NERACA

Purwakarta – Ketergantungan pakan ikan, terutama di sektor perikanan budidaya, bakal semakin dikurangi. Caranya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama seluruh pemangku kepentingan di bidang ini akan memaksimalkan langkah untuk mendorong pemanfaatan bahan baku pakan lokal.

“Yang jelas kalau untuk pakan, kita ke depan kita tidak boleh tergantung bahan baku pakan impor. Sehingga kita akan sedikit demi sedikit kita akan mencari kemandirian dengan mencari bahan baku lokal yang bisa diandalkan,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebijakto kepada Neraca di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (25/1).

Selain itu, lanjut Slamet, pihaknya terus berupaya mencari suplemental fit yang bisa menurunkan tingkat konsumsi ikan. Sekarang sudah mulai ada suplemental fit yang dihasilkan oleh balai-balai yang melakukan perekayasaan, ini akan diperbanyak. Di samping itu, meningkatkan pemanfaatan mesin-mesin pelet yang kita berikan pada masyarakat kelompok. Agar mereka bisa membuat pakan secara mandiri, budidayanya sendiri,” jelas Slamet.

Menurut dia, pembuatan dan optimalisasi pabrik pakan ikan adalah domain pihak swasta. Terkait hal ini, pihaknya alias pemerintah tidak mau untuk bersaing dengan swasta. Sementara untuk subsidi pakan sendiri, KKP masih mempelajari kemungkinan tersebut. “Kita tidak akan memberikan subsidi pakan. Subsidi pakan masih kita pelajari, nanti menimbulkan kontra di luar negeri,” urai Slamet.

Menjelaskan soal kemungkinan adanya perusahaan BUMN yang khusus memproduksi pakan ikan, Slamet mengatakan akan terus mengkajinya. “Kita masih belum, kita masih pikirkan terus, jangan sampai ada dampak-dampak sorotan dari luar negeri seperti pemberian bantuan tax, pajak keluar, kita masih pelajari lebih mendalam,” terangnya.

Yang jelas, kata dia, pihaknya fokus pada kemandirian masyarakat membuat pakan. “Itu yang kita dorong ke sana. Dengan masyarakat sudah semakin banyak, pabrik-pabrik ini sudah mulai menurunkan harganya. Pakan akan lebih murah. Itu sudah pasti,” tambahnya.

Tidak Dumping

Slamet juga mengatakan, program pemberdayaan masyarakat lewat program pemerintah bukanlah termasuk kategori politik dumping harga. Kategori dumping, menurut dia, jika pemerintah mensubsidi pakan besar-besaran kepada satu kelompok masyarakat saja. Namun jika subdidi itu  diberikan kepada kelompok kecil untuk pemberdayaan, itu bukan dumping.

“Kita bisa menghitung, share-nya sangat kecil. Kita hanya memberikannya sekali saja. Tidak berulang-ulang. Kita membuat pembudidaya menjadi pengusaha yang mandiri. Yaitu dengan tahapan-tahapan. Yang pertama diberi bantuan, diberi penguatan pemberdayaan, setelah itu harapannya masyarakat yang diberi bantuan itu tahun berikutnya bisa naik dan bisa untung,” kata dia.

Terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan budidaya yang masih kecil, dia mengatakan pihaknya saat ini tengah getol untuk menjalin program kemiteraan. “Kemiteraan kita tempuh untuk mengurangi risiko kegagalan. Kedua untuk juga ada jaminan managemen keuangan. Mitra itu membina para pembudidaya dan mengawal managemen keuangannya. Di samping itu menjamin pasarnya,” tandasnya.

Slamet mencontohkan, untuk budidaya udang, perbankan saat ini sudah mulai giat mengucurkan modal. “Ini perbankan sudah mulai banyak. Ini terlihat di udang. Perbankan sudah mulai melirik. Justru kalau memaksa tidak bagus. Perbankan sudah melihat kita karena kita sudah menggunakan teknologi. Teknologi inilah yang menjamin tingkat risiko yang tinggi,” urainya.  

Di Jember, kata Slamet, BNI telah memberikan bantuan pemodalan sekitar RP 50 miliar untuk budidaya gurame. Ada juga kelompok nila di Banjarnegara yang diberi bantuan modal Rp 1-2 miliar. Demikian pula kelompok lele di Sukabumi sudah mendapatkan Rp 1 miliar permodalan dari bank.

“Kita sekarang menggiring, perbankan ini memberikan penguatan permodalan di udang yang setelah perbankan tidak mau karena udang risikonya tinggi. Tapi sekarang dengan teknologi, kemitraan, jaminan pasar, perbankan sudah mau karena kegagalannya kecil,” lanjutnya.

Di 2012 lalu, dana KUR dan KPPE budidaya sudah tersalur sekitar Rp 205 miliar. Pada 2013 ini KKP menargetkan bisa menyalurkan KUR sekitar Rp 250 miliar. “Itu akan kita capai dengan perbankan di KUR untuk udang. Saya sangat optimis tercapai,” ucapnya.

Produksi Tak Terpengaruh

Masih terkait dengan komoditas udang, protes produk ekspor berupa udang ke Amerika Serikat tidak akan mempengaruhi produksi udang nasional. “Tidak mempengaruhi produksi. Kemarin kan kita sedang melakukan penjelasan pada Amerika Serikat. Kita membantah bahwa subsidi yang kita berikan itu merusak harga. Kita sudah melakukan itu dan sedang diproses di Amerika,” katanya.

Dia menjelaskan, peningkatan produksi udang terus akan ditingkatkan, salah satunya dengan revitalisasi tambak udang. “Kita kemarin membuat denfarm 1000 hektar, kita mestinya ada 20 ribu yang bisa diairi, kita serahkan ke swasta untuk mengelola atau memanfaatkan lahan itu. 2013 kita sudah mulai lagi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung. Jadi ini pengikatan produksi ikan jenis apapun kita lakukan,” ujarnya.