NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat menilai banyak investor asing yang masih belum berinvestasi untuk sektor riil di Indonesia. Ketidakpastian hukum, berubah-ubahnya kebijakan dan ruwetnya birokrasi dituding menjadi biang keladi minimnya investasi asing di sektor riil ketimbang sektor pasar uang.

"Indonesia akan tetap menarik bagi para investor untuk menaruh uangnya di Indonesia. Namun, untuk sektor riil masih banyak kendala dalam kebijakan kita," kata pengamat ekonomi dan juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, di Jakarta, Senin (28/1).

Menurut Avi, sapaan Aviliani, perubahan-perubahan kebijakan yang tidak mengantisipasi para investor sehingga para investor yang menanyakan tentang kepastian hukum di Indonesia. "Hal tersebut mengakibatkan banyak investor yang menaruh uangnya di pasar modal, dan hal itu harus dikurangi," ungkapnya.

Itulah sebabnya, Aviliani berharap investor tidak hanya bermain di pasar modal, tetapi juga sektor riil yang bisa menyerap tenaga kerja. Salah satunya, kata dia, disebabkan belum adanya insentif fiskal dan juga beberapa faktor lainnya. "Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kenaikan investor masih baru pada sektor pertambangan, bukan untuk sektor padat karya," jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengatakan investor mengetahui buruknya sistem regulasi dan lemahnya pengawasan di Inodnesia bisa dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan yang berlimpah. “Kebanyakan para investor palsu itu pemain lama. Mereka hanya berganti nama perusahaan atau mengajak sanak saudaranya untuk berinvestasi di sektor pertambangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebanyak mungkin di sini,” ujarnya.

Namun, kata Marwan, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah (otonomi daerah) sangat bodoh. Setiap ada "investor palsu" mereka sangat antusias sekali melayani dengan harapan mendapatkan keuntungan dari si "investor palsu" tanpa perduli mereka berasal dari mana. Padahal kalau mereka merasa peduli dengan bangsa ini, seharusnya mereka mencari tahu asal-usul atau track record investor tersebut. “Pemerintah hanya mengejar keuntungan dari "investor palsu", tanpa memikirkan bangsa ini,” ujarnya.

Dia memberi saran, sebaiknya para pemangku kebijakan seperti Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan para Bupati di daerah bisa berkomunikasi dengan baik, agar pertambangan bangsa ini jangan terus dikeruk oleh orang asing. “Kalau investor yang masuk di sektor Pertambangan bisa dengan baik mengikuti aturan yang ada, ya tidak masalah,” kata Marwan.

Realisasi Investasi

Beberapa waktu lalu, BKPM mengumumkan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) selama Januari-Desember 2012 mencapai Rp 313,2 triliun atau 110,5% dari target di 2012 sebesar Rp 283,5 triliun. Realisasi sebesar Rp 313,2 triliun ini merupakan yang terbesar dalam sejarah investasi di Indonesia.

“Realisasi ini merupakan terbesar dalam sejarah BKPM. Total realisasi sepanjang 2012 mencapai Rp 313,2 triliun atau naik 110,5% dari target tahun 2012 sebesar Rp 283,5 triliun,” jelas kepala BKPM Chatib Basri dalam acara paparan Realisasi Penanaman Modal PMDN - PMA Triwulan IV 2012 dan Tahun 2012 di kantornya, belum lama ini.

Data BKPM menyebutkan, secara kumulatif realisasi investasi periode Januari sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp 313,2 triliun itu terdiri dari realisasi PMDN sebesar Rp 92,2 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp 221,0 triliun (US$ 24,6 miliar).

Berdasarkan sektor usaha (5 besar), realisasi investasi secara adalah industri makanan sebesar Rp 11,2 triliun; industri mineral non logam sebesar Rp 10,7 triliun; sektor pertambangan sebesar Rp 10,5 triliun; tanaman pangan dan perkebunan mencapai Rp 9,6 triliun; dan transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp 8,6 triliun.

Sementara realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah Jawa Timur sebesar Rp 21,5 triliun; Jawa Barat sebesar Rp 11,4 triliun; DKI Jakarta sebesar Rp 8,5 triliun; Kalimantan Timur sebesar Rp 5,9 triliun; dan Jawa Tengah sebesar Rp 5,8 triliun.

Adapun realisasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah pertambangan sebesar US$ 4,3 miliar; transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar US$ 2,8 miliar; industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi sebesar US$ 2,8 miliar; industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik sebesar US$ 2,5 miliar; dan industri alat angkutan dan transportasi lainnya sebesar US$ 1,8 miliar.

Dari sisi persebaran lokasi proyek, realisasi PMA (5 besar) adalah Jawa Barat sebesar US$ 4,2 miliar; DKI Jakarta sebesar US$ 4,1 miliar; Banten sebesar US$ 2,7 miliar; Jawa Timur sebesar US$ 2,3 miliar; dan Kalimantan Timur sebesar US$ 2,0 miliar.

Mengenai realisasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar), sebut data BKPM, adalah Singapura sebesar US$ 4,9 miliar; Jepang sebesar US$ 2,5 miliar; Korea Selatan sebesar US$ 1,9 miliar; Amerika Serikat sebesar US$ 1,2 miliar; dan Mauritius sebesar US$ 1,1 miliar.

Data BKPM juga menyebutkan, sebaran lokasi proyek pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2012 di luar Jawa sebesar Rp 137,6 triliun atau 43,9%, dan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011 sebesar Rp 103,2 triliun, terdapat peningkatan sebesar 33,3%.