NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri pada 2013 bisa mencapai 7,1%. Namun demikian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi merasa pesimis target tersebut akan tercapai pasalnya yang menjadi permasalahan di sektor industri adalah infrastruktur yang masih minim. Tak hanya infrastruktur, berbagai permasalahan di sektor industri seperti permasalahan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kenaikan harga gas juga masih jadi kendala.

"Minimnya penambahan infrastuktur dan terus menurunnya permintaan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa menjadi kendala pertumbuhan industri manufaktur. Target pertumbuhan sebesar 7,1% akan sulit dicapai karena tahun depan sektor industri dihadapkan pada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 15%," kata Sofjan di Jakarta, Rabu (19/12).

Dia menjelaskan bahwa hingga triwulan III 2012, pertumbuhan industri pengolahan rata-rata hanya mencapai 5% sehingga jauh dibawah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai angka 6,2%. Padahal menurut Sofjan, sebelum krisis ekonomi global pertumbuhan industri pengolahan selalu diatas pertumbuhan ekonomi.

"Sebelum terjadinya krisis ekonomi global seperti saat ini, pertumbuhan industri pengolahan di Indonesia, seperti kulit dan plastik, tekstil, maupun makanan dan minuman (mamin) selalu di atas pertumbuhan ekonomi. Saat ini, tumbuhnya sektor industri olahan sudah bergeser ke sektor jasa, seperti pengangkutan dan transportasi yang cenderung tidak menghasilkan nilai tambah dan penambahan tenaga kerja di dalam negeri," paparnya.

Investasi Meningkat

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur pada 2013 mencapai 7,1%, dengan peningkatan investasi pada sektor otomotif, industri pupuk, industri kimia serta semen. "Meskipun kondisi perekonomian di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa masih diwarnai ketidakpastian, namun pemerintah optimistis kinerja sektor industri manufaktur pada tahun depan akan tumbuh 7,1%," kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat.

Pertumbuhan tersebut, lanjut Hidayat, merupakan akibat dari meningkatnya investasi di sektor otomotif, industri pupuk, industri kimia dan semen. Namun demikian, menurut Hidayat, tantangan yang akan dihadapi pada tahun depan masih berkisar pada minimnya infrastruktur dan tingginya biaya investasi. oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan 12 rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah agar tercapainya angka pertumbuhan industri sebesar 7,1%.

Ke 12 rekomendasi tersebut antara lain, mengoptimalkan insentif fiskal berupa Tax Holiday, Tax Allowance, Biaya Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk, menyelesaikan hambatan investasi, diantaranya Divestasi pada industri pengolahan mineral, aturan terkait limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah), melakukan penetrasi pasar ekspor baru misalnya Timur Tengah, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin, meningkatkan upaya pengendalian impor melalui kebijakan non-tariff barrier atau hambatan perdagangan, Mendukung Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Diberikan sanksi yang tegas kepada unit kerja di instansi pemerintahan/BUMN/Swasta yang tidak memenuhi persyaratan komponen lokal.

Selain itu, Kemenperin juga akan memberikan prioritas penyediaan infrastruktur, perluasan pelabuhan, jaringan transportasi baik kereta api maupun jalan tol, memberikan jaminan pasokan gas dan listrik untuk kebutuhan industri dalam negeri, membentuk lembaga pembiayaan khusus IKM, misalnya modal ventura bagi industri kecil, proyek pemerintah dan BUMN wajib memakai barang dan jasa dari dalam negeri, melakukan perjanjian kerjasama internasional yang dititikberatkan pada peningkatan investasi, merumuskan 200 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan pemberlakuan penerapan SNI wajib dan pertimbangan teknis untuk 109 produk industri (elektonika, furnitur, logam, kimia dasar, dll) dan pemberian insentif untuk industri hijau, penggunaan teknologi ramah lingkungan bagi penurunan Gas Rumah Kaca.

Banyaknya tantangan juga dianggap serius oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistyo. Ia mengatakan pertumbuhan dunia industri mungkin bisa mencapai 7,1% pada 2013, namun masih banyak tantangan untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Menurut dia, tantangan terberat yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah adalah untuk menjaga iklim usaha yang harus terus berada pada situasi kondusif. "Banyak tantangan yang harus diselesaikan, bagaimana membuat usaha di Indonesia itu mudah, nyaman, ramah dan menarik," katanya.

Suryo menjelaskan, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut maka pemerintah diharapkan untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan kondisi yang stabil dan menarik itu untuk para investor. "Apabila perlu, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan insentif fiskal, insentif moneter, peraturan daerah yang memudahkan untuk melakukan usaha di Indonesia," lanjutnya. Menurut Suryo, harus ada kepastian hukum dari pemerintah untuk menciptakan iklim yang ramah bagi para investor seperti tidak lagi ada kerumitan dalam sistem birokrasi dan pungutan-pungutan liar.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,2% pada triwulan III 2012, sektor industri pengolahan menyumbang pertumbuhan sebesar 1,62%, diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang menyumbang 1,22%, sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang pertumbuhan sebesar 1,02%. Kemenperin menargetkan pada 2013, pertumbuhan industri non migas bisa mencapai 7,1% seiring terus membaiknya kinerja dan investasi di sektor industri nonmigas atau manufaktur.

Dengan target pertumbuhan nonmigas tersebut, maka pertumbuhan industri pengolahan secara keseluruhan diprediksi mampu mencapai 6,5% pada tahun depan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,7%. Namun, pertumbuhan industri akan terhambat dengan biaya logistik di Indonesia juga yang tertinggi di Asia atau 17% dari total omzet industri.