Kenaikan TDL Hantam Industri Tekstil

NERACA

Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memproyeksikan pasar tekstil dan produk tekstl (TPT) domestik dan ekspor hingga akhir tahun ini mencapai US$20,2 miliar, menyamai pencapaian target pada tahun lalu.

“Dengan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 15% dan kenaikan upah minimum provinsi (UMP), maka pasar TPT di 2013 hanya US$20,2 miliar. Penjualan pasar TPT domestik pada tahun ini diperkirakan menyentuh US$6,8 miliar dan pasar ekspor sebesar US$13,4 miliar,” kata Ketua Umum API, Ade Sudrajat pada acara paparan kinerja industri TPT di Jakarta, Selasa (8/1).

Pada tahun lalu, menurut Ade, kinerja industri TPT nasional sebesar US$20,2 miliar dengan pasar domestik sebesar US$7,6 miliar dan pasar ekspor sebesar US$12,6 miliar. “Pasar industri TPT nasional pada tahun lalu sangat besar, namun sebagian diisi oleh produk impor. Sedangkan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa belum menunjukkan perbaikan akibat krisis ekonomi,” paparnya.

Dalam Kesempatan yang sama, Ade meminta pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 10% untuk meingkatkan daya saing industri nasional. “Idealnya kenaikan TTL bagi sektor TPT sebesar 10%. Dengan kenaikan TTL 15%, maka harga jual produk jadi akan meningkat 21,5%,” kata Ade.

Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menurut Ade, telah melakukan kebohongan terkait dengan kenaikan TTL 2013 sebesar 15% yang dilakukan pertiga bulan sekali. “Kenaikan TTL untuk industri tekstil lebih dari 15% dan industri padat karya ini mengalami kenaikan TTL pada tahun ini sebesar 18% karena sektor industri setiap tiga bulan harus mengalami kenaikan TTL 4,5%,” paparnya.

Kenaikan listrik sebesar 15%, lanjut Ade, hanya terjadi pada sebagian kalangan saja. Namun, kalangan industri harus menelan pil pahit karena mengalami kenaikan lebih dari 15%. “Pemerintah terkesan tidak pro job dan yang dipikirkan hanya pengurangan subsidi tapi tutup mata dengan yang lain. Harusnya kenaikan bisa dilakukan pada semua sektor termasuk listrik bagi rumah tangga,” ujarnya.

Ade menambahkan, meskipun pemerintah menaikan TTL, tapi subsidi listriknya terus naik. “Kami sedang mempelajari gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal kenaikan TTL yang tidak merata dan terkesan lebih memberatkan kalangan industri. Gugatan yang akan diajukan adalah soal pemerataan kenaikan setiap golongan dan kualitas listrik karena kenaikan TTL belum dibarengi dengan peningkatan kualitas listrik,” tandasnya.

Pemangkasan Karyawan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G Ismy mengatakan, 2013 merupakan tahun sulit bagi industri pertekstilan. Industri akan terbebani kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tinggi, pemberlakuan tarif listrik yang baru, serta penyesuaian harga gas. “Kalau tarif listrik naik tahun depan, kami akan melakukan penghematan dengan memangkas karyawan,” ujar Ernovian.

Seperti diberitakan, pemerintah akhirnya memastikan kenaikan tarif tenaga listrik mulai 1 Januari 2013. Kebijakan itu diterapkan bagi semua golongan pengguna listrik dengan daya di atas 900 volt ampere (VA). Kenaikan dilakukan bertahap,setiap tiga bulan sekali, hingga secara kumulatif mencapai 15%. Ernovian memperkirakan kenaikan tarif tenaga listrik akan menyebabkan pertumbuhan industri tekstil tahun depan turun drastis.

Dia membandingkan, jika tahun 2011 pertumbuhan industri tekstil Indonesia bisa sebesar 13,4%, maka 2013 hanya akan mencapai 5%. “Turunnya akan banyak. Itu syukur sekali kalau masih bertumbuh 5%,” ucapnya.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik berharap kalangan pengusaha dapat memahami rencana kenaikan tarif listrik dan bersama-sama pemerintah serta komponen masyarakat lain menjaga keberlanjutan ekonomi nasional. ”Saya sudah bertemu dengan Apindo, saya sudah jelaskan waktu itu. Dia kan mengusulkan agar yang 450 VA dan 900 VA itu juga dinaikkan, jangan lah itu,” katanya.

Jero Wacik mengatakan, kenaikan tarif listrik sudah berdasarkan strata usaha yang disusun oleh kalangan pengusaha. Ada strata usaha tertentu yang naik banyak, tetapi ada pula yang kenaikannya sedikit. “Ya DPR kan sudah setuju dan saya sudah mengundang mereka (pengusaha), pengusaha sudah dibikin stratanya. Misalkan perusahaan spa naiknya banyak, perusahaan garmen yang berat, misalnya dikecilkan,” katanya.

Ekonom Unika Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko, mengatakan rencana kenaikan tarif listrik yang memberatkan pengusaha bisa diimbangi dengan memberikan insentif bagi industri menengah dan kecil. Menurutnya,pemerintah harus lebih memberdayakan sektor kecil dengan memberikan kebijakan yang berorientasi pada usaha skala kecil dan menengah. Saat ini,k ebijakan pemerintah di sektor ini masih bersifat parsial.

“Kalau perusahaan besar memang tak ada masalah dengan kenaikan tarif listrik ini, tetapi yang lebih banyak dirugikan adalah sektor usaha menengah ke bawah sehingga perlu ada kebijakan yang mendorong dan memberdayakan usaha di sektor ini,” ucapnya.

Dia menuturkan, sektor industri khususnya usaha kecil dan menengah merupakan penopang perekonomian. Sektor ini penting diselamatkan karena salah satu penopang ekonomi di sektor konsumsi.

BERITA TERKAIT

Revolusi Industri 4.0 Era Baru UKM Indonesia

Revolusi Industri 4.0 Era Baru UKM Indonesia NERACA Denpasar - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menyebutkan bahwa Revolusi Industri…

Gelar Festival Permainan Games - Telkom Ajak Milenial Bangun Industri Games

NERACA Jakarta - Kementerian BUMN RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menggelar event Spirit of Millennials Games Day 2018 di…

Pesatnya Industri E-Commerce, Bisnis Afiliasi Isynergy Ikut Tumbuh

      NERACA   Jakarta - Pesatnya pertumbuhan teknologi digital, terutama di bidang pemasaran, menimbulkan perspektif baru dalam budaya…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Indonesia Latih Petani Hortikultura Timor-Leste

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia memberikan pelatihan teknis hortikultura kepada petani Timor Leste di desa Oesilo, Oecussi untuk membangun ekonomi…

Pungutan Ekspor Sawit Dihentikan, Program Jalan Terus

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap menjalankan programnya, meski pemerintah menghentikan sementara dana pungutan ekspor…

Menperin: IKM Makanan dan Tenun Kian Prospektif

NERACA Jakarta – Industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Riau masih menjadi sektor andalan dalam menunjang roda perekonomian masyarakat…