NERACA

Jakarta – Pelaksanaan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) PT Semen Baturaja kembali tertunda lantaran belum mengantongi izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI dan imbasnya akan mempengaruhi terhadap program privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke depan.

Menurut Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Deni Daruri, jika privatisasi Semen Baturaja tetap dipaksakan dinilai akan sia-sia, “Privatisasi BUMN jika dipaksakan akan memberikan dampak sia-sia,”katanya di Jakarta, Senin (17/12).

Dia menambahkan, saat ini industri pasar modal masih mengalami persoalan mendasar yang akan merugikan emiten jika hendak go public. Salah satunya, soal peraturan prosedur pencatatan dan disclousure, yang sudah puluhan tahun belum pernah dievaluasi.

Lanjutnya, lantaran peraturan soal IPO yang belum pernah di evaluasi akan berakibat minat penanaman modal tetap akan minim. Oleh karena itu, harus ada riset tentang pencatatan yang rusak dan sejumlah item peraturan yang harus dievaluasi. “Bahkan kategori LQ45 saja sudah lama tidak dievaluasi,”tandasnya.

Kata Deni Daruri, tidak heran, bila jarang ada yang mau riset peraturan pasar modal di Jakarta. Hal ini karena transparansi yang kurang, perlindungan terhadap investor minim, dan adanya kaitan politik dengan pasar.

Dirinya pun menilai, persoalan di industri pasar modal perlu disikapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur kembali peraturan dasar pasar modal di Indonesia, sehingga membuat penanaman modal kembali bergairah, “Jadi persoalannya bukan pada Meneg BUMN dan DPR, tapi pada pasar modal itu sendiri,"tegasnya

Seperti diketahui, Meneg BUMN menginginkan PT Semen Baturaja dprivatisasi karena untuk kepentingan perusahaan yang ingin menambah pendanaan dan melakukan ekspansi. Namun, Komisi XI DPR pada Kamis (13/12) pekan lalu mengelar rapat kerja mengenai privatisasi Semen Baturaja bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan selama tujuh jam.

Raker tersebut membuahkan keputusan tidak disetujuinya Semen Baturaja untuk melantai ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasannya, road map IPO Semen Baturaja dinilai tidak jelas dan mengkhawatirkan bakal merugikan pemerintah dari penguasaan perusahaan negara.

Anggota Komisi XI, Dolfie juga mempertanyakan pihak yang akan tanggungg jawab jika keputusan ini dilakukan secara parsial. "Ini bahaya lho sampai dilepas 35% saham, bisa-bisa sampai 2014 atau 2020 jadi 50% saham pemerintah digerus,"ungkapnya.

Tetap Ekspansi

Merespon hal tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan, penundaan IPO Semen Baturaja tidak akan mempengaruhi ekspansi bisnis perseroan. Dimana ini perseroan berencana membangun pabrik baru dengan kapasitas terpasang 1,5 juta ton per tahun, "cement mill", serta "cement packing" di Baturaja. Untuk pembangunan pabrik tersebut, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp2,5 triliun.

Kata Dahlan, rencana ekspansi itu akan tetap diwujudkan walau rencana IPO belum mendapatkan persetujuan DPR RI,”Kalau memang Komisi XI DPR RI tidak menyetujui IPO Semen Baturaja, maka Semen Baturaja akan terus melakukan ekspansinya," tegasnya.

Menurut Dahlan, Semen Baturaja dapat sepenuhnya menggunakan fasilitas kredit dari perbankan BUMN agar pembangunan pabrik baru dapat segera dilaksanakan. Selama ini, perseroan juga telah menggunakan dana internal untuk meningkatkan kapasitas produksinya. (bani)