NERACA

Jakarta - Sumber energi menjadi salah satu kebutuhan dasar mejalankan roda industri. Ketika pasokan energi tidak terpenuhi, maka produksi bisa terhambat. Oleh karena itu, pasokan energi menjadi wajib dipenuhi. Tak hanya itu, pasokan energi yang baik dan tidak terganggu bisa membuat peningkatan daya saing. Maka dari itu, Menteri Perindustrian M.S Hidayat telah menyusun peta pengembangan klaster untuk industri prioritas.

"Kami telah menyusun peta pengembangan klaster industri prioritas seperti petrokimia, pupuk, baja, kertas, makanan, minuman, kaca, logam dan industri berbasis agro. Dalam upaya pengembangan industri yang berkesinambungan, perlu didukung dengan jaminan pasokan gas untuk jangka panjang,” kata Hidayat di Jakarta, Rabu (23/1).

Penyusunan peta pengembangan klaster industri prioritas dirasa perlu pasalnya industri dalam negeri dihadapkan pada permasalahan kebutuhan energi yang masih belum terpenuhi. "Selama ini, kontrak pengadaan gas oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk masih di bawah kebutuhan serta volume kontrak masih banyak yang tidak terpenuhi. Diperlukan kebijakan berupa pengalokasian pasokan gas jangka panjang, kebijakan tentang harga gas serta dukungan infrastruktur," paparnya.

Untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di dalam negeri, lanjut Hidayat, perlu didorong pengembangan potensi dari unconventional gas. “Defisit kekurangan gas bumi bisa dilakukan dengan meningkatkan unconventional gas seperti coal bed methane (CBM), shale gas serta pengembangan teknologi gasifikasi batu bara. Sedangkan kebijakan pengalokasian gas bumi perlu diarahkan dari revenue oriented menjadi benefit oriented sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan Hidayat, pembangunan industri yang berdaya saing tinggi sangat bergantung kepada ketersediaan bahan baku dan pasokan energi. "Bahan baku serta pasokan energi seperti gas bumi menjadi salah satu penunjang daya saing industri dalam negeri. Selain itu, pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku industri dalam negeri sejalan dengan kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi industri yang memberikan nilai tambah di dalam negeri," katanya.

Dari aspek pemanfaatan gas sebagai sumber energi, menurut Hidayat, pasokan gas menjadi faktor kunci dalam menggerakkan kegiatan operasi industri manufaktur. "Industri andalan seperti keramik, kaca, logam, tekstil serta makanan dan minuman sangat bergantung pada ketersediaan pasokan gas. Kebutuhan gas bumi untuk industri pada tahun ini mencapai 2.129,57 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (mmscfd) yang mencakup kebutuhan bahan baku sebesar 1.022,00 mmscfd dan untuk energi sebesar 1.107,57 mmscfd," tuturnya.

Pasokan Tidak Dipenuhi

Sebelumnya, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai bahwa pemerintah belum mampu menjawab permintaan pasokan gas untuk industri. Dampaknya, mulai berkembang isu, tidak diperhatikannya domestic market obligation (DMO). "Pemerintah sampai saat ini juga belum bisa menjawab pasokan gas untuk industri. Dari total kebutuhan, pemerintah hanya mampu memberikan setengahnya," kata dia.

Untuk itu, kata dia, pemerintah diminta untuk mengamankan pasokan gas di tahun depan guna memaksimalkan kinerja industri nasional seiring pertumbuhan sektor tersebut di tahun ini. Untuk kebutuhan gas bagi industri nasional di tahun depan diproyeksi mencapai 1.057 mmscfd dan jatah yang dialokasikan hanya berkisar 550 mmscfd. Padahal dengan tingkat pertumbuhan industri yang cukup pesat, diperkirakan selain mengalami defisit pasokan gas, kondisi ini bakal mempengaruhi kinerja sektor industri. "Padahal sedang mengalami pertumbuhan. Jika diberikan pasokan yang jelas tentu pertumbuhannya nanti bisa dua kali lipat," katanya.

Enny juga menambahkan, bila asumsi alokasi gas dapat tercapai, produksi barang atau jasa sektor industri tidak membebankan masyarakat. Alhasil, kegiatan industri nasional semakin efisien dan imbas dari masalah tersebut tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. "Ini yang perlu diperhatikan pemerintah. Saya berpikir eksplorasi dan eksploitasi migas harus di fokuskan bagi DMO. Jangan di jual ke luar murah sementara domestik justru dapat harga yang mahal," katanya.

Sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Kusnadi berkomitmen akan memberikan pasokan gas ke industri sepanjang pasoknya ada dari sektor hulu. Menurutnya, PGN telah mematuhi kontrak yang berjalan selama ini, yakni kontrak jangka menengah 2-3 tahun. "Dalam perjalanan sudah 2-3 tahun jadi pelanggan PGN, mereka ingin menambah peralatan atau mesin sebagai langkah ekspansi. Kalau ini kan di luar kontrak. Ini yang belum dapat kita penuhi," katanya.

Dia menuturkan pasokan yang diberikan kepada pelanggan mencapai 870 MMscfd, tetapi kontrak yang disetujui dengan pelanggan mencapai 1.000 MMscfd. Dengan demikian, PGN kekurangan pasokan dari hulu sebanyak 130 MMscfd berdasarkan kontrak yang ditandatangani. Dia mencontohkan kontrak dengan Pertamina EP Pagar Dewa, mencapai 250 MMscfd, tetapi gas yang dipenuhi baru sekitar 140 MMscfd. Kontrak lainnya dari Medco sebesar 30 MMscfd, namun yang dipenuhi baru 20-25 MMscfd. "Kalau dari kontrak pasok itu dipenuhi, maka PGN sebetulnya bisa mendistribusikan kepada para pelanggan. Cuma dari hulu itu, bicaranya adalah dari sumur-sumur itu sudah mulai menyusut. Jadi, memang secara alam kan tidak bisa diprediksi," tuturnya.