Jakarta – Sejumlah pengamat menilai tingginya biaya “siluman” alias pungutan liar (pungli) dipastikan akan menghambat investasi infrastruktur khususnya proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang pada gilirannya menekan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu berdampak pada penurunan gairah investor lokal maupun asing menanamkan modalnya di negeri ini.

NERACA

Kegagalan pembangunan infrastruktur strategis seperti Bandar Udara Kuala Namu di Medan, terkatung-katung proyek mass rapid transportation (MRT) di Jakarta, merupakan bukti nyata akibat pengusaha tidak siap dengan beban biaya di luar perhitungan resmi atau pungutan liar (pungli) yang demikian tinggi.

Hal ini juga didukung hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian dan dan Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (LP3E-Kadin) bahwa dunia industri saat ini terbebani biaya “siluman” yang cukup besar. Besarannya mencapai 25-30% dari total biaya proyek. Tingginya pungli inilah yang memaksa pengusaha membebankan biaya produksinya ke upah buruh yang sangat minim.

Studi penelitian Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) juga memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok biaya investasi proyek MRT di berbagai negara (lihat tabel). Ternyata, biaya pembangunan MRT di Jakarta tercatat paling tinggi mencapai US$98,4 juta/km dengan struktur bawah tanah hanya 28,5% untuk panjang jalan 21,7 km. Jika dibandingkan dengan pembangunan MRT di Mexico yang kondisinya sama dengan Jakarta, ternyata biayanya jauh lebih murah yaitu US$40,9 juta/km.  

Jelas, dari gambaran tersebut, tidak salah jika studi Bank Dunia tentang kemudahan bisnis (Doing Business 2012) menurunkan peringkat Indonesia dari 126 (2010) menjadi 129 (2011). Selain itu, hasil penelitian International Finance Cooperation (IFC) tentang kemudahan bisnis di 20 kota di Indonesia menemukan fakta pengusaha harus menempuh sembilan prosedur selama 33 hari dan menghabiskan biaya 22% dari pendapatan per kapita nasional.

Sangat kontras sekali dibandingkan dengan situasi di Malaysia, dimana pengusaha hanya menempuh 4 prosedur selama enam  hari serta menghabiskan ongkos cuma 16,4% dari pendapatan per kapita nasional. Ini berarti, pengusaha di Indonesia harus sabar menunggu satu bulan lebih lama ketimbang pengusaha di Malaysia. Bahkan para pengusaha harus menghabiskan waktu empat kali lipat lebih lama jika dibandingkan pengusaha di Thailand.

Bukan Rahasia Umum

Menurut Prof. Ina Primiana, pengamat ekonomi FE Unpad,  adanya biaya siluman itu sudah bukan rahasia umum lagi di Indonesia. "Biaya siluman itu sudah muncul dari awal, bahkan sejak proyek itu baru di-launch saja sudah ada. Terutama biaya dalam hal perizinan dan pembebasan lahan. Lalu juga untuk menggolkan proyek itu saja sudah ada biaya tersendiri yang harus dikeluarkan," katanya kepada Neraca, Selasa (6/11).

Biaya “siluman” itu, menurut  dia, akan menjadi beban si investor. "Jadi banyak investor kita yang mundur karena ini. Apalagi investor asing yang pastinya tidak mengerti soal ini. Akibatnya proyek infrastruktur itu menjadi terbengkalai, bahkan tidak jadi," ujarnya.

Bukan itu saja. Ina mengungkapkan, kalaupun proyek selesai dibangun  maka kualitas infrastruktur itu pun tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. "Itu karena dananya sudah bocor kemana-mana," imbuhnya.

Pendapat senada dilontarkan peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam. Menurut dia, proyek infrastruktur yang tidak maksimal adalah sebagai akibat dari kebocoran anggaran yang merupakan efek dari tindakan korupsi pihak terkait. “Setiap tahun infrastruktur rawan kebocoroan, dan terlihat dari hasil mark-up anggaran yang kita dengar selama ini”,” ujarnya, kemarin.

Namun Wakil Menteri PU Achmad Hermanto Dardak menampik hal tersebut. “Dari mana itu mark up? Kita semuanya tender. Itu kompetisi,” katanya, Selasa.

Hermanto mengatakan model pembiayaan proyek di PU selalu dengan tender terbuka. Hakikat tender adalah untuk mengeliminasi kecurangan-kecurangan. “Mestinya demikian,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, tender juga berfungsi untuk mencari yang efisien, dan antarkontraktor berkompetisi dengan menawarkan harga yang baik.

Nur Alam mengatakan, kurang maksimalnya pembangunan Indonesia karena pemerintah belum serius untuk menciptakan sebuah pembangunan yang berkualitas bagi publik. “Banyak sekali infrastruktur kita yang butuh perhatian lebih, semisal gedung sekolah yang kurang layak dan itu terjadi di berbagai pelosok di Indonesia”, katanya.

Proyek konstruksi, menurut dia,  juga menyisakan banyak celah yang rawan dimainkan pihak tertentu,”Permainan praktik KKN rawan dimainkan dari segi konstruksi serta pengadaan barang dan jasa, serta tender yang sarat akan permainan pihak tertentu”, ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR Muhidin menilai, masing-masing pihak seharusnya menyoroti kinerja pemerintah pusat, daerah dan pihak swasta. “Pemerintah memang harus bertanggung jawab, tetapi pihak swasta dan pemerintah daerah juga mesti saling dukung,” ujarnya. ria/dia/fredy/iqbal/novi