Depok – Sekitar dua ribu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di  sepanjang Jalan Juanda ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  Kota Depok. Padahal, sentra perekonomian yang terbangun sejak tujuh tahun lalu oleh para pedagang dengan memanfaatkan lahan tidur  pipa gas Pertamina ini, kegiatannya telah maju dan berkembang hingga omzetnya mencapai miliaran rupiah sehari. Demikian hasil survei NERACA, kemarin.

Semula PKL ini secara berkelompok berdagang hanya dengan puluhan pedagang saja. Kegiatan yang hanya menggunakan hari libur (Minggu) ini terus berkembang dan ramai dikunjungi masayarakat dari berbagai wilayah di Kota Depok. “Jumlahnya saat ini sudah mencapai sekitar dua ribu pedagang,” ujar Alek, salah seorang tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Sukmajaya.

Hal senada juga dikemukakan salah seorang tokoh masyarakat dari Persatuan Islam Maluku (PIM) Kota Depok, Ongen Pelu. “Saya berharap pemerintah Kota Depok jangan menertibkan pedagang dengan mengusirnya untuk berdagang. Mereka bukan untuk cari kekayaan tapi hanya untuk sekadar menghidupi keluarga,” tuturnya, kepada NERACA.

Sementara itu, Ketua Forum LPM Kecamatan Cimanggis, Urip Santoso juga berharap agar upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP, bukan membumihanguskan kegiatan para PKL, tapi hendaknya memberikan kesempatan untuk berusaha dan mengaturnya agar tertib dan aman sesuai ketentuan Peraturan daerah yang ada. “Perda itu hakekatnya adalah untuk ketertiban umum, bukan melarang hak asasi manusia untuk berusaha dan bekerja,” tegas dia.

Sedangkan Ketua LPM Kemiri Muka Kecamatan Beji, Asmawi, juga sependapat dengan lainnya. Pemerintah seharusnya berupaya membina dan meningkatkan kegiatan ekonominya. Jangan malah mematikan kegiatan ekonominya. Apalagi kegiatan ini berjalan dengan sendirinya tanpa ada bantuan pemerintah dari hal finasial maupun lainnya.

Menurut pengamatan NERACA, kegiatan yang melibatkan ribuan PKL tersebut, saat ini telah dilakukan upaya pembinaan oleh ormas dan tokoh masyarakat sekitar. Diantaranya dari Forkabi, PIM dan LPM. Pembinaannya agar PKL dan pengunjung dapat tertib, aman dan nyaman dalam tumpahnya kegiatan perekonomian ini.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Depok Drs R Gandara Budiana MSi, kepada NERACA mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha terus melakukan pendekatan agar upaya penertiban dapat berjalan dengan lancar dan tertib tidak menimbulkan ekses yang negatif.

Penertiban PKL, lanjut Gandara, bukan berarti melarang untuk berusaha dan berdagang. Tetapi, mengingatkan PKL yang telah melanggar Perda. Misalnya berdagang di taman, trotoar, dan jalan raya atau tempat lainnya yang mengganggu ketertiban umum. Jika berdagang di luar area yang dilarang menurut Perda, boleh saja asalkan tempat yang digunakan itu mendapat ijin dari pemilik lahan.

“Mungkin hal ini perlu dipikirkan dengan komprehensif oleh pihak yang terkait terhadap adanya kegiatan perekonomian yang sudah berjalan cukup lama ini,” ujar gandara.