NERACA

Jakarta – Dua perusahaan migas, yakni perusahaan migas asal Norwegia, Statoil Indonesia bersama PT Pertamina Hulu Energi memutuskan untuk mengembalikan pengelolaan Blok Karama, Selat Makassar, Sulawesi Barat kepada pemerintah.

Menurut Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas SKK Migas, Hadi Prasetyo Statoil telah mengeluarkan biaya kegiatan eksplorasi di WK tersebut sekitar US$ 271 juta. "Karena tidak menemukan cadangan yang ekonomis, seluruh biaya eksplorasi yang telah dikeluarkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Statoil," jelas Hadi di Jakarta, Rabu.

Hadi mengatakan, selama enam tahun, Statoil telah melakukan seluruh komitmen kegiatan eksplorasi dan kewajiban yang disebutkan dalam perjanjian kontrak bagi hasil. Sementara kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan adalah studi geologi dan geofisika, seismik tiga dimensi, dan pengeboran tiga sumur yakni Gatotkaca, Anoman, dan Antasena.

"Namun, meski telah berupaya optimal, hasil evaluasi yang telah dilakukan mengindikasikan tidak ditemukannya cadangan hidrokarbon, sehingga akhirnya mereka mengembalikan WK tersebut ke pemerintah" tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengungkapkan, sebanyak 10 kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi merugi hingga Rp16 triliun (US$ 1,65 miliar) selama periode 2009-2012. Kerugian tersebut dikarenakan sumur eksplorasi yang dibor tidak menemukan hasil. "Itu untuk 22 sumur laut dalam di Indonesia bagian timur," jelas Susilo.

Secara rinci, kontraktor yang terbesar mengalami kerugian adalah ConocoPhillips senilai US$ 310,7 juta untuk tiga sumur di tiga blok. Lalu, ExxonMobil merugi US$ 302,3 juta di empat sumur di dua blok, Hess di dua sumur di satu blok dengan total kerugian US$ 222,7 juta, Murphy di satu sumur satu blok US$ 214,6 juta, dan Marathon di empat sumur di satu blok senilai US$ 208,7 juta.

Statoil di tiga sumur di satu blok senilai US$ 174,1 juta, Tately di dua sumur di satu blok senilai US$ 51,5 juta, Talisman di satu sumur satu blok US$  84 juta, CNOOC di satu sumur satu blok US$ 50 juta, dan Japex di satu sumur satu blok US$ 31,5 juta.

Blok Mahakam

Dalam kesempatan terpisah, pengmat migas Marwan Batubara mengatakan, Pertamina seharusnya diberi kesempatan mengerjakan proyek Blok Mahakam yang kontraknya dengan kontraktor migas asing bakal habis 2017. Dalam catatan Marwan, potensi Mahakam sangat besar. “Padahal potensi Blok Mahakam sebesar 27 triliun kubik feed. Kalau dirupiahkan sebesar USD99 miliar. Walaupun nanti pada 2017 Blok Mahakam akan dikembalikan ke negara dan Pertamina akan mengelolanya. Seandainya SBY itu peka, hal tersebut tidak akan terjadi tapi tetap saja SBY membiarkan kepentingan asing diutamakan," kata Marwan.

Marwan, sebelumnya, juga mengatakan Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan ladang gas Blok Mahakam di Kalimantan Timur antara pemerintah dengan Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang) akan berakhir pada 31 Maret 2017. Karena ingin tetap menguasai cadangan gas sekitar 14 triliun cubic feets (tcf) di blok itu, sejumlah “operasi senyap” diduga tengah dilancarkan kedua perusahaan asing itu untuk bisa memperpanjang KKS tersebut.

Itulah sebabnya, dia mengingatkan pemerintah untuk tidak menganaktirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri, dalam hal ini Pertamina. Marwan mencium gelagat adanya “operasi senyap” memuluskan perpanjangan KKS dengan Total dan Inpex. “Saya melihat ada upaya perpanjangan tetapi tidak terbuka. Oleh kerena itu, kita buka kepada masyarakat agar tidak ada perampokan uang rakyat,” kata Marwan.

Dia  merasa yakin apabila Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam. Hal ini sudah terbukti dengan kemampuan Pertamina mengelola beberapa blok migas seperti Blok Madura. “Apabila tidak mampu maka kita dukung. Pertanyaannya adalah ada tidak kemauan dari pemerintah. Semoga saja kasus Blok Cepu pada tahun 2006 tidak terulang lagi di Blok Mahakam di tahun 2017,” ungkapnya.

Senada dengan Marwan, pengamat migas dan pertambangan, Kurtubi, meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut. “Aset di perut bumi yang ada di Blok Mahakam merupakan milik negara, di permukaan bumi mulai dari pipa, storage dan lain-lainnya sudah milik negara. Sekalipun Total telah mengeluarkan US$ 5 miliar pasti akan kembali pada 5 tahun yang akan datang ditambah keutungan yang didapatnya, buat apa kontrak ini diperpanjang,” jelas Kurtubi.

Kurtubi juga meminta pemerintah tidak terpikat dengan iming-iming investasi yang akan ditawarkan oleh Total dan Inpex. “Ini untuk rakyat, marilah kita berdialog head to head dengan pemerintah, tidak ada hukum internasional sekalipun yang mewajibkan perpanjangan kontrak ini,” ujarnya.

Menurut Kurtubi, pengelolaan migas negara yang dipercayakan kepada BP Migas yang jelas-jelas bukan berbentuk korporasi merupakan kesalahan pemerintah. Hak pengelolaan ini memang berdasarkan UU Migas, tetapi ini sengaja didesain menjadi blok-blok yang pada saat habis kontraknya tidak akan bisa kembali ke negara dikarenakan BP Migas bukan perusahaan. Dari sinilah telah muncul indikasi perampokan secara terang-terangan oleh asing.

“Ada potensi keuntungan milik bangsa yang ditransfer ke pihak asing karena perpanjang kontrak ini. Katakanlah kepada Menteri dan Wamen ESDM bahwa rakyat siap berdialog. Undang-undang Migas 12 tahun 2001 merupakan pelegalan pencurian oleh asing karena BP Migas menjualnya lagi kepada pihak ketiga yaitu asing dan bukan kepada dalam negeri. UU ini telah menipu, ilmu mana yang mengatakan bahwa semakin banyak pihak maka akan semakin banyak untung,” jelasnya.