Alasan Risiko Keamanan, WIKA Batasi Proyek Luar Negeri

NERACA

Jakarta – Belajar dari pengalaman proyek di Libya yang ditinggal begitu saja, lantaran keamanan mengancam, menjadi alasan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) untuk membatasi pasar proyek di luar negeri.

Corporate Secretary WIKA, Natal Agrawan Pardede mengatakan, pihaknya akan membatasi proyek di luar negeri karena pertimbangan minimnya jaminan keamanan dan risiko lainnya, “Kita lihat risiko, di Timur Tengah, risiko luar negeri lebih tinggi. Kalau ada masalah, seperti di Libya, tarik 200 orang aja susah,”katanya di Jakarta, Senin (7/1).

Oleh karena itu, dirinya kedepan dalam menggarap proyek pasar luar negeri akan lebih mengirimkan pekerja desainer. Selain itu,perseroan juga akan lebih fokus garap proyek Enginering Procurement and Contruction (EPC).

Kedepan dalam menggarap proyek luar negeri, kata Natal, pihaknya akan masuk bersama kumpulan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya melalui bendera Indonesia Incorporated seperti di Irak dan Myanmar.

WIKA sendiri bersama Indonesia Incorporated telah memiliki kantor perwakilan di Myanmar dan Irak namun hingga saat masih belum beroperasi."Di Irak sudah punya kantor tapi belum dapat kerjaan, Pertamina di sana akan ekspor Irak. Dari uang itu akan dapat pendanaan untuk mendanai proyek. WIKA akan men-support Pertamina bangun infrastruktur," tambahnya.

Natal juga menuturkan, kelanjutan proyek di Libya, perseroan diminta untuk melanjutkan proyek mal yang tertunda. Hal ini beralasan, karena membaiknya kondisi di negara yang pernah dipimpin oleh Muammar Gaddafi itu, “Mereka mengundang kita untuk kerja kembali. Itu proyek baru berjalan 10%. Wika Gedung sudah ke sana,”paparnya.

Meskipun masuk kembali ke Libya, WIKA akan mengevaluasi ulang nilai proyek karena terjadi perubahan harga bahan baku pasca kisruh. Pihak WIKA pun telah mengajukan surat pemberitahuan untuk penjaminan keamanan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia sebelum secara resmi kembali mengerjakan proyek di Libya."Kita masuk dengan syarat keamanan terjamin. Kita minta arahan pemerintah dari Kemenlu," sebutnya.

Seperti diketahui, WIKA menggandeng perusahaan lokal Libya, Solar Sahara Investment dalam mengerjakan mal senilai US$ 11,6 juta atau setara Rp 104,4 miliar. Proyek kerjasama dengan mitra Libya itu mempekerjakan sekitar 500 orang. Dari jumlah itu, 300 di antara pekerjanya warga negara Libya.

Tunda IPO

Kemudian menyinggung soal IPO anak usaha PT Wika Beton dan Wika Realty, kata Natal, pihaknya belum berencana menggelar aksi korporasi tersebut dalam waktu dekat. Alasannya, jelang pemilu pasar kurang kondusif.

Alasan lain, lanjut Natal, Wika Beton memiliki pendanaan cukup besar. Oleh karena itu pihaknya belum akan melakukan penawaran perdana saham Wika Beton. Sementara itu, kalau Wika Realty, Natal mengatakan, pihaknya ingin membesarkannya terlebih dahulu, “Wika realty size belum cukup besar. Kami ingin meningkatkan jumlah proyek dan land bank,”paparnya.

Dia menambahkan, rencana penawaran perdana saham dilakukan setelah 2014. Menurut Natal, penawaran perdana saham ank usaha tak terlalu rumit. Hal itu karena tak perlu ke DPR. (bani)

BERITA TERKAIT

Garap Proyek 35 Ribu MW - PLN Terbitkan Global Bond US$ 1,4 Miliar

NERACA Jakarta – Guna mendanai pengembangan dan operasional bisnis, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerbitkan surat utang (global bond) pertama…

Berkah Proyek MRT - Intiland Optimis Penjualan Capai Rp2,53 Triliun

NERACA Jakarta – Keberadaan transportasi massal mass rapid transportation (MRT) menjadi sentimen positif untuk mendongkrak penjualan properti milik PT Intiland…

Naik 7,4%, Utang Luar Negeri Capai Rp 5.521 Triliun

  NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 naik 7,4 persen secara tahunan (year on…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Volume Penjualan Terkoreksi 5,58% - Astra Terus Pacu Penjualan di Semester Kedua

NERACA Jakarta – Lesunya bisnis otomotif di paruh pertama tahun ini memberikan dampak terhadap bisnis otomotif PT Astra International Tbk…

Hartadinata Akuisisi Perusahaan E-Commerce

Kembangkan ekspansi bisnisnya, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) pada tanggal 15 Juli 2019 menandatangani akta perjanjian penyertaan modal yang pada…

Kasus Hukum Menimpa Tiga Pilar - Investor Ritel Minta Kepastian Hukum

NERACA Jakarta – Kisruh sengketa manajamen PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) masih menyisakan masalah bagi para investor, khususnya investor…