INSA Pertanyakan Efisiensi Pendulum Nusantara

NERACA

Jakarta - Konsep Pendulum Nusantara yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk menekan biaya logistik hampir 50% mengundang sejumlah pertanyaan. Indonesian National Shipowners Association (INSA) mempertanyakan efisiensi tersebut berasal dari sektor mana, apakah dari pelayaran atau berada di pelabuhan.

"Sebenarnya kita sangat mendukung kalau ada konsep yang bisa menekan biaya logitik sampai 50% sehingga masyarakat di Timur bisa menikmati harga yang murah seperti masyarakat di Barat. Akan tetapi kami mempertanyakan dari mana asalnya," ungkap Wakil Ketua INSA bidang Kontainer dan Kargo Asmari Herry di Jakarta, Kamis (10/1).

Herry menjelaskan bahwa cost terbesar dari biaya logistik berada di pelabuhan. "Di pelabuhan itu costnya bisa mencapai 60%, sisanya sebesar 40% berada dalam pelayaran," tegas Herry. Untuk itu, dia meminta penjelasan dari pemerintah dari sektor mana penurunannya. Akan tetapi dia mengatakan bisa saja menekan biaya hampir 50% asalkan pemerintah berani menerapkan kalau bahan bakar kapal disubsidi penuh, para awak kapal ditanggung pemerintah maka bisa saja penurunan biaya logistik akan turun.

Menurut dia, untuk biaya yang dikeluarkan di pelabuhan meliputi biaya stuffing (memasukan barang ke kontainer), penumpukan di depo menunggu muat ke kapal, storage, trucking, lift on dan biaya muat. Sementara untuk biaya di pelayaran meliputi biaya kapal, maintanance, BBM, dan awak kapal. "Paling besar berada di bongkar muat karena memakan biaya hampir Rp1,3 juta dari biaya angkut mencapai Rp6 juta. Angka Rp6 juta ini diambil dari rata-rata biaya angkut kontainer di seluruh pelabuhan di Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, sebelum penerapan konsep pendulum nusantara dilakukan maka INSA berharap agar pemerintah terlebih dahulu menerapkan moratorium tarif pelabuhan. Pasalnya ada beberapa tarif yang mengalami kenaikan sehingga akan sulit menekan biaya logistik. "Gimana mau menekan biaya logistik kalau tarifnya selalu dinaikkan. Kenaikan tarif terjadi hanya beberapa pelabuhan akan tetapi nantinya akan diterapkan di seluruh pelabuhan di Indonesia," terangnya.

Ia mengatakan pemerintah harus bisa menjaga agar kenaikan tarif angkut tidak terjadi minimal untuk dimoratorium. "Selama ini kan tarif angkut selalu mengalami kenaikan sehingga pemerintah akan sulit untuk menekan mahalnya biaya logitik di Indonesia," ucapnya. Hal ini terlebih daya saing pelabuhan di Indonesia masih rendah menempati peringkat 91, karena berdasarkan muatannya masih 41,5 juta ton. Sedangkan Malaysia menempati urutan 21 dengan kapasitas muatannya mecnapai 137,6 juta ton dan Singapura menempati peringkat ke 2 dengan kapasitas 472 juta ton.

Selain itu, INSA juga meminta agar infrastruktur pelabuhan harus dibenahi. Salah satunya adalah kedalaman air di pelabuhan. "Semua kedalaman air di pelabuhan harus disamakan sehingga kapal-kapal besar akan mudah bersandar di pelabuhan. Kalau kedalaman air tidak memungkinkan untuk kapal besar maka akan merapat jauh di pelabuhan dan tentu akan ada cost sendiri," ucapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua INSA Budi Hartono memaparkan pemerintah harus mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang kurang efisien sehingga bisa dimanfaatkan. "Misalnya ada di Pekanbaru, kalau mau kirim barang ke sana tidak bisa menggunakan kapal ukuran besar karena terhalang dengan adanya jembatan jadinya perlu memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang kurang efisien," ujarnya. Selain itu juga, kata dia, INSA mendorong agar keterampilan para pekerja baik di pelabuhan maupun di kapal perlu ditingkatkan.

Efisiensi Capai 50%

Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan pemerintah akan membentuk Indonesia International Gateaway (IIG) berupa nusantara pendulum dengan menetapkan satu rute tetap pelayaran di enam pelabuhan utama. Hal itu Untuk memangkas biaya logistik khususnya di pelabuhan hingga 50%. Keenam pelabuhan utama yang ditentukan sebagai pelabuhan pendulum yakni Pelabuhan Belawan Medan, Batam, Makassar, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Priok Jakarta dan Sorong Papua. "Dengan adanya nusantara pendulum di enam pelabuhan utama Tanah Air, biaya angkutan laut bisa ditekan," katanya.

Dia menambahkan pemerintah yakni Kementerian Perhubungan bersama-sama operator pelabuhan akan menetapkan satu rute pelayaran seperti pendulum yang punya rute tetap di enam pelabuhan utama. "Nanti akan buat rute terjadwal di enam pelabuhan utama ini, pelabuhan yang lain akan mengikuti untuk mendorong ongkos pengiriman di pelayaran bisa turun," kata Wamenhub.

Bambang menambahkan pihaknya akan menyiapkan grand disain berupa master schedul pembangunan di beberapa pelabuhan, salah satunya dengan penerapan inaportnet di enam pelabuhan utama. "Kita sedang siapkan, akan ada grand disain, jadwal. Kapan akan dibangun misalnya pelabuhan Sorong kapan dibangun, tahun ini harus dimulai," ucapnya.

Soal investasi, lanjut Wamenhub, yang akan menjadi penggerak utama adalah BUMN dan swasta. Pemerintah akan fokus ke public goods, misanya akses, break water di pelabuhan. "Bentuk investasinya bisa public private partnership (ppp), ataupun murni swasta dan BUMN. INSA (Indonesia National Shipowner Association) sebagai operator angkutan dan Pelindo sebagai operator pelabuhan akan bekerjasama untuk memangkas ongkos angkutan kapal," kata Bambang.

Menurutnya, sebagai tahap awal menyiapkan pendulum di enam pelabuhan ini, pihaknya bersama PT Pelindo II sudah menyiapkan soft infrastruktur berupa Inaportnet. Namun untuk saat ini hanya diberlakukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan adanya Inaportnet ini, menurut Bambang, akan memperkecil kontak antara pemilik barang dan yang mengurusnya, sehingga tidak terjadi crowded dan dapat menekan biaya-biaya yang tidak diinginkan.

Bambang mengemukakan, upaya menghidupkan kapal nusantara pendulum yang akan bergerak dari Timur ke Barat dan sebaliknya dan akan diikuti oleh kapal-kapal sebagai feeder. Selama ini antara Pelindo I hingga Pelindo IV selaku operator pelabuhan memiliki harga dan tarif masing-masing. Kedepannya akan diterapkan tarif yang sama.

Untuk mewujudkannya, imbuh Bambang, perlu dilakukan pembenahan dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada agar bisa menjadi pelabuhan yang memadai dan dapat meningkatkan pelayanan dan sebentar lagi akan diluncurkan grand desainnya. "Untuk perluasan Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok sedikitnya dibutuhkan anggaran Rp20 triliun, Batam Rp10 triliun, dan pembangunan pelabuhan Sorong Rp10 triliun, jadi ada sekitar Rp40 triliun yang dibutuhkan untuk infrastruktur pelabuhan," ucap Bambang.

Menurutnya, dalam MP3EI, biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur pelabuhan US$13,08 miliar dengan 92 proyek yang tersebar di lima koridor ekonomi. Bambang menargetkan dengan adanya nusantara pendulum, nantinya akan dapat menghemat pengeluaran hingga 1/3 dari biaya yang selama ini dikeluarkan dan diharapkan mampu menghemat biaya hingga 50% dari biaya logistik pelayaran ini.

BERITA TERKAIT

Nusantara Properti Incar IPO Rp 200 Miliar - Lepas Saham Ke Publik 25%

NERACA Jakarta – Di saat beberapa perusahaan menunda rencana IPO hingga tahun depan, namun ada sebagian perusahaan yang tetap keukeuh…

SENI TRADISI TOPENG NUSANTARA

Siswa sebuah Sekolah Dasar memamerkan topeng kertas yang mereka buat saat kegiatan belajar luar ruang di halaman Monumen Banjarsari, Solo,…

Lebih Efisiensi dan Menguntungkan, Sistem Bioflok Jadi Solusi Budidaya Ikan Masa Depan

NERACA Sukabumi –  Sistem budidaya ikan bioflok dianggap menjadi solusi budidaya untuk masa depan. Karena dengan bioflok lebih efisien untuk…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Laboratorium Pengujian di Era Disrupsi Teknologi

NERACA Jakarta -  Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Imam Haryono mengatakan saat ini, pemerintah Indonesia…

Terkait Kemajuan Digital - RI Dapat Topang Asia Jadi Garda Depan Transformasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi…

Ketahanan Pangan Harus Jadi Fokus Pembenahan

NERACA Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…