Kota Depok Selain ‎Audit Dana Bansos dan Hibah NERACA Depok - ‎Badan…

PBB di Kota Bekasi Naik 40%, Kenapa?

Kami sangat terkejut ketika menerima SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2019 terlihat angka tagihannya meningkat sekitar 40% dari tahun sebelumnya…

Optimalkan Program CSR - Holcim Libatkan Masyarakat Dalam Rumuskan Program

Sejatinya progam tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) harus berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan dalam membangun dan memberdayakan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

#DengarYangMuda Tekankan Gaya Hidup Sehat untuk Generasi Muda

#DengarYangMuda Tekankan Gaya Hidup Sehat untuk Generasi Muda NERACA  Jakarta – Founder #DengarYangMuda Diaz Hendropriyono kembali menyelenggarakan talkshow #DengarYangMuda di…

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat,…

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia - Dibawah Pimpinan Litawati

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia Dibawah Pimpinan Litawati NERACA Kuningan – Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)…