Ada Sejumlah Tantangan Implementasi di UU Koperasi

Meski sudah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, namun kalangan koperasi nasional belum bisa bernafas lega. Pasalnya, seperti diungkapkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, masih memiliki sejumlah tantangan.

Diantaranya, sosialisasi terhadap UU Nomor 17 Tahun 2012 kepada masyarakat yang terkait dengan aspek nilai prinsip dan jati diri koperasi. Kemudian, konversi permodalan koperasi dari simpanan pokok menjadi setoran awal bersama dengan penerbitan sertifikat modal koperasi (SMKM). Juga, terkait pengalihan unit simpan pinjam koperasi menjadi koperasi simpan pinjam (KSP).

”Selanjutnya perihal pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK), dan perubahan anggaran dasar atas lahirnya undang-undang perkoperasian terbaru tersebut,” tukas Agus Muharram, pada acara pembukaan Rakernas Dekopin, di Bandung, Selasa.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid mengakui masih besarnya kendala eksternal dan internal bagi perkembangan koperasi di Indonesia. “Karena koperasi itu ada di UUD 1945, maka dalam prakteknya harus berubah dari ekonomi pasar ke ekonomi kerakyatan, dalam hal ini koperasi”, kata Nurdin.

Nurdin juga mengakui bahwa saat ini koperasi belum mampu bersaing dengan pelaku usaha besar. Terutama, dalam hal sumber daya manusia, permodalan, skala usaha, dan juga manajemen. “Hal itu yang harus kita benahi. Terlebih lagi kita sekarang memiliki UU Perkoperasian yang baru”, kata Nurdin.

Contoh kongkrit adalah di banyak daerah koperasi dan UMKM begitu dominan dari sisi kuantitas. Bahkan, ada di daerah yang jumlahnya bisa mencapai 99%, sisanya usaha besar. Namun, dari sisi PDRB, hanya 60% yang bisa dihasilkan oleh koperasi dan UMKM. Bandingkan dengan usaha besar yang bisa mencatat PDRB sekitar 40%.

Meski demikian, kata Agus, pemerintah bersama lembaga gerakan koperasi lainnya harus bisa menghadapi tantangan itu agar UU Perkoperasian bisa diimplementasikan secara menyeluruh. ”Melalui forum rakernas ini, tantangan itu akan menjadi mendorong semangat lebih besar bagi akselerasi pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi di seluruh Indonesia,” tandas Agus.

Agus meyakini, di tengah tantangan itu koperasi Indonesia bisa semakin maju dan berkembang. Dia pun meminta agar Rakernas Dekopin dimaknai sebagai Tahun Kemandirian. Terutama untuk mewujudkan menjadi koperasi yang besar, mandiri, kuat dan makmur sehingga lebih cepat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, khususnya bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya.

Agus berharap, seluruh peserta memiliki kesamaan pandangan menyukseskan program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang bersentuhan langsung dengan potensi dan peran strategisnya yang telah terbukti mendukung kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dan Nurdin pun berilustrasi, bahwa ke depan koperasi harus berubah. Koperasi jangan lagi skala kecil. “Koperasi harus bisa menari di laut lepas, bukan lagi hanya sekadar di dalam akuarium”, pungkas Nurdin.

BERITA TERKAIT

Kabupaten Sukabumi Akan Peringati Hari Koperasi di Kawasan Geopark Ciletuh

Kabupaten Sukabumi Akan Peringati Hari Koperasi di Kawasan Geopark Ciletuh NERACA Sukabumi – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, akan memperingati…

Menkeu: Penerimaan Negara Harus Lebih Besar - MASIH ADA 4 POIN PROSES NEGOSIASI RI-FREEPORT

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih harus memastikan empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport tercapai. Salah satunya soal…

Pemkot Bogor Raih Penghargaan Bidang Koperasi

Pemkot Bogor Raih Penghargaan Bidang Koperasi NERACA Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima penghargaan tingkat nasional Tanda Jasa Bakti…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI NERACA Jakarta - Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada obligor…

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dalam kasus tindak…

Sekretaris MA: Ada 32 Pengadilan Terapkan "e-Court"

Sekretaris MA: Ada 32 Pengadilan Terapkan "e-Court"   NERACA Bogor - Sekretaris Mahkamah Agung (MA), A. S. Pudjoharsoyo mengatakan, saat ini…