Oleh Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Ketika muncul siaran pers Humas Kantor Menko Kesra tentang pengumuman cuti bersama pegawai negeri sipil (PNS) pada hari ini (16/5), terasa ada hal yang janggal. Pasalnya aturan itu diterbitkan secara mendadak pada Jumat (13/5), sementara dalam daftar libur dan cuti bersama 2011 yang ada sebelumnya tidak mencantumkan ketentuan dimaksud.

Yang mengejutkan lagi, alasan revisi SKB tiga menteri: Menteri Agama, Menakertrans dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) itu, adalah untuk efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama. Aneh bin ajaib, sebuah alasan sangat tidak masuk akal.

Ini jelas beberapa menteri memperlihatkan tidak adanya sense of crisis, dimana kondisi keuangan negara (APBN) saat ini defisit, sejatinya petinggi negara terus mendorong PNS untuk bekerja keras dan mengembangkan inovasinya, bukan sebaliknya membuat malas bekerja di tengah tingkat produktivitas PNS umumnya belum membaik.

Bahkan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) turut berkomentar, "Ini kan jadinya merugikan masyarakat. Banyak yang kehabisan tiketlah, tidak ada hotel, kan jadinya tidak efektif. Kantor tutup. Ada yang sudah janjian bertemu dengan pihak pemerintah, perusahaan-perusahaan, klien-klien, jadi batal."

Padahal negara selama ini telah ‘memanjakan’ PNS dengan menaikkan gajinya hampir setiap tahun anggaran. Toh, kinerja PNS umumnya tidak bergerak signifikan ke arah yang lebih baik. Buktinya masih ada kasus korupsi di level petugas kelurahan dalam hal pengurusan KTP maupun layanan publik lainnya seperti paspor dan pelayanan warga miskin di rumah sakit pemerintah.

Hasil penelitian Acton menunjukkan, “A person’s sense of morality lessens as his or her power increases”, yaitu moralitas seseorang berkurang ketika kekuasaannya meningkat. Ungkapan ini tepat bagi pejabat negara yang kurang memiliki sense of crisis di tengah masih banyak penduduk Indonesia (bukan PNS) yang belum hidup sejahtera alias miskin.

Andaikata Kementerian PAN cepat tanggap, waktu kerja yang kejepit seperti hari ini (16/5) seharusnya dijadikan momentum penting untuk peningkatan disiplin kerja PNS. Artinya tidak ada alasan apapun bagi PNS untuk mangkir atau tidak masuk kerja, bahkan dapat dijatuhkan sanksi yang lebih berat ketimbang bolos pada hari lain.

Memang cukup kompleks mengubah budaya kerja lama PNS yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai­ budaya masa kini seperti cepat tanggap, kreatif, bersih dan berwibawa di mata masyarakat. Karena orang tidak akan berubah dengan sendirinya hanya karena diperintah, dan hanya akan berubah kalau dia menginginkannya secara suka rela, karena menyadari. Dan orang yang bersedia meninggalkan cara lama sangat sedikit jumlahnya bahkan ketika situasi menjamin sekalipun. Kenyataan ini membuktikan, banyak para pemimpin dan aparatur negara bukan hanya sulit untuk berubah tapi juga sering mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja aparatur negara. 

Tidaklah heran jika ada yang menilai, selain organisasi pemerintah daerah sudah terlalu banyak, pegawai negeri sipil banyak yang nganggur, hanya mondar-mandir dan membaca koran hingga jam kerja selesai. Aktivitas yang menunjukkan nuansa kesibukan kerja hanya tampak di satuan kerja yang “ada proyeknya”. Benarkah demikian?