NERACA

Jakarta - Pemerintah menyatakan telah mempersiapkan sejumlah skema sebagai bagian dari antisipasi badai krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, saat ini lembaga-lembaga keuangan telah berkoordinasi untuk meredam dampak krisis ekonomi dunia, salah satunya dengan menyiapkan dana sebesar US$245 miliar.

Dana tersebut merupakan bagian dari pasal-pasal yang terdapat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. "Dari situ, ada pos Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar US$240 miliar, dan pinjaman siaga (standby loan) sebesar US$5 miliar," kata Agus, Rabu (2/1). Dengan dana itu, pemerintah diharapkan siaga jika memang terjadi krisis ekonomi besar-besaran.

Selain penyiapan dana, ada juga skema antisipasi krisis melalui peningkatan investasi yang lebih besar di masa mendatang. Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan investor untuk menarik minat investasi yang lebih besar. "Kita melihat masuknya bisa dari dampak keuangan, bisa likuiditas, exchange rate maupun terkait ekspor impor, maupun dari kepercayaan. Kita jaga kepercayaan itu," ujar Agus.

Dari lembaga-lembaga yang ada, kesiapan dilakukan oleh antara lain Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah, melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga secara rutin mengadakan rapat terkait antisipasi krisis. Dia mengakui, kejutan-kejutan bisa saja terjadi dan berpotensi menggoyahkan perekonomian nasional.

Agus mencontohkan, pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai dapat menggoyangkan kepercayaan investasi asing. "Makanya, kita harus koordinasikan. Kita jaga perekonomian Indonesia berkesinambungan. Inklusif dan pemerataan yang baik," tegasnya. Kemudian, lanjut dia, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan investasi dan meredam krisis ekonomi dari luar dengan melakukan optimalisasi penerimaan negara dan membelanjakan APBN tepat sasaran.

Defisit Anggaran

Pemerintah juga berupaya  menjaga defisit anggaran dan level PDB tetap di bawah, yang sekarang berada di bawah 2%. Agus menargetkan defisit anggaran menjadi 1,65% di 2013. Angka ini turun dari realisasi 2012 sebesar 1,89%. Patokan target itu diambil demi menjaga defisit agar tidak berada diambang batas yang telah ditetapkan, yakni 3%. Dia menyebut, tahun lalu, pihaknya menganggarkan defisit 2,23%. Namun kenyataanya, justru lebih baik dengan pencapaian 1,89%.

"Penyerapan belanja pemerintah (APBN-P) saja hanya 4,4% dari bidikan awal tahun yang berharap terealisasi 100%. Begitupula dengan penerimaan negara yang tidak terserap sebesar 2,5%," jelasnya. Menurut dia, tidak terealisasinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendorong penyerapan belanja negara belum mencapai target.

"Awalnya kami siapkan APBN-P 2012 Rp 30 triliun sebagai antisipasi risiko apabila BBM dinaikkan, supaya bisa memperhatikan rakyat dan transportasi. Tapi, BBM bersubsidi tidak jadi naik, jadi anggaran tidak digunakan," ungkapnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro membenarkan realisasi defisit lebih rendah. "Kisarannya antara 1,5%-2% dari PDB," katanya.

Secara umum, kondisi APBN memang masih aman. Namun, pemerintah mewaspadai potensi tidak tercapainya beberapa pos penerimaan negara yang terkena imbas turunnya kinerja ekspor dan pelemahan harga komoditas, seperti penerimaan bea keluar, Pajak Penghasilan (PPh) non migas, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak.