NERACA

Purwakarta – Untuk mengatasi kematian ikan secara massal di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merapatkan barisan koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga yang terkait dengan kasus tersebut.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebijakto mengatakan sejumlah langkah telah dia lakukan mengatasi kematian massal tersebut. “Yang jelas kita memfasilitasi adanya satu koordinasi. Ini kan kita lakukan koordinasi lagi antara pemerintah daerah, pengelola waduk, terus juga pembudidaya, pihak pakan, dan pihak terkait. Tadi sudah terlihat, bahwa aturan-aturan ini sudah ada, termasuk jumlah keramba aturannya juga sudah ada,” ujar Slamet kepada Neraca dalam kunjungannya ke Waduk Jatiluhur, Jawa Barat, Jumat (25/1).

Yang tak kalah penting, lanjut Slamet, bagaimana ke depan pihaknya melakukan pengetatan aturan-aturan tersebut. Karena itu, dalam kunjungannya ke Waduk Jatiluhur, Slamet bersama stakeholder perikanan di sana, termasuk dinas perikanan dan otoritas setempat, menegaskan akan melakukan monitoring tiap tiga bulan sekali ke arah ketertiban keramba, jumlah keramba, termasuk juga bio security-nya.

Selain itu, DJPB juga telah membuat kesepakatan dengan dinas dan para pembudidaya untuk mengetatkan kembali kerjasama yang sudah dibuat. “Jadi kita sudah sepakat dari bulan Desember-Januari tidak ada ikan, tidak ada tebar ikan, untuk menghadapi risiko. Yang kedua kita akan membuat pakan yang ramah lingkungan. Pakan dengan bakteri yang tidak mencemari lingkungan,” jelasnya.

DJPB bersama pihak terkait juga bakal melakukan penebaran ikan plankton feeder seperti bandeng, mola, nilem, untuk mengurangi penyuburan. “Jadi kita sudah sepakat dari pihak pusat, otorita, untuk sharing benih. Dari dinas provinsi, dinas kabupaten, termasuk dari kelompok pembudidaya,” tambahnya.

Pembatasan Keramba

Sementara dalam jangka panjang, dalam kasus ini, Slamet mengungkapkan yang menjadi kunci utamanya adalah pembatasan keramba. Lama kelamaan, kata dia, keramba-keramba yang tidak operasional tetap dibiarkan tidak operasional. Namun, pembatasan keramba itu bukan untuk mengurangi jumlahnya secara drastis, melainkan akan memelihara yang operasional saja.

“Untuk mengurangi keramba tidak. Tapi lama-kelamaan akan kita kurangi dengan kita memanage dengan mensurvei zona-zona mana yang diperbolehkan lagi. Jadi kita akan dari pemerintah pusat akan mencoba membuat aturan-aturan pemanfaatan perairan umum, zonasi, untuk ditindaklanjuti oleh daerah,” tandas Slamet.

Dalam hitungan DJPB KKP bersama dinas perikanan setempat, kerugian akibat kamatian ikan massal yang disebabkan arus bawah yang naik ke permukaan itu berkisar antara Rp 15- Rp 17 miliar. Kerugian itu merupakan total hitungan dari seluruh komoditas ikan mulai dari ikan patin, mas, nila, dan lainnya.

Terkait dengan kapan perikanan budidaya di Waduk Jatilihur kembali berproduksi, Slamet mengatakan setelah masalah lingkungan di sana normal dan kondisi air sudah bagus, maka akan mulai tebar benih lagi. “Justru kita harapkan, pada saat awal tebar benih inilah kesempatan untuk mengelola, memprogramkan. Dinas sebenarnya punya kesempatan yang baik untuk mengelola pada saat mau tebar ini. Sehingga bisa didesain komoditas ikan nila berapa, patin berapa, dan jangan sampai bulan Desember- Januari itu ada ikan. Ini nanti akan yang akan dibuat. Dinas akan membuat regulasi,” terangnya.

Disinggung soal kemampuan teknologi perikanan budidaya mengatasi masalah musiman seperti itu, Slamet mengatakan, sejauh ini yang bisa dilakukan adalah membuat pakan yang ramah lingkungan, termasuk bagaimana caranya agar tebar benih diatur. “Itu mensiasati masalah lingkungan, agar tidak terjadi,” imbuhya.

Target Produksi

Kendati masalah masih mendera sektor budidaya di Jatiluhur, Slamet memastikan peningkatan produksi banyak komoditas yang masih harus ditingkatkan. Dari pemanfaatan danau dan waduk, dia mengakui sejauh ini masih belum maksimal. “Di sini (Waduk Jatiluhur) saya lihat sudah over capacity. Kita hanya mempertahankan (produksi) saja. Tapi daerah-daerah yang perlu dikembangkan akan kita kembangkan,” ucap Slamet.

Akan tetapi, jelas Slamet, produksi perikanan budidaya tidak hanya di waduk saja. “Dari katakanlah lahan kita akan lakukan intensifikasi. Seperti ikan patin. Kita akan lakukan kolam dalam, intensifikasi. Begitu juga untuk bandeng, nila, emas, kita akan lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk udang, kita akan lakukan intensifikasi. Karena lahannya kita hanya memanfaatkan lahan yang sudah ada, lahan idol,” imbuhnya.

Di sektor perikanan budidaya, menurut dia, produksi di Jawa Barat memang termasuk andalan, terutama untuk komoditas mas, patin, dan nila. Untuk ikan air tawar, dia meyakini Jawa Barat produksinya nomor satu di tingkat nasional dan akan terus dia pertahankan.

“Tahun 2014 produksi total 9,4 juta ton. Kalau ikan air tawar ini 70%. Dari 70% itu Jawa Barat itu yang paling banyak mensuplai produksi ikan air tawar. Total produksi perikanan pada 2013 kan 13 juta ton, akan meningkat 38%. Air tawarnya kita akan naikkan sekitar 30% juga,” papar Slamet.