Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, baru-baru ini tampaknya bisa menjadi tonggak penting yang menentukan perjalanan kawasan regional itu ke depan. Selain kegiatan itu dihadiri sejumlah pemimpin negara mitra wicara penting, konferensi mengusung tema ''Satu Komunitas, Satu Tujuan dalam Persiapan Menuju Masyarakat ASEAN 2015'' diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara anggotanya.

Ini tentu tantangan yang tidak mudah bagi Indonesia bergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community-AEC) 2015, dimana pertumbuhan investasi dan perdagangan Indonesia diprediksi akan meningkat signifikan, asalkan dengan syarat mampu  menyiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi integrasi kawasan ekonomi tersebut.

Dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang kemudian diikuti dengan implementasi Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP), yaitu pengintegrasian  kekuatan ekonomi ASEAN dengan mitra lainnya (ASEAN+ 6) yang terdiri dari China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, hal ini dipastikan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional.

Implementasi MEA dan RCEP itu akan membentuk zona kekuatan ekonomi baru yang maha dahsyat dengan populasi penduduk sekitar 3 miliar orang dan potensi perekonomian senilai US$10 triliun – US$15 triliun, berpeluang mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di sekitarnya.

Memang untuk menghadapi MEA, ASEAN dituntut mampu bekerja sama lebih dekat dalam menghadapi berbagai tantangan, antara lain masalah keamanan politik yang berubah dengan cepat, serta situasi ekonomi dan sosial di tingkat regional maupun global.

Kita melihat sejumlah persoalan di tingkat global yang masih harus dihadapi ASEAN, antara lain masalah pemulihan ekonomi yang rapuh di negara maju, krisis utang berkepanjangan di Eropa, kemungkinan munculnya krisis fiskal di Amerika Serikat, perlambatan pertumbuhan di Asia, gejolak politik dan sosial yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta harga minyak yang diprediksi tinggi. Selain itu masalah ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, bencana alam, terorisme serta kejahatan transnasional perlu mendapat perhatian bersama para anggota ASEAN.

Di tingkat regional, meski pembangunan di negara-negara anggota ASEAN berjalan dengan baik, namun kesenjangan di antara negara anggota masih tetap signifikan. Ini tentu mengharuskan kita untuk melipatgandakan usaha untuk  mempromosikan pertumbuhan yang lebih cepat dan meningkatkan pemerataan hasil pertumbuhan antarnegara anggota.

Khusus bagi negeri ini yang masih memiliki waktu 3 tahun ke depan  menuju Komunitas ASEAN 2015 yang efektif diberlakukan mulai 31 Desember 2015, pemerintah Indonesia saatnya harus bekerja keras membenahi sejumlah kekurangan yang belum dapat dicapai  seperti membangun konektivitas infrastruktur pelabuhan, bandar udara, rel kereta api, jalan, dan ketersediaan energi listrik.

Ini tantangan bagi para menteri ekonomi untuk mampu menerjemahkan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menekankan pentingnya masalah konektivitas itu dapat dituntaskan sebelum 2015, dimana terkait dengan komitmen para Kepala Negara se-ASEAN yang siap  meningkatkan permodalan untuk proyek infrastruktur sedikitnya US$5 miliar. Semoga!