Biaya Konservasi Hutan Masih Rendah - Hanya Dialokasikan US$ 2 Per Hektar

NERACA

Bogor - Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah kurangnya perhatian pemerintah. Kondisi ini bisa dilihat dari besaran biaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah sebesar US$2 per hektar. Angka ini terbilang sangat kecil apabila dibandingkan dengan Malaysia yang menyiapkan dana sebesar US$20 hanya untuk biaya konservasi hutannya.

Hal itu seperti yang disampaikan Direktur Utama Perhutani Bambang Sukmananto ketika ditemui dalam acara Program Adopsi Pohon di Bogor, Selasa (8/1). "Biaya konservasi di Indonesia hanya US$2 perhektar. Angka ini jauh bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang menyiapkan dana US$20 perhektarnya," ujar Bambang.

Dia mengakui kalau area hutan di Indonesia terbilang luas jika dibandingkan dengan Malaysia. Akan tetapi, lanjut dia, seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah agar hutan di Indonesia tetap tumbuh dan lestari.

Namun demikian, selaku pengelola hutan bersama dengan Kementerian Perhutanan, pihaknya hanya membutuhkan partisipasi masyarakat dan menyadarkannya agar hutan tidak lagi dirusak. "Hutan itukan banyak manfaatnya seperti mencegah banjir, longsor dan manfaat lainnya bisa dijadikan sebagai pariwisata. Untuk itu, kita selalu berusaha untuk menyadari masyarakat sekitar untuk menjaganya," katanya.

Menurut dia, pemerintah belum mampu mengelola hutan yang begitu luas maka tak heran masih ada saja ditemukan hutan yang gundul dan tidak terawat. Oleh karena itu, untuk mengelola hutan, diperlukan biaya. Salah satu corongnya adalah pemerintah pusat, karena pemerintah daerah tidak akan memberikan bantuan kepada 60 taman nasional yang ada di seluruh Indonesia.

Dia juga menjelaskan bahwa tanah, binatang dan apapun yang didalam hutan konservasi itu harus dilindungi karena ada undang-undangnya. "Pemerintah harus menjaga dan tentunya perlu dukungan swasta juga untuk menjaga lingkungan Indonesia. Karena nantinya yang akan menikmati adalah anak cucu kita," terangnya.

Bambang, yang juga pernah menjadi Ketua Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mengeluhkan karena sebagian besar situ (sungai) yang ada di bogor sudah habis atau dipersempit lantaran banyaknya pembangunan hunian. Hasilnya jalannya air menjadi terganggu.

Anggaran Terandah

Biaya konservasi yang rendah, juga diamini oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori. Ia mengungkapkan, biaya pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional Indonesia merupakan yang terendah di dunia. "Anggaran Kementerian Kehutanan memang terbatas," kata Darori.

Darori menyebutkan, di 2006, anggaran pengelolaan yang disediakan pemerintah hanya sebesar US$ 2,35 per hektare. Berbanding jauh dengan anggaran pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional negara Malaysia sebesar US$ 18,5 per hektare.

Meskipun anggaran 2012 sudah naik menjadi US$ 4 dollar per hektare, namun tetap yang terendah di dunia. "Sebab, negara lain juga anggarannya ikut meningkat, jadi sama saja kita yang terendah," ungkapnya.

Indonesia memiliki luas wilayah kawasan konservasi hutan dan taman nasional sekitar 26 juta hektare. Namun, anggaran pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional pada APBN 2012 yang didapatkan Kemenhut hanya sekitar Rp 2 triliun. "Itu untuk mengelola dan mengawasi kawasan itu. Karena itu kami butuh kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional," ujar Darori.

Beberapa kerjasama pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional dengan swasta itu diantaranya pembangunan fasilitas kandang badak di Ujung Kulon. Lalu ada juga fasilitas pelepasan sejumlah harimau di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan penangkaran burung Jalak di Taman Nasional Bali Barat. "Untuk Taman Nasional Komodo kami juga akan tawarkan pengelolaannya pada swasta," ujarnya.

Pemerintah tidak menutup pintu untuk bekerjasama dengan pihak swasta asing yang ingin ikut berkontribusi dalam pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional. Sebab, Indonesia memiliki sekitar 50 Taman Nasional yang tersedia di seluruh Indonesia. "Kita bisa bekerjasama dengan asing, kan hutan kita tidak dibawa keluar," imbuhnya.

Dengan banyaknya pengelolaan kerjasama dengan pihak swasta ini, maka negara akan diuntungkan dengan penerimaan devisa dari wisata taman nasional. Meskipun begitu, Darori belum bisa mengkalkulasi berapa besaran devisa yang berpotensi diterima negara. "Ini baru mulai membangun. Mungkin 5 tahun lagi baru ketahuan berapa besar devisa yang masuk. Saat ini masih investasi dulu," katanya.

Bentuk Yayasan

Sebelumnya, Darori juga mengatakan akan membentuk yayasan konservasi yang akan fokus untuk mendanai berbagai kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan hutan. Yayasan konservasi ini, kata dia, akan menampung dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta yang berminat menyerahkan sebagian CSR mereka untuk merehabilitasi hutan.

"Di Indonesia ada dana pengelolaan CSR yang nilainya hampir Rp20 triliun. Sementara dana APBN untuk rehabilitasi hutan sangat kecil, perusahaan swasta bisa menyumbang untuk ikut merehabilitasi hutan," katanya.

Dia menjelaskan, pembentukan yayasan konservasi ini sudah dibahas dalam pertemuan konservasi di di Yogyakarta beberapa waktu lalu dengan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Untuk menjalankan yayasan ini, kata Darori, nantinya akan disusun dewan pembina diambil dari orang yang perhatian terhadap konservasi. "Saya mencetuskan bagaimana kita bentuk yayasan konservasi Indonesia dengan dewan pembina dari orang yang memiliki perhatian pada bidang konservasi, seperti Jusuf Kalla, Jaya Suprana, dan Emil Salim. Ada sekitar 10-15 orang," katanya.

Anggota dari yayasan ini diambil dari kalangan pengamat kehutanan dari UI, UGM, Unlam, dan semua Universitas yang ada jurusan kehutanan untuk menggerakkan manajemen.

Kemenhut, kata Darori, akan mengundang perusahaan dalam negeri dan asing yang ada di Indonesia yang sudah ada keinginan membantu kegiatan rehabilitasi melalui dana CSR-nya. "Mereka mau bantu apa, inilah yang harus ditentukan, misalnya mau bantu Gunung Gede Pangrango sekian miliar, silahkan mereka menyalurkan dana CSR-nya langsung," katanya.

Dia menambahkan beberapa perusahaan Indonesia telah menyatakan minat merehabilitasi, seperti Asian Pulp and Paper yang membuat cagar biosfer Bukit Batu di Riau. Sementara grup Artha Graha punya Tommy Winata sudah berniat menggelontorkan Rp500 miliar untuk mengembalikan lingkungan hidup harimau di Bukit Barisan.

"Ini untuk semua perusahaan nggak hanya untuk sektor kehutanan. Terus, Djarum juga sudah menanam pohon. Mereka sudah berminat dan nanti kami akomodir, misal menyisihkan dana sebesar Rp10 dari setiap bungkus rokok. Jika ada 1 miliar orang yang merokok, maka bisa berapa banyak yang bisa terkumpul," katanya.

BERITA TERKAIT

Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019 - BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

BI Prediksi Nilai Tukar Rupiah Rp14.800-15.200 Per Dolar

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengestimasi nilai tukar Rupiah per dolar AS sepanjang 2019 akan…

Arwana Catatkan Penjualan Naik 15,56% - Bisnis Keramik Masih Mengkilap

NERACA Jakarta – Meskipun bisnis properti masih dirasakan lesu oleh pelaku pasar, namun hal tersebut tidak memberikan dampak terhadap performance…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Laboratorium Pengujian di Era Disrupsi Teknologi

NERACA Jakarta -  Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Imam Haryono mengatakan saat ini, pemerintah Indonesia…

Terkait Kemajuan Digital - RI Dapat Topang Asia Jadi Garda Depan Transformasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi…

Ketahanan Pangan Harus Jadi Fokus Pembenahan

NERACA Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…