NERACA

Jakarta – Industri makanan dan minuman di Indonesia akan mengalami pertumbuhan sekitar lima persen sampai akhir 2011. Sektor ini diproyeksikan akan tumbuh rata-rata 8,4%  per tahun. Angka ini lebih besar dibanding pertumbuhan industri nasional yang ditargetkan rata-rata sebesar 6,7% pertahun.

“Sub sektor industri makanan dan minuman pada triwulan I 2011 tumbuh sebesar tiga persen dan diproyeksikan akan tumbuh lima persen pada akhir 2011,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Mohamad S Hidayat saat membuka Pameran Produk Industri Makanan dan Minuman di Jakarta, Selasa.

Menurut Hidayat, hal ini karena didukung dengan adanya penambahan investasi ke depan beberapa tahun ke depan, pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, serta proses integrasi ASEAN.

Industri makanan dan minuman, imbuh Menperin, mempunyai peranan penting dalam pembangunan sektor industri terutama kontribusinya terhadap Priduk Domestik Bruto (PDB) industri nonmigas.

Berdasarkan data BPS, kontribusi industri makanan dan minuman (termasuk tembakau) terhadap PDB industri nonmigas pada 2010 sebesar 33,62%. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada 2010 industri tersebut mampu menyerap lebih dari 1,5 juta orang tenaga kerja. “Pada tahun yang sama, kontribusinya pada penerimaan devisa mencapai US$ 5,7 miliar,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, industri kecil dan menengah (IKM) pangan akan sulit bersaing dalam pasar tunggal ASEAN tahun 2015 mendatang karena keterbatasan para pelaku memenuhi standar kualitas dan keamanan.

“Kalau tahun 2015 berlaku dan standar ditandatangani pemerintah sebagai bagian dari ASEAN, bisa-bisa mereka cuma jadi penonton, pasarnya makin kecil, atau bahkan tidak bisa ikut jualan gara-gara produknya dinilai tidak memenuhi standar," katanya.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, lanjut dia, harus membantu pelaku IKM memperbaiki proses produksi supaya bisa menghasilkan produk pangan yang memenuhi standar kualitas dan keamanan nasional.

Dedi Fardiaz dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) juga mengatakan bahwa pelaku industri kecil menengah penghasil produk pangan masih membutuhkan pembinaan untuk melakukan proses produksi yang sesuai standar keamanan dan kesehatan.

Pembinaan terkait penerapan proses produksi pangan yang aman dan higienis bagi pelaku industri kecil, menurut dia, akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha untuk menghasilkan produk pangan yang aman dikonsumsi.

Pasar Bebas Asean

Dalam kesempatan itu, Menperin juga mengungkap, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) telah mengakibatkan pasar nasional semakin terbuka tetapi itu juga membuka peluang bagi produk dalam negeri.

“Adanya ACFTA ini akan menyebabkan pasar nasional akan semakin terbuka, namun di lain pihak akan memperbesar peluang penjualan produk-produk kita ke pasar internasional dengan penduduk terbanyak di dunia,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Hidayat, pengembangan industri ke depan harus fokus kepada penguatan seluruh mata rantai produksi agar tercipta pembangunan industri yang berkelanjutan dengan struktur industri yang tangguh.

Oleh karena itu, dalam pembangunan industri nasional juga harus didorong oleh jejaring industri yang semakin kuat dan luas. “Diharapkan semua pelaku usaha industri dalam negeri bersama-sama dengan pemerintah menghimpun kekuatan nasional pada persaingan pasar dengan meningkatkan kinerja sektor industri guna mendukung pertumbuhan industri nasional,” jelasnya.

Hidayat juga mengatakan, pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang mengupayakan berbagai perbaikan di bidang iklim usaha seperti insentif bagi dunia usaha, perbaikan dan peningkatan infrastruktur.

Perbaikan akses ke lembaga keuangan dan perbankan, serta kebijakan yang dapat mempercepat pengembangan sektor industri. “Pada saat ini, kita berada pada perspektif baru persaingan internasional,” ujarnya.

Sebagaimana telah diberitakan, ACFTA merupakan kerja sama perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China yang sudah ditandatangani mulai 2004 namun baru sepenuhnya diimplementasikan pada 1 Januari 2010.

Menurut data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke China pada 2010 mencapai US$ 15,7 miliar, meningkat dari tahun 2009 yang hanya US$ 11,5 miliar dan US$ 14 miliar berupa ekspor non-minyak dan gas.

Sementara impor Indonesia dari China pada 2010 bernilai US$ 20,4 miliar, meningkat 31% dibanding 2009 yang hanya berjumlah US$ 14 miliar.