Jakarta - Banjir yang menggenangi ruas-ruas utama, pusat bisnis, dan pemerintahan di Jakarta pada Kamis (17/1) ditaksir memicu kerugian triliunan rupiah. Banjir yang memicu kemacetan parah ini juga menimbulkan kerugian non material dan produktivitas karena banyak karyawan yang memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ironisnya, pemerintah belum bisa memberikan solusi jitu atas masalah ini. Akibatnya, status Jakarta kini masuk kategori darurat bencana banjir.

NERACA

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, kemacetan luar biasa dan banjir yang melumpuhkan ibukota Jakarta dipastikan menimbulkan kerugian bagi pengusaha karena ada biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung pebisnis. “Akan terjadi high cost economy (ekonomi biaya tinggi, red) karena logistik kita terganggu,” ujarnya

Sofjan menjelaskan, selain biaya secara material, kemacetan yang ditimbulkannya telah menimbulkan kerugian dari segi waktu dan kesempatan. Bahkan banyak pertemuan bisnis yang terpaksa dibatalkan karena pihak-pihak terkait tidak bisa hadir di lokasi akibat tertahan di jalanan. Tidak hanya itu karena kegiatan ekspor dan impor ikut terganggu dan menimbulkan biaya tambahan yang tinggi. “Untuk ekspor ini, kita belum tahu kerugiannya karena tergantung dari dekat dan jauh tujuan ekspornya. Tapi diperkirakan, kerugian ekonomi akibat banjir ini terhadap kegiatan industri dan ekspor-impor menyentuh angka triliunan rupiah,” kata dia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, persoalan banjir harus segera diatasi. Sebab, kerugian yang diakibatkan karena banjir tak semata-mata soal materi saja akan tetapi juga bisa berdampak pada iklim investasi. “Ini bukan hanya masalah material saja, tapi multiplier effect yang disebabkan banjir jauh lebih besar. Siapa investor yang mau masuk kalau banjir begini," tukasnya.

Wakil Ketua Kadin DKI Sarman Simanjorang berharap, Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Joko Widodo harus segera menanggulangi permasalahan yang selalu terjadi setiap tahun ini. Lebih lanjut dia mengatakan, Gubernur dan DPRD DKI Jakarta harus mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013.

"Kalau sampai akhir Januari APBD DKI Jakarta belum disahkan, pertumbuhan ekonomi akan Jakarta sangat lambat. Tak hanya masyarakat, kami para pengusaha juga ikut dirugikan karena proyek-proyek pembangunan menjadi tertunda-tunda," katanya.

Dia membandingkan, pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pertumbuhan ekonomi di Jakarta mencapai 6,8%, melebihi pertumbuhan ekonomi secara nasional 6,3%.

"Jadi, di bawah pimpinan Pak Joko Widodo, gubernur yang pro-rakyat, prestasi pertumbuhan ekonomi DKI harus dipertahankan dan diupayakan harus lebih tinggi, minimal mencapai 7%," ujar Sarman.

Konsep Amburadul

Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, banjir yang terjadi di Jakarta karena pemerintah tidak mempunyai konsep mengelola tata kota yang baik.
"Indonesia gagal membangun kota yang ideal. Meskipun ibukota dipindah, tetap saja akan bermasalah. Solusinya adalah dengan melakukan pengelolaan yang baik. Kita bisa belajar dari negara-negara tetangga," kata Yayat.

Dia menambahkan, kendati begitu, kondisi Jakarta masih bisa diperbaiki meski untuk kembali ke situasi normal akan sulit.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menilai, banjir tersebut tidak sebesar 2007 karena ketinggian air di pintu air Manggarai setinggi 10030 cm, masih di bawah 2007 setinggi 10080-10090 cm. Untuk mengurangi penderitaan warga, pemerintah menggenjot pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung saat ini masih dalam proses, terutama untuk membuat pintu air tambahan di Manggarai dan Karet.

Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan, pemerintah tidak menjamin Jakarta bisa bebas dari banjir hingga beberapa tahun mendatang karena program normalisasi sejumlah sungai dan lainnya baru tuntas 2017-2018.

Tak ada satupun kota-kota besar di dunia yang mutlak bebas banjir, apalagi untuk Jakarta yang garis permukaannya di bawah air laut.

Untuk banjir siklus 5 tahunan yang terjadi pada 2007 lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kerugian yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp 8 triliun. Dari jumlah tersebut, kerugian dari rumah penduduk yang rusak adalah Rp 1,7 triliun, dan infrastruktur Rp 600 miliar. Sementara itu, kerugian dari sektor industri, perbankan serta usaha kecil menengah diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Berikutnya, kerugian fasilitas sosial, seperti sekolah, rumah ibadah, sarana kesehatan, mencapai Rp 4,8 miliar. Juga, masih ada kerugian lain-lain sekitar Rp 3,6 triliun.

Darurat Bencana
 
Banjir hingga berita ini ditulis masihmenggenangi beberapa wilayah di Jakarta. Terkait dengan itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Wibowo, Kamis (17/1) mengeluarkan pernyataan darurat bencana banjir yang berlaku 17-27 Januari 2013. Dengan adanya pernyataan darurat maka seluruh potensi sumber daya nasional dapat dikerahkan untuk membantu penanganan bencana banjir Jakarta.
 
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir menggenangi 500 RT, 203 RW di 44 kelurahan yang tersebar di 25 kecamatan. Jumlah penduduk yang terendam 25.276 KK atau 94.624. Pengungsi mencapai 15.447 jiwa. Hingga saat data sementara tercatat 5 orang meninggal sejak Selasa (15/1) hingga kemarin. BNPB terus melakukan pendataan.
 
Diantara korban yang meninggal akibat musibah banjir adalah Angga (13 thn) warga RT 05 RW 01 Kel. Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat karena hanyut ke sungai Sekretaris;  Mak Inah (82 thn), warga Kampung Pulo, Jatinegara karena usia; Mujiyo (46 thn), warga RT 05 RW 05 Kel Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat karena tersengat listrik dan Muhamad Haikal (2 thn), warga RT 05 RW 05 Kel Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat karena jatuh dari tempat tidur di rumahnya yang sedang diterjang banjir.
 
Hingga kemarin Pk. 15.00 Wib, tinggi muka air sungai Ciliwung di Manggarai sudah turun hingga 930 cm (Siaga 2). Sungai yang lain seperti Katulampa 80 cm (Siaga 4), Depok 215 cm (Siaga 3),
Angke Hulu 300 cm (Siaga 2), Pesanggrahan 125 cm (Siaga 4), Krukut Hulu 150 cm (Siaga 4)
Cipinang Hulu 160 cm (Siaga 3), Sunter Hulu 90 cm (Siaga 4), Karet 710 cm (Siaga 1), Pulogadung 710 cm (Siaga1) dan Pasar Ikan 175 cm (Siaga 3).
 
Aktivitas Warga

Selain di Jakarta, banjir juga menggenangi sejumlah komplek perumahan di Bekasi Kota. Seperti di perumahan Irigasi Danita RW 14 Kel Bekasi Jaya, Bekasi Timur, air menggenangi sebagian besar rumah warga hingga 60-70 cm. "Ini juga akibat tanggul bobol di Kali Irigasi yang meluber ke kali sekunder yang berada di samping perumahan tersebut," ujar pengurus RW setempat.

Aktivitas sebagian pegawai yang bermukim di Bekasi juga tidak dapat bekerja di Jakarta disebabkan a.l. akses perjalanan KRL dari Bekasi ke Jakarta mengalami hambatan sejak kemarin pk. 10.00. Dampaknya, ribuan pegawai telantar dan meminta pengembalian karcis KRL di loket Stasiun Bekasi. novi/doko/fb