Kuningan – Sejak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) berdiri di Kabupaten Kuningan, muncul ketidakharmonisan antara Pemkab (Dishutbun) dengan BTNGC termasuk dengan masyarakat sekitar hutan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca, Rabu (7/11), saat munculnya wacana pemindahan kekuasan oleh BTNGC pun, banyak pihak menolaknya termasuk LSM yang konsen terhadap lingkungan. Mereka mengkhawatirkan jika masyarakat sekitar hutan kurang dilibatkan, apalagi waktu itu (tahun 2004) Kuningan tengah fokus dalam PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

Ternyata sampai sekarang pun, antara Pemkab Kuningan dengan BTNGC kurang koordinasi, sekalipun PHBM sudah masuk kepada salah satu kebijakan pengelolaan BTNGC. Bahkan beberapa kalangan menilai, jika keberadaan BTNGC memiliki potensi yang dapat menimbulkan konflik.

Hal itu terungkap pada diskusi lokakarya rangkaian Seren Taun 1945 Saka Sunda, yang digelar di Cagar Budaya Paseban, Cigugur Kuningan. Acara tersebut dihadiri wakil dari beberapa kalangan seperti peneliti dari Sajogyo Institute Bogor, Dishutbun Kuningan, TNGC, BPN dan beberapa Kepala Desa yang berada di sekitar kawasan TNGC. Mereka banyak mengupas tentang keberadaan alam di sekitar kawasan gunung Ciremai.

Salah seorang narasumber yang berasal dari Sajogyo Institute Bogor, Eko Cahyono memaparkan, keberadaan beberapa taman nasional yang ada di Indonesia seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Ujung Kulon, banyak sekali menimbulkan konflik. Yang menyedihkan lagi, konflik itu cenderung lebih merugikan masyarakat kecil di sekitar kawasan taman nasional.

“Hal ini karena ketidakjelasan tatabatas kelola dan potensi korupsi yang sangat besar. Yang lebih mengerikan, biasanya kebijakan taman nasional yang menimbulkan konflik  itu ialah kebijakan yang lebih pro-modal daripada kebutuhan rakyat,” tuturnya.

Sementara, ketua komunitas hijau Kuningan, Avo Juhartono mengungkapkan, kebijakan yang dikeluarkan pihak TNGC berupa penutupan akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan gunung Ciremai memang sangat merugikan masyarakat. Hal itu juga bisa memicu konflik seperti kekerasan akibat ketidaknyamanan masayarakat dengan keberadaan TNGC.

“Di tahun 2011 saja ada kasus 500 pohon kopi yang siap panen milik warga tidak bisa dipanen karena telah diambil alih lahannya secara sepihak oleh pihak TNGC,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu poin yang tidak menguntungkan yaitu dari wisata. Pasca pengambilalihan objek wisata di kawasan Gunung Ciremai dari pengelolaan Pemkab oleh pemerintah pusat melalui Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) ternyata semrawut, banyak desa yang mengaku tidak kebagian Sharing (bagi hasil) dari pengelolaan tersebut.

Salah satunya objek wisata Sumur Tujuh Desa/Kecamatan Pasawahan, bagi hasil itu tidak tahu kemana larinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasawahan mempertanyakan ketegasan sikap dari Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan Pemkab Kuningan terhadap bagi hasil dari objek wisata Sumur Tujuh karena sejak dikelola BTNGC, belum seperserpun desa menerima bagi hasilnya.